politik

politik

Nadiem Makarim Dicegah ke Luar Negeri, Kejagung Usut Korupsi Laptop Rp9,9 Triliun

Nadiem Makarim dicegah ke luar negeri terkait korupsi pengadaan laptop Rp9,9 triliun. Kejagung usut keterlibatan Nadiem dan pihak lainnya dalam kasus ini.

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

Puncak Hari Bhayangkara ke-79 di Monas: Presiden Prabowo Pimpin Upacara

Puncak Hari Bhayangkara ke-79 di Monas, dipimpin Presiden Prabowo Subianto, mengedepankan tema "Polri untuk Masyarakat". Persiapkan diri, informasi keamanan, dan acara menarik menanti!

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Sumut, Bobby Nasution Berpotensi Diperiksa

KPK tetapkan 5 tersangka korupsi proyek jalan Sumut, termasuk dugaan suap Rp46 miliar. Gubernur Bobby Nasution berpotensi diperiksa. Baca selengkapnya!

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

DPR dan Bupati Dukung Retret Sekda Nasional, Tingkatkan Kapasitas Birokrat Daerah

DPR dan Bupati dukung retret Sekda Nasional untuk tingkatkan kapasitas birokrat daerah. Temukan alasan mendukung, lokasi Magelang, dan pentingnya pemahaman kebijakan.

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah Mulai 2029, DPR Siapkan Revisi UU

MK memutuskan pemilu nasional dan lokal dipisah mulai 2029. Temukan kabar tentang revisi UU, tanggapan partai politik, dan dampak terhadap penyelenggaraan pemilu.

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

KPK Tetapkan Kadis PUPR Sumut dan Empat Lain Tersangka Korupsi Proyek Jalan

KPK tetapkan Kadis PUPR Sumut dan empat tersangka korupsi proyek jalan. OTT di Mandailing Natal, total uang disita Rp231 juta, serta rincian kasus dari dua klaster.

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

Pemerintah Evakuasi Ratusan WNI dari Iran, Sebagian Tolak Pulang Akibat Jarak

Pemerintah evakuasi ratusan WNI dari Iran akibat konflik Israel, meski sebagian menolak pulang akibat perjalanan 16 jam ke Baku. Dapatkan info terbaru di sini!

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

MK Resmi Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Pilkada Berpotensi Mundur 2031

MK resmi memisahkan pemilu nasional dan daerah, berpotensi menunda Pilkada 2029 ke 2031. Temukan dampak putusan, perpanjangan masa jabatan, dan tanggapan berbagai pihak.

sekitar 2 bulan yang lalu