Nadiem Makarim Dicegah ke Luar Negeri, Kejagung Usut Korupsi Laptop Rp9,9 Triliun

Nadiem Makarim dicegah bepergian ke luar negeri untuk memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Kejagung menduga Nadiem dan sejumlah staf khususnya bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Terdapat perbedaan informasi mengenai tanggal dimulainya pencegahan Nadiem Makarim. Salah satu sumber menyebutkan pencegahan berlaku sejak 19 Juni 2025 selama enam bulan ke depan. Namun, sumber lain menyatakan tanggal pencegahan dimulai sejak 19 Juni 2024. Durasi pencegahan adalah enam bulan.

Nadiem Makarim telah diperiksa sebagai saksi pada 23 Juni 2025. Pemeriksaan berlangsung selama 12 jam, di mana penyidik mengajukan 31 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait dengan kebijakan dan pengadaan proyek laptop, termasuk rapat di Kemendikbudristek pada 6 Mei 2020 yang diduga mengubah evaluasi teknis pengadaan laptop.

Proyek pengadaan laptop Chromebook yang diduga bermasalah di Kemendikbudristek memiliki nilai fantastis, yaitu sekitar Rp9,9 triliun. Proyek ini berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 2019-2022 atau 2020-2022.

Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris, menyatakan bahwa kliennya belum menerima informasi resmi mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri dari Kejaksaan Agung. Pihak Nadiem masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal ini. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan bahwa pencekalan dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum (APH) dan Imigrasi tidak berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada yang bersangkutan.

Ya, Kejaksaan Agung membuka peluang untuk kembali memanggil Nadiem Makarim jika diperlukan. Hal ini karena masih ada informasi dan dokumen yang dianggap belum lengkap dalam proses penyidikan. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, juga mendesak Kejagung untuk memeriksa ulang Nadiem guna mempercepat penyelesaian kasus dan mengungkap keterlibatan pihak lain.

Beberapa pihak memberikan pandangan terkait kasus ini:

• Koordinator MAKI, Boyamin Saiman: Mendesak Kejagung untuk memeriksa ulang Nadiem Makarim guna mempercepat penyelesaian kasus dan mengungkap keterlibatan pihak lain.
• Indonesia Police Watch (IPW): Mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Jampidsus. Namun, IPW mengingatkan agar penyidikan tidak hanya fokus pada Nadiem, tetapi juga menelisik kemungkinan adanya tekanan politik dari tokoh-tokoh kuat di balik kebijakan kementerian. IPW menduga keterlibatan Nadiem bisa terjadi karena tekanan dari pihak yang lebih kuat secara politik dan meminta Kejagung bertindak adil, transparan, serta membuka semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.