MK Resmi Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Pilkada Berpotensi Mundur 2031

MK memutuskan untuk memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah karena menilai sistem pemilu serentak "lima kotak" yang berlaku sebelumnya terlalu rumit dan membebani. Beberapa alasan utama di balik putusan ini adalah:

• Kejenuhan Pemilih: Pemilu serentak menyebabkan pemilih jenuh dan tidak fokus pada isu-isu daerah.
• Minimnya Waktu Penilaian: Rakyat memiliki waktu yang minim untuk menilai kinerja pemerintahan serta anggota legislatif secara komprehensif.
• Beban Penyelenggara: Sistem sebelumnya membebani penyelenggara pemilu.

Putusan MK ini berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap jadwal Pilkada dan masa jabatan pejabat daerah:

• Penundaan Pilkada 2029: Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2029 berpotensi ditunda menjadi tahun 2031 atau 2032, menyesuaikan dengan jeda waktu yang ditetapkan MK.
• Perpanjangan Masa Jabatan: Masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2029 berpeluang diperpanjang hingga tahun 2031. Hal ini dapat terjadi jika putusan MK dimasukkan dalam revisi UU Pemilu atau Pilkada sebelum tahun 2029.
• Penunjukan Penjabat Sementara: Ketua Komisi II DPR menyebut perpanjangan masa jabatan sebagai satu-satunya solusi untuk anggota DPRD. Sementara itu, untuk kepala daerah, ada kemungkinan akan digantikan oleh penjabat sementara jika tidak ada perpanjangan masa jabatan. Anggota Bawaslu RI, Puadi, menyebut perpanjangan masa jabatan sebagai konsekuensi transisional yang perlu dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pemisahan pemilu ini diharapkan membawa beberapa manfaat, antara lain:

• Peningkatan Partisipasi Publik: Diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
• Pengurangan Kelelahan Penyelenggara: Beban kerja penyelenggara pemilu, seperti KPU, akan berkurang.
• Pengawasan Lebih Efektif: Memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap jalannya pemilu.
• Penyederhanaan Kotak Suara: Jumlah kotak suara dapat berkurang dari lima menjadi dua, karena hanya akan berisi surat suara untuk pilpres, pileg, dan DPD dalam pemilu nasional.

Tanggapan terhadap putusan MK ini bervariasi dari berbagai pihak:

• KPU RI: Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan pihaknya akan mempelajari putusan ini dan menilai bahwa putusan ini akan meringankan tugas KPU. KPU juga akan memperbarui data pemilih secara berkala setiap 6 bulan untuk meminimalkan masalah data ganda dan ketidakakuratan informasi kependudukan, berkoordinasi dengan Dukcapil.
• Partai Perindo: Mengapresiasi putusan MK, menilai sebagai langkah maju untuk menata ulang demokrasi Indonesia agar lebih efektif dan efisien.
• Bawaslu RI: Anggota Bawaslu RI, Puadi, menyebut perpanjangan masa jabatan sebagai konsekuensi transisional yang perlu dikelola secara transparan dan akuntabel.
• Ketua DPD RI: Sultan B Najamudin berharap pemisahan jadwal pemilu dapat meningkatkan partisipasi politik serta memperkuat hubungan pusat dan daerah, dan menekankan perlunya penyesuaian UU terkait Pemilu seperti UU MD3.

Sebagai respons terhadap putusan MK, beberapa lembaga telah merencanakan langkah selanjutnya:

• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Sedang mengkaji dampak putusan MK ini, mendalami substansi, meminta masukan pakar, membahas secara internal (termasuk skema pembiayaan), dan berkomunikasi intensif dengan KPU dan DPR RI.
• Komisi II DPR RI: Sedang mengkaji opsi pemisahan Pemilu secara horizontal (eksekutif vs. legislatif) dan vertikal (pusat vs. daerah) sebagai respons terhadap putusan MK.
• KPU RI: Akan mempelajari putusan MK dan memperbarui data pemilih secara berkala setiap 6 bulan untuk meminimalkan masalah data ganda dan ketidakakuratan informasi kependudukan, berkoordinasi dengan Dukcapil.

Meskipun banyak yang mengapresiasi, ada juga kritik dan pandangan berbeda mengenai putusan MK ini:

• Ahmad Irawan (Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar): Mengkritik putusan MK, menyebutnya sebagai kesalahan karena bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) dan (2) yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, termasuk untuk memilih anggota DPRD. Irawan mendesak amandemen UUD 1945 untuk koreksi komprehensif karena MK dinilai terlalu jauh memasuki ranah legislatif.
• Deddy Sitorus (Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP): Berpendapat bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Berbeda dengan Irawan, Deddy mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala daerah daripada menunjuk penjabat sementara.

Pemisahan pemilu ini dapat secara signifikan mengurangi jumlah kotak suara yang digunakan dalam pemilu. Sebelumnya, pemilu serentak menggunakan lima kotak suara untuk berbagai tingkatan pemilihan (presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota).

Dengan adanya pemisahan, pemilu nasional hanya akan berisi surat suara untuk pilpres, pileg, dan DPD, sehingga jumlah kotak suara dapat berkurang menjadi dua kotak saja. Hal ini diharapkan dapat menyederhanakan proses pemungutan suara dan mengurangi kerumitan bagi pemilih.