KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Sumut, Bobby Nasution Berpotensi Diperiksa

Total nilai proyek yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini adalah Rp231,8 miliar. Proyek-proyek tersebut meliputi Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang – Gunung Tua – SP. Pal XI, serta proyek Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot.

KPK menduga adanya suap mencapai Rp46 miliar, yang merupakan 10-20% dari total nilai proyek. Namun, saat OTT, KPK mengamankan uang tunai dengan jumlah yang bervariasi dalam laporan, yaitu Rp231 juta atau Rp120 juta. Perbedaan jumlah uang yang diamankan dengan dugaan total suap dijelaskan oleh KPK karena OTT dilakukan sebelum proyek dilaksanakan sepenuhnya, sehingga uang suap belum seluruhnya berpindah tangan.

Dugaan korupsi ini terbagi dalam dua klaster penerimaan:

• Proyek di Dinas PUPR Sumut: TOP diduga memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai rekanan tanpa mekanisme yang benar. Selain itu, TOP juga diduga mengatur proses e-catalog untuk memenangkan PT DNG dan PT RN dalam proyek-proyek tersebut.
• Proyek di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara: HEL, sebagai PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, diduga menerima suap sebesar Rp120 juta dari KIR dan RAY. Suap ini diberikan untuk memenangkan proyek preservasi dan rehabilitasi jalan.

Ya, KPK membuka peluang untuk memeriksa pihak lain, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, jika penyidikan mengarah pada keterlibatan mereka. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa keterangan akan dimintai jika ada indikasi keterlibatan. Informasi mengenai kedekatan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), dengan Bobby Nasution, bahkan sejak Bobby menjabat sebagai Wali Kota Medan, menjadi salah satu dasar pertimbangan KPK.

Untuk menelusuri aliran dana suap, KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini bertujuan untuk melacak dan menganalisis transaksi keuangan dari pihak swasta yang diduga terlibat dalam pemberian suap, guna mengungkap seluruh jaringan dan penerima manfaat dari praktik korupsi ini.

• Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo: Menyatakan akan mengevaluasi seluruh jajaran kementeriannya, mulai dari eselon 1 hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Menteri PU menegaskan komitmennya untuk tidak menutupi celah korupsi dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat hukum.
• Presiden Prabowo: Menekankan bahwa pejabat yang terlibat korupsi akan disingkirkan. Beliau juga mendorong kerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek.