KPK Tetapkan Kadis PUPR Sumut dan Empat Lain Tersangka Korupsi Proyek Jalan

Dalam operasi ini, KPK mengamankan enam hingga tujuh orang. Setelah diamankan, mereka langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPK.

Dari jumlah orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka. Satu orang lainnya yang turut diamankan belum ditetapkan sebagai tersangka karena kurangnya bukti yang cukup.

Lima tersangka yang ditetapkan KPK adalah:

• Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut)
• Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut)
• Heliyanto (PPK di Satker PJN Wilayah I Sumut)
• M. Akhirun Efendi Siregar (Direktur Utama PT DNG)
• Rayhan Dalusmi Pilang (Direktur PT RN)

Dugaan korupsi yang menjadi sasaran OTT ini terbagi dalam dua klaster:

• Klaster pertama terkait korupsi proyek pembangunan jalan oleh Dinas PUPR Provinsi Sumut.
• Klaster kedua terkait proyek preservasi jalan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumatera Utara.

Modus operandi dugaan korupsi dalam kasus ini melibatkan dua klaster:

• Klaster Dinas PUPR Provinsi Sumut: Tersangka Topan Obaja Putra Ginting diduga memerintahkan penunjukan langsung PT DNG sebagai rekanan untuk proyek senilai Rp157,8 miliar tanpa melalui proses pengadaan yang sesuai dengan aturan.
• Klaster Satker PJN Wilayah I Sumut: Tersangka Heliyanto diduga mengatur pengadaan proyek e-katalog agar dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk Akhirun dan Rayhan. Sebagai imbalannya, Heliyanto diduga menerima uang sekitar Rp120 juta dari pihak-pihak tersebut.

Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK berhasil menyita total uang tunai sekitar Rp231 juta sebagai barang bukti.

Kelima tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 28 Juni hingga 17 Juli 2025. Mereka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK yang berlokasi di Gedung Merah Putih.

KPK menyangkakan pasal-pasal berikut kepada para tersangka:

• Dua tersangka dari pihak swasta (M. Akhirun Efendi Siregar dan Rayhan Dalusmi Pilang) dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
• Tiga tersangka dari unsur penyelenggara negara (Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, dan Heliyanto) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau Pasal 12B dari UU Tipikor yang sama.