politik

politik

KPK Bongkar Gratifikasi Rp 17 Miliar di MPR, Libatkan Pejabat Setjen Lama

KPK bongkar dugaan gratifikasi Rp 17 miliar di MPR RI, melibatkan mantan pejabat pengadaan. Kasus lama (2019-2021) tanpa kerugian negara. Update selengkapnya!

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

Korupsi Kuota Haji 2024: KPK Buka Peluang Periksa Mantan Menag Yaqut

Korupsi kuota haji 2024 kini tengah diselidiki KPK, termasuk pemeriksaan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Temukan berita terbaru, laporan, dan saksi terkait kasus ini.

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

Kontroversi Penulisan Sejarah Nasional, DPR Panggil Fadli Zon Soal Kerusuhan Mei 1998

Kontroversi penulisan sejarah nasional hadir saat DPR memanggil Fadli Zon terkait kerusuhan Mei 1998. Fokus pada klaim pemerkosaan 'massal', progres penulisan, dan klarifikasi penting.

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

DPR Soroti Penjualan Ilegal Pulau Anambas di Situs Asing, Negara Lalai Jaga Kedaulatan

DPR soroti penjualan ilegal Pulau Anambas oleh situs asing. Daniel Johan menuntut tindakan tegas pemerintah, menjaga kedaulatan, dan melindungi kawasan konservasi.

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

Prabowo Resmikan KEK Kesehatan Sanur dan RS Internasional Bali, Hemat Devisa Rp86 Triliun

Prabowo resmikan KEK Kesehatan Sanur dan RS Internasional Bali yang hemat devisa hingga Rp86 triliun. Temukan detail proyek, fasilitas unggulan, dan manfaatnya bagi kesehatan.

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

Prabowo Tegaskan Non-Blok, Pilih SPIEF Rusia Ketimbang KTT G7 Kanada

Prabowo Subianto tegaskan posisi non-blok Indonesia dengan memilih hadir di SPIEF 2025 Rusia. Temukan alasan ketidak ikutsertaan di KTT G7, pernyataan politik, dan fokus diplomasi ekonomi aktif.

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli, Kapolri Pastikan Penegakan Hukum Pungli Tetap Jalan

Presiden Prabowo membubarkan Satgas Saber Pungli, menilai kurang efektif. Kapolri pastikan penegakan hukum pungli tetap berlanjut dengan fokus pada pencegahan.

sekitar 2 bulan yang lalu

politik

DPR Belum Bahas Usulan Pemakzulan Gibran, Ketua Baleg Sebut Tak Berdasar Hukum

DPR belum membahas usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Baleg sebut tidak ada dasar hukum kuat, meski ada dugaan pelanggaran dan korupsi.

sekitar 2 bulan yang lalu