Prabowo Bubarkan Satgas Saber Pungli, Kapolri Pastikan Penegakan Hukum Pungli Tetap Jalan

Satgas Saber Pungli secara resmi dibubarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembubaran ini merupakan salah satu kebijakan awal di masa kepemimpinannya.

Satgas Saber Pungli resmi dibubarkan pada tanggal 6 Mei 2024. Tanggal ini merupakan tanggal penetapan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 49 Tahun 2024 yang mengatur tentang pencabutan dasar hukum pembentukan satgas tersebut.

Dasar hukum pembubaran Satgas Saber Pungli adalah Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 49 Tahun 2024. Perpres ini secara spesifik mencabut Perpres Nomor 87 Tahun 2016 yang sebelumnya menjadi dasar hukum pembentukan Satgas Saber Pungli.

Pembubaran Satgas Saber Pungli didasarkan pada beberapa pertimbangan:

• Ketidakefektifan: Pemerintah menilai bahwa keberadaan Satgas Saber Pungli sudah tidak efektif lagi dalam memberantas pungli secara substansial.
• Tumpang Tindih Kewenangan: Menurut peneliti kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto, satgas ini dinilai memiliki kewenangan yang tumpang tindih dengan lembaga lain.
• Fokus pada Penindakan: Satgas ini dianggap lebih fokus pada penindakan kasus-kasus pungli kecil daripada upaya pencegahan yang lebih komprehensif, sehingga dinilai hanya sebagai "gimmick" atau pencitraan.

Tidak, pemberantasan pungutan liar (pungli) tidak akan berhenti. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pungli akan tetap berjalan dan menjadi prioritas. Pembubaran Satgas Saber Pungli hanya mengubah pendekatan dan fokus penanganan pungli.

Setelah pembubaran Satgas Saber Pungli, peran Polri dalam memberantas pungli akan lebih difokuskan pada:

• Pencegahan: Polri akan lebih memprioritaskan fungsi pencegahan pungli, terutama di tempat-tempat pelayanan publik yang rentan terjadi praktik tersebut.
• Penegakan Hukum Represif: Penegakan hukum secara represif terhadap pelaku pungli akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
• Prioritas Kasus Korupsi: Polri juga akan memprioritaskan penegakan hukum terkait kasus korupsi sesuai arahan Presiden, dengan memanfaatkan keberadaan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri adalah sebuah unit atau korps khusus di dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memang sudah ada dan bertugas untuk menangani serta memberantas tindak pidana korupsi. Dengan dibubarkannya Satgas Saber Pungli, Kortastipidkor Polri akan menjadi salah satu ujung tombak utama dalam upaya penegakan hukum terkait korupsi dan pungli.

Tantangan utama dalam upaya pemberantasan pungli setelah pembubaran Satgas Saber Pungli adalah memastikan bahwa upaya penindakan tidak ditutupi secara internal. Hal ini ditekankan oleh peneliti kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto, yang mengindikasikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus pungli di internal lembaga penegak hukum itu sendiri. Ini berarti pengawasan internal harus kuat agar tidak ada kasus pungli yang disembunyikan atau tidak ditindaklanjuti.