Kontroversi Penulisan Sejarah Nasional, DPR Panggil Fadli Zon Soal Kerusuhan Mei 1998

Penulisan ulang sejarah Indonesia ini direncanakan akan dimulai sejak 1,8 juta tahun lalu. Perubahan ini mencerminkan pandangan baru dalam terminologi sejarah, di mana istilah "zaman prasejarah" akan diganti dengan "sejarah awal" untuk mengakomodasi temuan dan interpretasi baru mengenai permulaan peradaban di wilayah yang kini menjadi Indonesia.

Mengenai periode akhir penulisan ulang sejarah ini, terdapat dua pandangan yang berbeda:

• Menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, penulisan ini akan mencakup periode hingga pelantikan Presiden Prabowo Subianto.
• Namun, sumber lain menyebutkan bahwa penulisan ini direncanakan hingga era Presiden BJ Habibie, dengan era reformasi dan sesudahnya akan disusun dalam tahapan berikutnya.

Perbedaan ini menunjukkan adanya potensi ketidakjelasan atau tahapan yang belum final dalam cakupan waktu proyek.

Progres penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan telah mencapai 70 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan penulisan telah diselesaikan, meskipun masih ada bagian yang perlu disempurnakan atau diselesaikan. Progres ini juga menjadi dasar bagi munculnya berbagai polemik dan tanggapan dari berbagai pihak.

Poin-poin polemik utama terkait proyek penulisan ulang sejarah ini berpusat pada beberapa isu:

• Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai kerusuhan Mei 1998: Fadli Zon mempertanyakan bukti terjadinya pemerkosaan 'massal' dan meragukan diksi 'massal' karena dianggap tidak ada bukti yang menunjukkan peristiwa tersebut bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Ia juga menyinggung adanya upaya 'framing' dari pihak asing.
• Kekhawatiran akan selektivitas dan parsialitas: Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, meminta Kemenbud untuk menghentikan proyek jika masih bersifat selektif dan parsial, menekankan bahwa sejarah tidak boleh ditulis hanya untuk kepentingan penguasa dan tidak boleh tebang pilih.
• Penyangkalan peristiwa kelam: Penyangkalan terhadap peristiwa kelam seperti kerusuhan Mei 1998 dianggap akan menambah luka bagi korban dan keluarga mereka, serta mengabaikan laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang telah mencatat jumlah korban signifikan.
• Cakupan periode sejarah: Adanya perbedaan pandangan mengenai periode akhir sejarah yang akan ditulis ulang, apakah hingga pelantikan Presiden Prabowo Subianto atau hanya hingga era Presiden BJ Habibie dengan era reformasi dan sesudahnya akan disusun dalam tahapan berikutnya.

Menanggapi polemik yang muncul, Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk mengklarifikasi masalah-masalah yang menjadi perdebatan di masyarakat. Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, secara tegas meminta Kemenbud untuk menghentikan proyek penulisan sejarah jika masih bersifat selektif dan parsial, serta menekankan pentingnya sejarah yang tidak ditulis hanya untuk kepentingan penguasa. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, juga mengecam penyangkalan Fadli terhadap kekerasan Mei 1998. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai negatif penulisan ulang sejarah RI sebelum didalami oleh Komisi X DPR RI, menekankan pentingnya menghindari tuduhan adanya kepentingan penguasa.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai negatif proyek penulisan ulang sejarah RI sebelum didalami oleh Komisi X DPR RI. Pentingnya untuk tidak terburu-buru menilai negatif adalah untuk menghindari tuduhan adanya kepentingan penguasa yang mungkin belum terbukti. Proses penulisan sejarah adalah kompleks dan memerlukan kajian mendalam, sehingga penilaian awal yang tergesa-gesa dapat menghambat diskusi yang konstruktif dan objektif mengenai proyek ini.

Penyangkalan terhadap peristiwa kelam seperti kerusuhan Mei 1998 dalam penulisan sejarah memiliki implikasi serius. Pertama, hal itu akan menambah luka bagi korban dan keluarga mereka, karena menyangkal pengalaman traumatis yang telah mereka alami. Kedua, penyangkalan semacam itu dapat mengabaikan atau bahkan mendiskreditkan laporan resmi, seperti laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang telah mencatat jumlah korban signifikan dan detail peristiwa. Secara lebih luas, penyangkalan sejarah dapat merusak integritas narasi sejarah nasional, menciptakan celah dalam pemahaman kolektif tentang masa lalu, dan berpotensi menghambat proses rekonsiliasi serta pembelajaran dari kesalahan masa lalu.