DPR Soroti Penjualan Ilegal Pulau Anambas di Situs Asing, Negara Lalai Jaga Kedaulatan

Pihak-pihak yang menyoroti dugaan penjualan atau penyewaan pulau ini antara lain:

• Daniel Johan dari Komisi IV DPR RI.
• Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pulau-pulau seperti empat pulau di Anambas dan Pulau Panjang di Sumbawa tidak dapat diperjualbelikan karena berstatus kawasan konservasi dan milik negara. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya juga menegaskan bahwa pulau tidak boleh dimiliki perseorangan. Pulau hanya dapat dikelola atau dimanfaatkan dalam bentuk hak pakai atau hak sewa sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Penguasaan atau pemanfaatan pulau dibatasi maksimal 70% dari luas pulau, dan 30% lahan pulau kecil harus dikuasai negara untuk area lindung dan kepentingan umum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa keempat pulau di Anambas tidak dapat diperjualbelikan karena statusnya sebagai kawasan konservasi dan milik negara. KKP menambahkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau tersebut oleh pelaku usaha harus mendapat izin dari pemerintah dan pemerintah daerah setempat, serta 30% lahan pulau kecil harus dikuasai negara.

Wamendagri Bima Arya menyatakan bahwa pulau di Kepulauan Anambas yang diduga dijual online berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), yang berarti dapat digunakan untuk pembangunan non-kehutanan. Namun, ia menegaskan bahwa pulau tidak boleh dimiliki perseorangan, melainkan hanya dapat dikelola atau dimanfaatkan dalam bentuk hak pakai atau hak sewa sesuai UU Nomor 27 Tahun 2007, dengan penguasaan dibatasi maksimal 70% dari luas pulau. Kementerian Dalam Negeri juga masih mempelajari informasi terkait penjualan pulau-pulau ini.

Penawaran pulau-pulau ini dianggap melanggar hukum karena beberapa alasan:

• Pulau-pulau tersebut, seperti di Anambas dan Pulau Panjang, berada di zona konservasi laut atau dikelola oleh BKSDA, yang berarti pemanfaatan ekonominya harus melindungi ekosistem dan tidak dapat diperjualbelikan.
• Praktik ini dinilai sebagai simbol kelalaian negara dalam menjaga kedaulatan ekologis dan menunjukkan tata kelola yang rapuh.
• Penawaran komersial tanpa proses transparan dan izin yang sesuai merupakan tindakan melawan hukum.

Aturan terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia meliputi:

• Pemanfaatan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang mengatur bahwa pulau hanya dapat dikelola atau dimanfaatkan dalam bentuk hak pakai atau hak sewa, bukan dimiliki perseorangan.
• Penguasaan dibatasi maksimal 70% dari luas pulau.
• 30% lahan pulau kecil harus dikuasai negara untuk area lindung dan kepentingan umum.
• Pemanfaatan oleh pelaku usaha harus mendapat izin dari pemerintah dan pemerintah daerah setempat.
• Alokasi ruang untuk pulau-pulau tertentu, seperti di Anambas, dapat ditetapkan sebagai kawasan pariwisata sesuai Peraturan Daerah (Perda) setempat (contoh: Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2003).

Untuk menindaklanjuti isu ini, anggota DPR RI meminta pemerintah untuk memeriksa dan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam dugaan penjualan atau penyewaan ilegal ini. Komisi II DPR RI berencana memanggil Menteri ATR/BPN untuk meminta keterangan terkait hak atas tanah dan peruntukan tata ruang pulau-pulau tersebut. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri masih mempelajari informasi terkait penjualan pulau-pulau ini.

Kurangnya kejelasan administratif dan pengawasan yang memadai pada banyak pulau kecil di Indonesia menyebabkan pulau-pulau tersebut rentan diklaim oleh pihak swasta atau asing. Hal ini berpotensi mengancam kedaulatan negara atas wilayahnya dan merusak ekosistem konservasi jika pemanfaatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.