DPR Belum Bahas Usulan Pemakzulan Gibran, Ketua Baleg Sebut Tak Berdasar Hukum

Alasan utama di balik usulan pemakzulan ini mencakup dugaan pelanggaran terhadap beberapa prinsip dan nilai, yaitu:

• Prinsip hukum
• Etika publik
• Konflik kepentingan
• Kepatutan
• Moral
• Etika

Selain itu, usulan ini juga didasari oleh dugaan korupsi yang disebut-sebut melibatkan Joko Widodo dan keluarganya.

Surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diajukan kepada dua lembaga tinggi negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hingga saat ini, surat usulan pemakzulan Gibran belum dibahas atau dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, surat tersebut masih berada di bagian administrasi Sekretariat Jenderal DPR setelah masa reses. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, juga mengaku belum menerima informasi terbaru atau laporan mengenai surat tersebut dari Sekretariat Jenderal MPR RI.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa surat usulan pemakzulan tersebut akan segera dibahas dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah DPR. Pembahasan ini kemungkinan akan dilakukan besok atau pekan depan, meskipun tanggal pastinya belum disebutkan secara spesifik.

Pimpinan DPR menunjukkan sikap kehati-hatian dan menekankan perlunya kajian cermat terhadap surat usulan ini. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan belum melihat surat tersebut karena masih dalam proses administrasi. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menambahkan bahwa DPR perlu memastikan keabsahan surat tersebut, mengingat adanya beberapa surat serupa yang mengatasnamakan purnawirawan TNI. Keputusan untuk menindaklanjuti usulan ini sepenuhnya berada di tangan pimpinan DPR.

Menurut Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, usulan pemakzulan Gibran tidak memiliki dasar hukum yang kuat menurut konstitusi yang berlaku saat ini. Meskipun demikian, keputusan akhir mengenai tindak lanjut usulan tersebut tetap berada di tangan pimpinan DPR.

Sekretaris FPPTNI, Bimo Satrio, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan sikap DPR yang belum membacakan surat usulan tersebut di rapat paripurna. FPPTNI akan memberikan respons resmi setelah meninjau dan mengevaluasi langkah-langkah yang akan diambil oleh DPR terkait usulan mereka.