KPK Bongkar Gratifikasi Rp 17 Miliar di MPR, Libatkan Pejabat Setjen Lama

Nilai gratifikasi yang diduga diterima dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 17 miliar. Angka ini menjadi salah satu fokus utama dalam penyelidikan KPK untuk mengungkap sejauh mana aliran dana gratifikasi tersebut.

Dugaan gratifikasi ini merupakan perkara lama yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2019 hingga 2021. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, yang menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan tanggung jawab administratif dan teknis Sekretariat Jenderal MPR RI pada masa tersebut.

Menurut Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, kasus dugaan gratifikasi ini tidak melibatkan pimpinan MPR RI. Beliau menegaskan bahwa perkara ini merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari Sekretariat Jenderal MPR RI pada periode 2019-2021. Pernyataan ini bertujuan untuk memisahkan tanggung jawab antara jajaran pimpinan dan staf teknis di lingkungan MPR RI.

Kasus dugaan gratifikasi ini disebut tidak mengarah pada kerugian negara. Meskipun demikian, KPK tetap melakukan pengusutan mendalam untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum terkait penerimaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR RI.

KPK mendalami kasus dugaan gratifikasi ini dengan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan mendalami detail terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi yang terjadi pada waktu kejadian perkara.

KPK telah memeriksa beberapa saksi penting untuk mendalami kasus ini. Berikut adalah daftar saksi dan tanggal pemeriksaannya:

• Pada 23 Juni 2024, KPK memeriksa:
  • Cucu Riwayati, mantan pejabat pengadaan barang/jasa Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR.
  • Fahmi Idris, mantan kelompok kerja unit pengadaan barang/jasa Setjen MPR.
• Pada 24 Juni 2024, KPK juga memeriksa:
  • Dyastasita Widya Budi (DWB), mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Biro Persidangan dan Sosialisasi Setjen MPR.
  • Joni Jondriman (JJ), mantan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setjen MPR.

Pemeriksaan para saksi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai proses pengadaan dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa pihak MPR RI menghormati dan mendukung penuh langkah KPK dalam mengusut dugaan gratifikasi pengadaan di lingkungan MPR. MPR RI juga menyatakan akan menunggu tindakan selanjutnya dari KPK dan siap bekerja sama dalam proses penyelidikan untuk memastikan transparansi dan penegakan hukum.

KPK berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai konstruksi perkara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab setelah semua bukti terkumpul secara lengkap. Informasi ini akan disampaikan kepada publik melalui konferensi pers. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk transparan dalam penanganan kasus ini setelah seluruh proses penyelidikan dan pengumpulan bukti selesai.