ekonomi

BPS Ungkap 3 Sektor Penyumbang PHK Terbanyak di Indonesia

BPS ungkap 3 sektor penyumbang PHK terbanyak di Indonesia: manufaktur, pertanian, & perdagangan. Temukan tren & analisis lengkapnya di sini.

2 hari yang lalu

nasional

KPK Kembali OTT di Riau, Dinas PUPR Jadi Sasaran

KPK OTT Riau, sasar Dinas PUPR. Baca info penangkapan, barang bukti, kronologi, dan perkembangan kasus terbaru operasi tangkap tangan ini.

5 hari yang lalu

internasional

Kanada-Filipina Teken Pakta Pertahanan, Perkuat Stabilitas Kawasan

Kanada-Filipina teken pakta pertahanan, perkuat stabilitas kawasan. Pelajari lebih lanjut metrik, tinjauan umum, & referensi penting perjanjian ini.

5 hari yang lalu

nasional

KPK Tegaskan Tak Gentar Usut Korupsi Kereta Cepat Whoosh

KPK tegaskan tak gentar usut korupsi Kereta Cepat Whoosh. Dapatkan info terbaru, analisis mendalam, & panduan lengkap terkait penanganan kasus ini.

9 hari yang lalu

nasional

KPK Telusuri Unsur Pidana Proyek Kereta Cepat Whoosh

KPK telusuri unsur pidana proyek Kereta Cepat Whoosh. Dapatkan informasi terkini, analisis mendalam, dan referensi terkait perkembangan kasus ini di sini.

9 hari yang lalu

nasional

KPK Panggil Kasdi Subagyono, Diperiksa Kasus TPPU SYL di Lapas

KPK panggil Kasdi Subagyono terkait kasus TPPU SYL di Lapas. Simak informasi pemeriksaan, status tersangka, dan perkembangan kasus terbaru di sini.

11 hari yang lalu

ekonomi

KFC tutup 19 gerai, 400 karyawan terkena PHK

KFC tutup 19 gerai, 400 karyawan PHK. Dapatkan informasi lengkap alasan penutupan, dampak, dan daftar gerai terdampak di sini.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

KPK Periksa Ketua Umum AMPHURI dan HIMPUH Terkait Kasus Kuota Haji

KPK periksa Ketua Umum AMPHURI dan HIMPUH terkait kasus kuota haji. Dapatkan informasi terbaru, perkembangan kasus, dan dampaknya di sini.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

KPK perluas pengusutan korupsi kuota haji, sasar biro travel luar Jawa Timur

KPK usut korupsi kuota haji, bidik biro travel luar Jatim. Temukan info lengkap pengusutan, tersangka, dan modus operandi terbaru.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

KPK mendukung pembentukan Komite TPPU oleh Prabowo

KPK dukung Komite TPPU Prabowo: Perluasan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, & penguatan pemberantasan TPPU. Baca selengkapnya!

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPK Dukung Perombakan Komite TPPU, Tak Termasuk Susunan Baru

KPK dukung perombakan Komite TPPU, tapi tak termasuk susunan baru. Temukan detail lengkap, alasan, dan dampaknya di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPK apresiasi pembentukan Komite TPPU meski tak masuk kepengurusan

KPK apresiasi Komite TPPU terbentuk, fokus pada pencegahan & penindakan TPPU. Pelajari metrik, referensi, dan tantangan pemberantasan korupsi.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

PBNU apresiasi klarifikasi KPK terkait dugaan korupsi kuota haji

PBNU apresiasi klarifikasi KPK soal dugaan korupsi kuota haji. Temukan detail respons PBNU, tanggapan KPK, dan dampaknya terhadap umat.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPK periksa Dirjen PHU terkait dugaan korupsi kuota haji

KPK periksa Dirjen PHU terkait dugaan korupsi kuota haji. Dapatkan informasi terbaru, kronologi kasus, dan perkembangan penyelidikan di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPK: 564 pejabat rangkap jabatan, 49% tak kompeten

KPK temukan 564 pejabat rangkap jabatan, 49% tidak kompeten. Pelajari metrik, overview, dan referensi terkait isu ini di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

BPKH Dukung Penuh KPK Ungkap Korupsi Kuota Tambahan Haji 2024

BPKH dukung KPK ungkap korupsi kuota tambahan haji 2024. Temukan informasi, referensi, dan metrik terkait kasus ini.

2 bulan yang lalu

nasional

KPK Bongkar Skandal Kuota Haji 50:50, Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa

KPK bongkar skandal kuota haji 50:50, Yaqut Cholil Qoumas diperiksa. Simak kronologi, modus operandi, dan dampaknya bagi jemaah.

2 bulan yang lalu

nasional

KPK Panggil Ketua Umum HIMPUH, Bongkar Korupsi Kuota Haji 2023-2024

KPK panggil Ketua Umum HIMPUH terkait korupsi kuota haji 2023-2024. Temukan info lengkap: kronologi, dugaan kerugian negara, & dampak.

2 bulan yang lalu

nasional

KPK Khawatir RKUHAP Melemahkan Kewenangan Pemberantasan Korupsi

KPK khawatir RKUHAP melemahkan kewenangan pemberantasan korupsi. Temukan analisis terkait dampak, isu-isu hukum, dan referensi penting lainnya di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Laporkan Kepatuhan LHKPN 91,26% hingga Juli 2025, Legislatif Paling Rendah

KPK laporkan kepatuhan LHKPN mencapai 91,26% hingga Juli 2025. Yudikatif tertinggi 98,47% dan legislatif terendah 83,97%. Tingkatkan transparansi dan integritas!

3 bulan yang lalu