nasional

Menteri Haji: Peleburan BPKH ke Kemenhaj, DPR Penentu Akhir

Menteri Haji bahas peleburan BPKH ke Kemenhaj. Pelajari usulan, dampak, dan peran DPR sebagai penentu akhir kebijakan ini.

2 hari yang lalu

nasional

Gagasan Peleburan BPKH ke Kemenhaj Menguat: DPR Pegang Kunci Keputusan

Gagasan peleburan BPKH ke Kemenhaj menguat, DPR pegang kunci keputusan. Pelajari metrik, gambaran umum, dan referensi penting di sini.

2 hari yang lalu

ekonomi

Bansos PKH dan BLT Kesra: Ratusan Ribu Cair November 2025

Cair November 2025! Info Bansos PKH & BLT Kesra terbaru, cek status KPM, besaran dana, dan jadwal pencairan bantuan sosial Anda.

3 hari yang lalu

ekonomi

PHK Pekerja Meningkat Drastis, 45 Ribu Orang Kehilangan Pekerjaan di 2025

PHK pekerja meningkat drastis di 2025, 45 ribu kehilangan pekerjaan. Ketahui metrik, gambaran umum, dan referensi lengkap mengenai dampak PHK massal.

9 hari yang lalu

ekonomi

Data Kemnaker: 45 Ribu Pekerja Kena PHK Sepanjang 2025

Data Kemnaker: 45 ribu pekerja kena PHK 2025. Cek rincian data PHK, penyebab, dan dampaknya pada ekonomi Indonesia. Informasi lengkap dan terkini.

10 hari yang lalu

nasional

KPK Telaah Temuan Pansus DPR: Dugaan Pelanggaran Kuota Haji 2023-2024

KPK telaah temuan Pansus DPR soal dugaan pelanggaran kuota haji 2023-2024. Pelajari metrik, referensi, dan overview lengkapnya di sini.

29 hari yang lalu

nasional

Kepala Otorita IKN Laporkan Progres, Fokus Legislatif & Yudikatif 2026-2028

Kepala Otorita IKN laporkan progres pembangunan, fokus legislatif & yudikatif 2026-2028. Dapatkan metrik, overview, & referensi terbaru.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

KPK dalami LHKPN anggota DPRD Gorontalo minus 5 tahun berturut-turut

KPK dalami LHKPN anggota DPRD Gorontalo. Temukan data lengkap, analisa, dan referensi mengenai pelaporan kekayaan pejabat daerah.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Komisi III DPR Pastikan Revisi RKUHAP Belum Disahkan September 2025

Komisi III DPR pastikan Revisi RKUHAP belum disahkan September 2025. Simak metrik, overview, & referensi terbaru terkait RKUHAP.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPK usut dugaan korupsi kuota haji tambahan Kemenag 2023-2024

KPK usut dugaan korupsi kuota haji tambahan Kemenag 2023-2024. Dapatkan info terkini, kronologi kasus, dan perkembangan penyelidikan.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Baleg DPR tetapkan 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, 67 RUU untuk 2026

Baleg DPR tetapkan 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025 & 67 RUU 2026. Dapatkan informasi lengkap mengenai daftar RUU, target pembahasan, & statusnya di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPK Periksa Dirjen Kemenag 10 Jam, Bongkar Korupsi Kuota Haji 2023-2024

KPK periksa Dirjen Kemenag 10 jam terkait korupsi kuota haji 2023-2024. Temukan info lengkap penetapan tersangka, modus operandi, dan kerugian negara.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPK Desak Menteri Segera Laporkan LHKPN, Ada Batas Waktu Ketat

KPK desak Menteri segera laporkan LHKPN sesuai batas waktu ketat. Pahami aturan, sanksi, dan daftar menteri yang sudah lapor.

2 bulan yang lalu

nasional

Kiai Muhaimin Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Kuota Haji 2024

Kiai Muhaimin desak KPK usut tuntas korupsi kuota haji 2024. Simak analisis, referensi, dan langkah konkret dalam menangani isu ini.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Khawatir RKUHAP Melemahkan Kewenangan Pemberantasan Korupsi

KPK khawatir RKUHAP melemahkan kewenangan pemberantasan korupsi. Temukan analisis terkait dampak, isu-isu hukum, dan referensi penting lainnya di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Ungkap SK Kuota Haji 2024 Jadi Bukti Korupsi

KPK ungkap SK Kuota Haji 2024 sebagai bukti korupsi. Temukan fakta, analisis, dan dampak dari kebijakan ini untuk masyarakat dan penyelenggaraan haji.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Terima 2.273 Aduan Korupsi Semester I 2025, Banyak Tak Lengkap

KPK terima 2.273 aduan korupsi semester I 2025, banyak yang tidak lengkap. Temukan analisis, statistik, dan referensi terkait aduan korupsi di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Legislatif Terendah Tahun 2025

KPK ungkap kepatuhan LHKPN legislatif terendah tahun 2025, dengan pusat 83,97% dan daerah 88%. Tingkatkan transparansi dan integritas lembaga negara!

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Laporkan Kepatuhan LHKPN 91,26% hingga Juli 2025, Legislatif Paling Rendah

KPK laporkan kepatuhan LHKPN mencapai 91,26% hingga Juli 2025. Yudikatif tertinggi 98,47% dan legislatif terendah 83,97%. Tingkatkan transparansi dan integritas!

3 bulan yang lalu

ekonomi

Pencairan Bantuan Sosial PKH dan BPNT 2025

Pencairan Bantuan Sosial PKH dan BPNT 2025, temukan rangkuman, bahan, video, dan gambar untuk membantu memahami proses pencairan dan manfaatnya.

5 bulan yang lalu