money.kompas.com
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) menjadi polemik di beberapa daerah. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyarankan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif. Solusi lain meliputi digitalisasi sistem pemungutan pajak, perluasan basis wajib pajak, pemberian insentif, optimalisasi retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah yang terbengkalai, dan kerja sama dengan swasta (KPBU). Ini dinilai lebih stabil dibanding hanya mengandalkan pajak.
Masih Seputar ekonomi
CSIS: Target Pajak 2026 Rp2.357 T Tidak Realistis
Pelita Air Terbang ke Singapura: Ekspansi Internasional dan Hubungkan 17 Destinasi Wisata
ESDM Tetapkan HBA Agustus 2025, Harga Batu Bara Kompak Turun
Nusantara Regas Jamin Suplai LNG Andal, Perkuat Ketahanan Energi Nasional
KPPU Selidiki Harga Beras Mahal, Dorong Bulog Stabilkan Pasar
Modi Pangkas Pajak GST, Harga Kebutuhan Pokok Turun Oktober 2025
Luhut: Prabowo Prioritaskan Deregulasi untuk Percepat Investasi
Pemerintah Targetkan Data E-Wallet dan Kripto Masuk Laporan Pajak 2027
Penjualan Motor Listrik Anjlok 30%, Produsen Pangkas Produksi
Kemenhub Targetkan Revisi Regulasi Angkutan Barang Rampung 2025 untuk Zero ODOL
Pemerintah Jadikan UMKM dan Desa Penggerak Ekonomi Nasional 2026
