Mengapa Penanganan Bencana Sumatera Menjadi Ujian Solidaritas Nasional Terbesar?

Bencana banjir dan longsor masif di Sumatera telah merenggut lebih dari 960 korban jiwa dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi 1415. Respons kemanusiaan datang dari berbagai penjuru, mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, hingga masyarakat sipil, yang menyalurkan bantuan logistik, energi, dan layanan darurat 2521. Namun, upaya pemulihan menghadapi tantangan berat seperti akses transportasi yang terputus 49, pemulihan listrik yang lambat di Aceh 19, serta dampak ekonomi signifikan yang memaksa restrukturisasi KPR bagi korban 29.

Skala Bencana: Luka Mendalam di Tanah Sumatera

Banjir bandang dan longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—telah meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa. Data terbaru menunjukkan dampak kemanusiaan yang sangat besar, menjadikannya salah satu bencana paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir.

Angka korban terus bertambah seiring berjalannya operasi pencarian dan pertolongan. Hingga Rabu (10/12/2025), jumlah korban jiwa telah mencapai 969 orang, dengan 252 lainnya masih dinyatakan hilang 1415.

Kerusakan infrastruktur juga sangat masif. Di Aceh saja, ratusan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, serta 313 jembatan dilaporkan rusak parah 30. Kondisi ini melumpuhkan aktivitas warga dan menjadi tantangan utama dalam distribusi bantuan.

Gelombang Solidaritas: Siapa Saja yang Turun Tangan?

Di tengah duka, gelombang solidaritas dari seluruh penjuru negeri mengalir deras. Berbagai elemen bangsa bergerak serentak, menunjukkan bahwa gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam menghadapi krisis.

Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga menjadi motor utama penanganan darurat. BNPB mengoordinasikan distribusi logistik 14, Kemendagri memastikan layanan administrasi kependudukan tetap berjalan 32, sementara Kementerian ATR/BPN menyiapkan lahan untuk hunian sementara (huntara) 820.

Di tingkat daerah, solidaritas juga ditunjukkan. Pemerintah Kabupaten Tangerang 2 dan Kota Pekanbaru 25 masing-masing menyalurkan donasi senilai Rp1,5 miliar untuk membantu penanganan bencana.

BUMN sebagai Garda Terdepan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran krusial dalam memulihkan layanan vital:

• PT Pertamina: Bergerak cepat memastikan pasokan energi, bahkan menggunakan metode inovatif sling load helikopter untuk mengirim tabung LPG ke area terisolasi di Bener Meriah, Aceh 510.
• PT PLN: Berjuang memulihkan jaringan listrik, meskipun menghadapi tantangan berat khususnya di Aceh 1924.
• PT KAI: Berhasil menormalkan kembali seluruh layanan operasional kereta api di Sumatera Utara dan Barat 18.
• Perbankan (BTN & BNI): BTN menawarkan restrukturisasi KPR bagi nasabah terdampak 29, sementara BNI menyalurkan bantuan logistik pangan dalam jumlah besar 21.

Swasta, Parpol, dan Masyarakat Sipil

Respons juga datang dari sektor swasta seperti PT Agincourt Resources yang mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan 31 dan Zurich Asuransi yang memproses klaim dari nasabah terdampak 3. Palang Merah Indonesia (PMI) aktif menyalurkan bantuan meski menghadapi kendala akses 24.

Partai politik seperti PKB 17 dan Perindo 23 juga turut melepas puluhan ton bantuan kemanusiaan ke titik-titik bencana.

Medan Pertempuran Logistik dan Infrastruktur

Upaya pemulihan tidak berjalan mulus. Tim di lapangan menghadapi tantangan berat, terutama dalam hal logistik dan perbaikan infrastruktur vital yang hancur.

Menembus Isolasi: Perjuangan dari Udara

Tantangan terbesar adalah akses transportasi yang lumpuh. Banyak desa, seperti Desa Rampa di Tapanuli Tengah, terisolasi total akibat jalan yang tertimbun longsor 9. Helikopter menjadi satu-satunya tumpuan untuk mengirimkan bantuan.

"Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Bahkan, saya sampai mau menangis melihatnya. Tapi rasa lega warga saat bantuan tiba menjadi motivasi kami." — AKP W Budianto, Pilot Helikopter Polairud Polri 9

Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, juga mengakui kesulitan penyaluran bantuan di Aceh karena akses lalu lintas yang sangat sulit dilalui 4.

Pemulihan Jaringan Vital

Upaya pemulihan jaringan listrik dan internet menjadi prioritas. Namun, progresnya bervariasi antar wilayah.

BNPB memastikan tidak ada penimbunan logistik di posko utama Lanud Sultan Iskandar Muda dan mengupayakan 60% bantuan terdistribusi di hari yang sama 14.

Gema Bencana di Ranah Ekonomi dan Politik

Bencana ini tidak hanya meninggalkan dampak fisik, tetapi juga memicu diskursus di ranah ekonomi, sosial, dan politik.

Dampak Ekonomi

• Pertanian: Sekitar 40.000 hektare lahan pertanian terdampak, dengan 4.500-5.000 hektare mengalami gagal panen (puso) 11. Meski begitu, Kementerian Pertanian menyatakan dampaknya tidak signifikan terhadap produksi pangan nasional 11.
• Perbankan: BTN mencatat sekitar 10.000 nasabahnya terdampak, dengan 3.000 unit rumah rusak berat, sehingga memerlukan program restrukturisasi KPR 29.
• Asuransi: PT Zurich Asuransi Indonesia telah menerima sejumlah pengajuan klaim, terutama dari nasabah asuransi properti 3.

Refleksi dan Kontroversi

Tragedi ini memicu refleksi mendalam mengenai mitigasi bencana. Dalam sebuah diskusi, muncul kritik bahwa data cuaca dari BMKG belum dimanfaatkan secara optimal oleh pengambil kebijakan dan masyarakat 13.

Di sisi lain, muncul kontroversi ketika anggota DPR RI Endipat Wijaya menyindir penggalangan dana Rp10 miliar oleh seorang content creator, yang kemudian menuai reaksi keras dari publik 26. Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution harus mengklarifikasi isu pemangkasan anggaran bencana di provinsinya 12.

Kesimpulan: Ujian Ketahanan Bangsa

Bencana dahsyat di Sumatera adalah pengingat nyata akan kerapuhan Indonesia di hadapan alam. Namun, di saat yang sama, tragedi ini menjadi panggung bagi ujian ketahanan dan solidaritas bangsa. Gelombang bantuan yang masif dari seluruh elemen masyarakat membuktikan bahwa semangat gotong royong masih hidup.

Meski demikian, tantangan logistik yang ekstrem, lambatnya pemulihan infrastruktur di beberapa wilayah, serta diskursus politik yang menyertainya menunjukkan bahwa jalan menuju pemulihan masih panjang dan berliku. Bencana ini bukan hanya tentang penanganan darurat, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi secara serius sistem peringatan dini, tata kelola lingkungan, dan kesiapan mitigasi bencana nasional.