Siapa Sebenarnya Pemegang Mandat Sah di Tengah Kemelut Kepemimpinan PBNU?

PBNU menghadapi potensi dualisme kepemimpinan setelah Rapat Pleno Syuriyah menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum. Ketua Umum PBNU saat ini, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menolak keras keputusan tersebut, menganggapnya tidak sah dan inkonstitusional karena pemberhentian hanya bisa dilakukan melalui Muktamar 35. Di tengah polemik, keluarga KH Ma’ruf Amin juga membantah telah memberikan restu kepada KH Zulfa 4.

Latar Belakang: Akar Mula Kemelut di Puncak PBNU

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini berada di tengah pusaran konflik internal yang tajam. Pemicunya adalah keputusan Rapat Pleno Syuriyah PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (9/12/2025) yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU 36.

Langkah ini merupakan eskalasi dari ketegangan yang sudah ada sebelumnya. Konflik ini bermula setelah Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, merekomendasikan agar Gus Yahya mundur dari jabatannya, sebuah hasil dari rapat harian Syuriyah pada 20 November 5.

Penetapan yang dipimpin oleh Rais Syuriyah PBNU, M. Nuh, ini secara efektif mencoba menggantikan posisi Ketua Umum PBNU saat ini, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) 5.

Dua Klaim Kepemimpinan: Argumen Gus Yahya vs Kubu Syuriyah

Polemik ini melahirkan dua klaim kepemimpinan yang saling bertentangan, masing-masing dengan dasar argumentasi yang kuat. Di satu sisi, Gus Yahya bersikukuh pada konstitusi organisasi, sementara kubu Syuriyah merasa memiliki mandat untuk melakukan perubahan.

Berikut perbandingan argumen dari kedua belah pihak:

"(Penetapan itu) tidak dapat kita anggap ada secara aturan, karena itu kelanjutan dari sesuatu yang tidak konstitusional dan tidak sah," tegas Gus Yahya 1.

Posisi KH Ma'ruf Amin dan Manuver Politik Internal

Situasi menjadi semakin kompleks dengan disebutnya nama Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma'ruf Amin. KH Zulfa Mustofa, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, merupakan keponakan dari KH Ma'ruf Amin 13.

Fakta ini memunculkan spekulasi adanya dukungan politik dari tokoh senior NU tersebut. Namun, klaim ini dengan cepat dibantah.

Bantahan ini mengindikasikan bahwa manuver yang dilakukan kubu Syuriyah tidak mendapat dukungan penuh dari semua tokoh sentral, dan upaya mengasosiasikan langkah ini dengan figur sekelas KH Ma'ruf Amin gagal mendapatkan legitimasi.

Proyeksi ke Depan: Rapat Pleno Tandingan dan Potensi Dualisme

Menghadapi gerakan dari kubu Syuriyah, Gus Yahya tidak tinggal diam. Ia merencanakan langkah balasan untuk menegaskan posisinya sebagai ketua umum yang sah.

Langkah Kubu Gus Yahya

1. Menggelar Rapat Pleno Tandingan: Kubu Gus Yahya akan menyelenggarakan rapat pleno sendiri di Plaza PBNU pada Kamis, 11 Desember 2025 16.
2. Mengundang KH Zulfa Mustofa: Secara strategis, Gus Yahya akan mengundang KH Zulfa Mustofa ke rapat tersebut 1.
3. Penegasan Posisi: Undangan tersebut secara eksplisit ditujukan kepada KH Zulfa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum PBNU, bukan sebagai Pj Ketua Umum 16. Ini adalah pesan politik yang jelas untuk tidak mengakui hasil rapat pleno Syuriyah.

Di sisi lain, Rais Syuriah M. Nuh menyatakan tidak khawatir akan adanya dualisme kepemimpinan 2. Ia meyakini PBNU adalah keluarga besar dan masalah ini akan selesai di bawah kendali KH Zulfa Mustofa melalui komunikasi dengan para kiai 2.

Meski ada optimisme dari kubu Syuriyah, penolakan tegas dari Gus Yahya dan rencananya menggelar rapat pleno tandingan menunjukkan bahwa PBNU kini berada di ambang perpecahan dan dualisme kepengurusan yang serius.