Di Balik Dualisme PBNU: Apa yang Sebenarnya Terjadi dalam Rapat Pleno Pemilihan Pj Ketua Umum?

Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan pada 9 Desember 2025 memicu perpecahan internal setelah menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum hingga Muktamar 2026. Kubu Ketua Umum Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menolak hasil tersebut, menganggap rapat tidak sah karena melanggar AD/ART dan tidak memenuhi kuorum. Sebaliknya, Rais Syuriyah Mohammad Nuh menegaskan rapat sah dengan kehadiran 55,39% peserta. Konflik ini terjadi di tengah pembahasan pengelolaan aset strategis PBNU, termasuk konsesi tambang.

Dua Klaim, Satu Kursi: Prahara di Puncak PBNU

Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 9 Desember 2025, berakhir dengan keputusan kontroversial 5. Hasilnya, KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, menggantikan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) hingga Muktamar 2026 13.

Langkah ini sontak memicu perpecahan. Kubu Gus Yahya dengan tegas menyatakan rapat pleno tersebut tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU 14. Sekjen PBNU kubu Gus Yahya, Amin Said Husni, menyebut rapat itu tidak memiliki landasan konstitusional organisasi 1.

Perang Argumen: Sah atau Tidak Sah Rapat Pleno?

Polemik utama berpusat pada keabsahan rapat pleno itu sendiri. Kedua kubu saling melontarkan argumen yang didasarkan pada interpretasi aturan organisasi yang berbeda, terutama terkait syarat kuorum dan prosedur undangan.

Berikut perbandingan klaim dari kedua belah pihak:

Rais Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa pihaknya memiliki daftar kehadiran lengkap sebagai bukti kuorum terpenuhi dan meminta kubu Gus Yahya tidak perlu khawatir atas legitimasi rapat tersebut 14.

Di Balik Isu Kepemimpinan: Aset Strategis Tambang NU

Di tengah pusaran konflik kepemimpinan, isu pengelolaan aset strategis PBNU, khususnya konsesi tambang, menjadi sorotan penting. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa aset ini bukan milik pribadi atau kelompok, melainkan milik jam'iyah (organisasi) 2.

Prinsip pengelolaan tambang yang digariskan adalah sebagai berikut:

• Tujuan: Diperuntukkan bagi kepentingan Nahdliyin, organisasi, dan bantuan pesantren 2.
• Pengelola: Diserahkan kepada pihak profesional 2.
• Transparansi: Tata kelola harus transparan dan dapat diakses publik sesuai aturan agama dan hukum 2.
• Musyawarah: Semua pembahasan terkait tambang harus melalui musyawarah internal untuk menghindari perebutan 2.

Langkah ke Depan: Konsolidasi di Tengah Perpecahan

Menghadapi situasi internal yang memanas, Pj Ketua Umum PBNU terpilih, KH Zulfa Mustofa, menyatakan akan segera mengambil langkah strategis. Ia mengakui adanya perbedaan pandangan di antara para kiai, baik kultural maupun struktural 3.

Fokus utamanya adalah melakukan konsolidasi internal untuk memulihkan soliditas organisasi. Berikut adalah rencana awal yang akan dijalankan:

1. Rapat Perdana: Menggelar rapat untuk konsolidasi internal PBNU 3.
2. Rapat Gabungan: Melaksanakan rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah pada Sabtu, 13 Desember 2025 3.
3. Program Konkret: Menjelaskan dan menetapkan program-program ke depan dalam rapat gabungan tersebut 3.

Mohammad Nuh menambahkan bahwa konsolidasi pengurus menjadi program prioritas utama dari empat program yang akan dijalankan di bawah kepemimpinan Zulfa Mustofa 3. Keberhasilan langkah ini akan menjadi kunci untuk meredam perpecahan dan menjaga marwah organisasi NU ke depan.