KPK Resmi Tetapkan Tersangka Kasus Gratifikasi Pengadaan Barang Jasa MPR RI

KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Jenderal MPR. Namun, identitas tersangka belum diumumkan secara resmi karena proses penyidikan masih berlangsung.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menegaskan bahwa kasus ini tidak melibatkan pimpinan MPR RI, baik yang lama maupun yang sekarang.

Kasus ini disebut sebagai tanggung jawab administratif dan teknis Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu, yaitu Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH.

Berdasarkan informasi yang ada, kasus dugaan gratifikasi ini tidak menyebabkan kerugian negara. Fokusnya adalah pada dugaan penerimaan gratifikasi oleh sejumlah pejabat.

KPK telah memanggil dan memeriksa dua saksi pada Senin, 23 Juni 2024. Mereka adalah:

• Cucu Riwayati, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengiriman dan Penggandaan pada Setjen MPR RI tahun 2020-2021.
• Fahmi Idris, Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja-UKPBJ) di Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2020.

Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

MPR RI menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK dan menghormati proses yang sedang berjalan. MPR RI juga berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi.

Saat ini, KPK fokus pada pengumpulan alat bukti untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut secara menyeluruh. Detail lebih lanjut mengenai proyek yang dikorupsi atau konstruksi perkara belum diungkapkan secara penuh oleh KPK.