nasional

Rp 1,25 Triliun Kerugian Negara? Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi: Tidak Masuk Akal!

Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi bantah rugikan negara Rp1,25 T. Simak tanggapan lengkap, kronologi kasus, dan fakta terkini terkait dugaan kerugian negara.

1 hari yang lalu

nasional

Sidang Korupsi ASDP: Ira Puspadewi dkk Bacakan Pembelaan Hari Ini

Sidang Korupsi ASDP: Ira Puspadewi dkk bacakan nota pembelaan hari ini. Temukan ringkasan persidangan, analisis tuntutan, dan tanggapan jaksa penuntut umum.

2 hari yang lalu

nasional

KPK: Dua Penyuap Dirut Inhutani V Disidang 11 November

Dua penyuap Dirut Inhutani V disidang 11 November di PN Tipikor. Pelajari kronologi kasus, pasal yang dilanggar, dan hukuman yang menanti.

11 hari yang lalu

ekonomi

Urus PKP Dipersulit, Warga Dimintai Rp 10 Juta; Menkeu Purbaya Langsung Bertindak

Urus PKP dipersulit, warga dimintai Rp10 juta. Menkeu Purbaya bertindak. Temukan info lengkap kasus & solusi agar tak dipersulit.

15 hari yang lalu

ekonomi

DJP Usut Dugaan Pemalakan Wajib Pajak di KPP Tigaraksa, Menkeu Purbaya Turun Tangan

DJP usut pemalakan di KPP Tigaraksa. Menkeu Purbaya turun tangan. Simak kronologi, sanksi bagi pelaku, dan dampaknya pada wajib pajak.

16 hari yang lalu

teknologi

Ironi UU PDP: Badan Pengawas Molor Setahun, Warga Malah Dipidana

UU PDP: Pengawas Terlambat Setahun, Warga Terancam Pidana. Pelajari ironi penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

24 hari yang lalu

nasional

Dewan Pers minta Setpres pulihkan akses wartawan CNN Indonesia

Dewan Pers desak Setpres pulihkan akses CNN Indonesia. Pelajari kronologi, tuntutan, dan tanggapan resmi terkait isu kebebasan pers ini.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

Gubernur Banten minta pusat bantu atasi krisis sampah 8.126 ton harian

Gubernur Banten minta bantuan pusat atasi krisis 8.126 ton sampah/hari. Temukan data & solusi penanganan sampah di Banten.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Deddy PDIP kritik KPU rahasiakan dokumen capres-cawapres

Deddy PDIP kritik KPU rahasiakan dokumen capres-cawapres. Cari tahu tanggapan, alasannya, dan dampaknya bagi pemilu mendatang.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Gus Ipul persilakan KPK periksa pengurus PBNU di kasus korupsi kuota haji

Gus Ipul izinkan KPK periksa pengurus PBNU kasus korupsi kuota haji. Cek tanggapan lengkap, kronologi, & dampak kasus ini di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

KPK gali data pasti kuota haji dari Kapusdatin

KPK gali data kuota haji dari Kapusdatin. Temukan informasi pasti, detail alokasi, dan peninjauan data terbaru untuk transparansi ibadah haji.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Deddy Sitorus PDIP Desak Pemerintah Usut 60 Keluarga Penguasa Tanah RI

Deddy Sitorus (PDIP) desak pemerintah usut 60 keluarga penguasa tanah RI. Analisis lengkap, metrik, dan referensi terkait isu agraria.

2 bulan yang lalu

nasional

Koalisi Jurnalis Bali Desak Polda Usut Tuntas Kekerasan Polisi pada Wartawan

Koalisi Jurnalis Bali desak Polda usut tuntas kekerasan polisi pada wartawan. Temukan informasi lengkap, perkembangan kasus, dan tuntutan terbaru.

2 bulan yang lalu

nasional

Dewan Pers Dukung Iwakum Gugat UU Pers ke MK: Pasal 8 Multitafsir, Jurnalis Terancam Represi Polisi

Dewan Pers dukung gugatan UU Pers ke MK terkait Pasal 8 multitafsir. Pelajari ancaman represi polisi terhadap jurnalis dan dampaknya.

2 bulan yang lalu

nasional

PDI-P Desak DPR Hapus Tunjangan, Said Abdullah: Tak Patut Saat Rakyat Sulit!

PDI-P desak DPR hapus tunjangan anggota dewan karena rakyat sulit. Said Abdullah tegaskan tak patut dipertahankan. | [Referensi]

2 bulan yang lalu

nasional

Mengejutkan! Gus Ipul Ungkap Warga Tolak Bansos, Data Makin Akurat

Gus Ipul ungkap warga tolak bansos, temukan alasan penolakan, data penerima, dan dampaknya terhadap akurasi data bantuan sosial.

2 bulan yang lalu

nasional

Gus Ipul Desak Aparat Desa dan RT/RW Sisir Warga Butuh Perlindungan Sosial

Gus Ipul desak aparat desa & RT/RW sisir warga butuh perlindungan sosial. Cek metrik, overview, & referensi terbaru di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

Mensesneg Hormati Hak Angket DPRD Pati, Monitor Polemik Pajak 250 Persen

Mensesneg hormati hak angket DPRD Pati dengan memonitor polemik pajak 250 persen. Temukan analisis mendalam dan statistik terkini dalam pembahasan ini.

3 bulan yang lalu

nasional

DPD RI Desak Kemendagri Atasi Kenaikan PBB 250% di Pati

DPD RI desak Kemendagri atasi kenaikan PBB 250% di Pati. Temukan fakta, alasan kenaikan, dan solusi yang diusulkan untuk masyarakat setempat.

3 bulan yang lalu

nasional

PN Cianjur Tolak Praperadilan, Penyidikan Korupsi PJU Sah

PN Cianjur tolak praperadilan terkait penyidikan korupsi PJU. Pelajari alasan penolakan, dampaknya pada kasus, dan langkah selanjutnya dalam proses hukum.

3 bulan yang lalu