Ironi UU PDP: Badan Pengawas Molor Setahun, Warga Malah Dipidana
Pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi (BPDP) yang diamanatkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) molor hampir setahun dari tenggat 17 Oktober 2024. Ketiadaan BPDP ini menyebabkan UU PDP belum bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi administratif atau gugatan perdata terhadap kasus kebocoran data. Ironisnya, UU ini justru sudah beberapa kali digunakan untuk menyeret warga biasa dalam kasus pidana ringan.
Berita Terbaru
Apple Rilis iPad Pro M5, Performa AI dan Grafisnya Lompat Jauh
Seleksi Ketat Timnas U-17: Hanya 21 Pemain Lolos ke Piala Dunia
Prabowo: Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 8 Persen, Ini Pendorongnya
Ramaphosa: Kesepakatan Damai Gaza Tak Hentikan Gugatan Genosida Israel di ICJ
Jonathan Frizzy: Sidang Putusan Ditunda, Ririn Dwi Ariyanti Setia Menjenguk
BTN Dominasi KPR FLPP Nasional: GCG Kunci Penyaluran Tepat Sasaran
Apple Luncurkan MacBook Pro M5: Performa AI Melonjak Drastis
Erik Spoelstra Resmi Latih Timnas Basket AS hingga Olimpiade 2028
Warga Dairi Adukan Perambahan Hutan ke DPR: Hidup Terancam
Venezuela Peringatkan: Agresi AS Ancam Stabilitas Energi Global
