nasional

Kepala Otorita IKN Laporkan Progres, Fokus Legislatif & Yudikatif 2026-2028

Kepala Otorita IKN laporkan progres pembangunan, fokus legislatif & yudikatif 2026-2028. Dapatkan metrik, overview, & referensi terbaru.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

Psikolog dan Advokat Gugat Aturan Pensiun Anggota DPR RI

Psikolog & advokat gugat aturan pensiun DPR RI. Pahami poin gugatan, dasar hukum, dan dampaknya pada kebijakan publik.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

Yusril: Pemerintah dan DPR komitmen bahas RUU Perampasan Aset

Yusril Ihza Mahendra tegaskan komitmen Pemerintah & DPR bahas RUU Perampasan Aset. Pelajari tujuan, ruang lingkup, dan progres legislasi penting ini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Rapat Baleg DPR memanas, Komisi II protes soal revisi UU Pemilu

Rapat Baleg DPR memanas! Komisi II protes revisi UU Pemilu, bahas ambang batas pencalonan & dana kampanye. Simak detailnya di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

DPR Desak Polisi Bebaskan Bertahap Pedemo, Yusril Pertimbangkan Restorative Justice Mahasiswa

DPR desak polisi bebaskan pedemo bertahap. Yusril pertimbangkan restorative justice bagi mahasiswa. Info lengkap & analisis mendalam.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Yusril Desak Kuasa Hukum Delpedro Hadapi Proses Hukum Secara Jentelmen

Yusril desak kuasa hukum Delpedro hadapi proses hukum jentelmen. Dapatkan informasi lengkap mengenai langkah hukum, transparansi, dan keadilan.

2 bulan yang lalu

nasional

Yusril Desak DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset, Respons Tuntutan Rakyat

Yusril mendesak DPR prioritaskan RUU Perampasan Aset sebagai respons tuntutan rakyat. Ketahui detailnya, dampaknya, dan tanggapan publik terkini.

2 bulan yang lalu

nasional

Mahfud MD Bongkar Kejanggalan Tes Hakim MK: DPR Minta Tak Hantam Wakil Rakyat

Mahfud MD bongkar kejanggalan tes hakim MK. DPR minta tak hantam wakil rakyat, respons terkait dugaan pelanggaran etik. Baca selengkapnya.

2 bulan yang lalu

ekonomi

FITRA Kritik Anggaran DPR Rp9,9 T, Kinerja Legislasi Dinilai Minim

FITRA kritik anggaran DPR Rp9,9 T. Nilai kinerja legislasi minim, kurang transparan & akuntabel. Soroti efektivitas parlemen.

2 bulan yang lalu

nasional

Calon Hakim MK Inosentius Samsul Sindir Keras Pengkritik UU DPR

Calon Hakim MK Inosentius Samsul menanggapi kritik UU DPR dengan tegas. Temukan pandangan, argumen, dan responsnya terhadap situasi hukum terkini.

3 bulan yang lalu

nasional

Ahmad Doli Kurnia: Pemilu Legislatif dan Presiden Sebaiknya Dipisah

Ahmad Doli Kurnia menyarankan pemisahan Pemilu Legislatif dan Presiden. Temukan analisis mendalam, alasan di balik saran ini, dan implikasi bagi demokrasi.

3 bulan yang lalu

nasional

Inosentius Samsul Disetujui Komisi III DPR Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi Gantikan Arief Hidayat

Inosentius Samsul disetujui Komisi III DPR jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, menggantikan Arief Hidayat. Temukan detail persetujuan, latar belakang, dan dampaknya.

3 bulan yang lalu

nasional

Hakim MK Puji Kedudukan Hukum Hasto Kuat Gugat UU Tipikor

Hakim MK puji kedudukan hukum Hasto (Hasto Kristiyanto) dalam gugat UU Tipikor. Pelajari analisis hukum, dampak keputusan, dan referensi penting terkait.

3 bulan yang lalu

nasional

Pemerintah Percepat Pembangunan IKN, Targetkan Yudikatif-Legislatif Tuntas 3 Tahun

Pemerintah percepat pembangunan IKN, targetkan yudikatif-legislatif tuntas dalam 3 tahun. Temukan informasi penting dan referensi terkait proyek strategis ini.

3 bulan yang lalu

nasional

Tiket HUT ke-80 RI Ludes 25 Menit, DPR Kritik Polisi Soal Judi Online

Tiket HUT ke-80 RI ludes dalam 25 menit. Simak kritik DPR terhadap kebijakan polisi terkait judi online dan potensi dampaknya bagi masyarakat.

3 bulan yang lalu

nasional

Komisi Yudisial Analisis Laporan Tom Lembong Soal Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Komisi Yudisial menganalisis laporan Tom Lembong terkait dugaan pelanggaran etik hakim. Temukan detail verifikasi, sanksi yang mungkin direkomendasikan, dan dampak kasus korupsi tersebut.

3 bulan yang lalu

politik

Pembahasan RUU KUHAP Dimulai DPR 8 Juli, Fokus Keadilan Restoratif dan Transparansi

Pembahasan RUU KUHAP dimulai DPR pada 8 Juli, fokus pada keadilan restoratif, perlindungan hak, dan keterlibatan publik. Dapatkan informasi terupdate dan transparansi prosesnya.

4 bulan yang lalu

politik

Pembahasan RUU KUHAP Dimulai DPR dan Pemerintah, YLBHI Desak Transparansi DIM

DPR mulai bahas RUU KUHAP dengan pemerintah, namun YLBHI desak transparansi DIM. Dapatkan informasi terkini tentang proses dan partisipasi publik dalam pembahasan ini.

4 bulan yang lalu

politik

DPR RI Percepat Pembahasan RUU KUHAP, Prioritaskan Hak Warga dan Peran LPSK

DPR RI percepat pembahasan RUU KUHAP, prioritaskan hak warga, dan peran LPSK. Temukan usulan restitusi bagi korban dan aksi Komisi III dalam mendengarkan aspirasi publik.

5 bulan yang lalu