Pembahasan RUU KUHAP Dimulai DPR dan Pemerintah, YLBHI Desak Transparansi DIM

Pembahasan RKUHAP antara DPR dan pemerintah akan dimulai pada pekan depan. Penerimaan resmi Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah akan diumumkan dalam rapat paripurna DPR terdekat, dan Komisi III DPR akan ditugaskan untuk membahas RUU ini.

Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHAP adalah daftar poin-poin atau isu-isu yang perlu dibahas dan disepakati dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. DIM ini disusun oleh pemerintah dan menjadi dasar bagi DPR untuk memulai pembahasan RUU tersebut.

Pemerintah telah menyusun sekitar 6 ribu DIM untuk RKUHAP. Jumlah ini menunjukkan kompleksitas dan banyaknya aspek yang perlu diatur dalam revisi undang-undang ini.

Menteri Hukum dan HAM berharap RUU KUHAP dapat segera disahkan sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru resmi diberlakukan. Ini menunjukkan urgensi bagi pemerintah untuk menyelesaikan revisi ini.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti beberapa kekhawatiran terkait proses pembahasan RKUHAP, yaitu:

• Proses penyusunan dan pembahasan dilakukan secara tertutup dan terburu-buru.
• Kurangnya partisipasi publik yang memadai dalam proses tersebut.
• Sulitnya akses publik terhadap dokumen pembahasan, termasuk DIM RKUHAP, yang menghambat masyarakat untuk mengawal dan memberikan masukan.

YLBHI mendesak agar dokumen pembahasan dibuka untuk publik.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan DIM oleh pemerintah maupun pembahasan di DPR sudah dianggap cukup. Ia juga memastikan bahwa rapat pembahasan akan berlangsung terbuka dan transparan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menambahkan bahwa DPR tidak menargetkan penyelesaian cepat, melainkan fokus pada pembahasan yang mendalam, mencapai kesepakatan, dan memastikan prosesnya transparan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Menurut YLBHI, revisi KUHAP harus dilakukan dengan cermat untuk:

• Menghentikan praktik salah dalam penegakan hukum yang diakibatkan oleh kewenangan aparat yang besar.
• Meningkatkan peran advokat yang saat ini dinilai minim.
• Mencegah praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

YLBHI menekankan pentingnya kehati-hatian dan tidak terburu-buru dalam penyusunan demi memastikan perbaikan signifikan.