DPR RI Percepat Pembahasan RUU KUHAP, Prioritaskan Hak Warga dan Peran LPSK

Komisi III DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembahasan ini bertujuan untuk memperbarui KUHAP yang berlaku saat ini, yang dianggap sudah tidak relevan dan tidak seimbang.

Dalam tahap awal pembahasan RUU KUHAP ini, Komisi III DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan:

• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
• Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Selain itu, Komisi III berencana untuk mengundang berbagai elemen lain seperti mahasiswa, pengamat hukum, dan ahli pidana untuk mendapatkan masukan lebih lanjut.

Pembahasan RUU KUHAP dianggap mendesak karena beberapa alasan utama:

• Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah terkait RUU ini telah diterima, menandakan kesiapan untuk dibahas.
• KUHAP yang berlaku saat ini, yang merupakan peninggalan Orde Baru, dinilai tidak seimbang antara kewenangan negara dalam penyidikan dan hak-hak warga yang bermasalah hukum.
• Terdapat kurangnya pendampingan advokat yang optimal bagi saksi.
• Banyak masyarakat, terutama yang kurang mampu, yang menderita akibat penerapan KUHAP lama.

Masalah utama yang diidentifikasi pada KUHAP yang berlaku saat ini adalah:

• Ketidakseimbangan Kewenangan dan Hak Warga: KUHAP lama dianggap tidak seimbang antara kewenangan negara dalam proses penyidikan dan perlindungan hak-hak warga negara yang terlibat dalam masalah hukum.
• Kurangnya Pendampingan Advokat: Terdapat masalah dalam optimalisasi pendampingan advokat bagi saksi, yang dapat merugikan hak-hak mereka.
• Dampak Negatif pada Masyarakat: Banyak masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu, yang menderita akibat ketentuan-ketentuan dalam KUHAP lama yang tidak berpihak pada mereka.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara eksplisit mengusulkan agar LPSK dimasukkan ke dalam RUU KUHAP. Usulan ini didasari oleh pandangan bahwa peran LPSK sangat penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Ketua LPSK sendiri menyambut baik usulan ini dan menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dengan tim ahli DPR.

Ketua LPSK, Achmadi, mengajukan beberapa usulan penting terkait mekanisme restitusi bagi korban dalam RUU KUHAP, yaitu:

• Pengaturan Mekanisme Restitusi: RKUHAP harus mengatur secara jelas mekanisme pemberian restitusi (ganti kerugian) bagi korban kejahatan.
• Sanksi bagi Terpidana: Diusulkan agar terpidana yang tidak membayar restitusi dapat kehilangan hak sebagai warga binaan, yang berarti dapat mempengaruhi status atau fasilitas mereka selama menjalani masa hukuman.
• Penambahan Komponen Ganti Kerugian: Restitusi tidak hanya mencakup kerugian materiil langsung, tetapi juga penambahan komponen ganti kerugian seperti biaya transportasi dan biaya pengacara yang dikeluarkan oleh korban.
• Kejelasan Hukum Pengajuan Restitusi: Diperlukan kejelasan hukum mengenai bagaimana korban atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan.

Komisi III DPR RI melibatkan publik dalam pembahasan RUU KUHAP melalui beberapa cara:

• Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU): Komisi III telah memulai RDPU yang terbuka untuk umum, seperti yang telah dilakukan dengan LPSK dan Peradi.
• Mengundang Berbagai Elemen: Komisi III berencana untuk mengundang berbagai elemen masyarakat lainnya, termasuk mahasiswa, pengamat hukum, dan ahli pidana, untuk menyerap aspirasi dan masukan lebih lanjut dari berbagai perspektif.

Tujuan utama dari pembaharuan KUHAP melalui RUU ini adalah untuk menciptakan sistem hukum acara pidana yang lebih adil dan berimbang. Ini mencakup:

• Menciptakan keseimbangan antara kewenangan negara dalam penyidikan dan perlindungan hak-hak warga negara yang bermasalah hukum.
• Memastikan adanya pendampingan hukum yang optimal bagi saksi dan pihak-pihak yang terlibat.
• Memperkuat peran advokat publik, khususnya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan akses keadilan yang setara.
• Mengatasi penderitaan yang dialami masyarakat akibat ketidakseimbangan dalam KUHAP yang lama.

Penguatan peran advokat publik dianggap sangat penting dalam RUU KUHAP karena beberapa alasan:

• Akses Keadilan: Memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu, memiliki akses yang setara terhadap pendampingan hukum yang berkualitas.
• Perlindungan Hak Warga: Advokat publik dapat berperan sebagai penyeimbang terhadap kewenangan negara dalam proses hukum, sehingga hak-hak warga yang bermasalah hukum dapat terlindungi secara optimal.
• Mengurangi Penderitaan Masyarakat: Dengan adanya pendampingan yang memadai, diharapkan masyarakat tidak lagi menderita akibat ketidakseimbangan atau ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam penerapan KUHAP lama.