nasional

Kompolnas: Reformasi Polri Wajib Libatkan Publik, Kunci Akuntabilitas

Reformasi Polri wajib libatkan publik, kata Kompolnas. Kunci akuntabilitas Polri melalui pengawasan publik & evaluasi kinerja. Baca selengkapnya!

sekitar 10 jam yang lalu

nasional

KPU Disanksi Jet Pribadi, DPR: Dana APBN Wajib Dipertanggungjawabkan

KPU disanksi jet pribadi. DPR tegaskan dana APBN wajib dipertanggungjawabkan, termasuk terkait regulasi dan sanksi. Simak detailnya.

17 hari yang lalu

ekonomi

Rosan Roeslani: Laporan Keuangan BUMN Akan Dikoreksi Masif, Jangan Dipercantik

Rosan Roeslani ungkap laporan keuangan BUMN akan dikoreksi masif, jangan dipercantik. Pelajari dampaknya pada metrik dan referensi BUMN.

23 hari yang lalu

nasional

Menkeu Purbaya: Defisit APBN di Bawah 3%, Rasio Utang Aman 40%

Menkeu Purbaya: Defisit APBN di bawah 3% & rasio utang aman 40%. Ketahui lebih lanjut metrik & referensi penting APBN Indonesia.

25 hari yang lalu

ekonomi

Menkeu Purbaya: Tax Amnesty Rusak Integritas Sistem Pajak!

Menkeu Purbaya: Tax Amnesty merusak integritas sistem pajak. Pelajari metrik, overview, dan referensi dampaknya di sini.

25 hari yang lalu

ekonomi

Menkeu Purbaya Tolak Tegas Tax Amnesty Reguler: Rusak Integritas Pajak

Menteri Keuangan tolak tax amnesty reguler karena merusak integritas pajak. Pahami dampak & alasan penolakannya secara mendalam di sini.

25 hari yang lalu

ekonomi

Menkeu Purbaya Jamin Disiplin Fiskal: Defisit Anggaran Tak Akan Jebol 3%

Menkeu Purbaya jamin disiplin fiskal. Pelajari target defisit anggaran tak akan jebol 3%, analisis tren, dan kebijakan strategis pemerintah.

25 hari yang lalu

ekonomi

Menkeu Purbaya tolak amandemen UU Tax Amnesty, sebut rusak kredibilitas pemerintah

Menkeu Purbaya tolak amandemen UU Tax Amnesty, sebut merusak kredibilitas pemerintah. Pelajari dampaknya pada ekonomi dan kepastian hukum investasi.

sekitar 2 bulan yang lalu

ekonomi

Menkeu Purbaya tolak tax amnesty jilid III, dinilai rusak kredibilitas

Menkeu Purbaya tolak tax amnesty jilid III. Ketahui alasan penolakan, dampak pada kredibilitas, dan pandangan ekonom mengenai kebijakan ini.

sekitar 2 bulan yang lalu

ekonomi

Menteri Keuangan tolak tax amnesty jilid III, khawatir rusak kredibilitas

Menkeu tolak tax amnesty jilid III karena khawatir rusak kredibilitas negara. Pelajari alasan penolakan & dampaknya di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

PAN Desak Gaji & Fasilitas Eko Patrio-Uya Kuya Dihentikan, Jaga Akuntabilitas DPR

PAN desak gaji & fasilitas Eko Patrio, Uya Kuya dihentikan. Pelajari akuntabilitas DPR & jaga anggaran negara.

2 bulan yang lalu

nasional

Inosentius Samsul: MK Harus Merdeka, Akuntabel, dan Transparan

Inosentius Samsul menekankan pentingnya MK yang merdeka, akuntabel, dan transparan. Temukan pandangan mendalam, analisis, dan referensi terkait di sini.

3 bulan yang lalu

ekonomi

Kemenko Perekonomian Jamin Data BPS Transparan, Tolak Audit PBB

Kemenko Perekonomian jamin data BPS transparan dan tolak audit PBB. Simak analisis mendalam, referensi terkini, serta data relevan untuk wawasan ekonomi yang akurat.

3 bulan yang lalu

nasional

PPATK Tuntaskan Analisis Rekening Dormant, Serahkan Peta Risiko ke Aparat

PPATK tuntaskan analisis rekening dormant dan serahkan peta risiko ke aparat. Temukan informasi penting tentang metode analisis, tindakan yang diambil, dan dampaknya.

3 bulan yang lalu

nasional

PPATK Jelaskan Penghentian Rekening Dormant untuk Lindungi Nasabah dari Kejahatan

PPATK jelaskan penghentian rekening dormant untuk lindungi nasabah dari kejahatan keuangan. Kebijakan ini atasi penyalahgunaan akun tidak aktif dan judi online.

3 bulan yang lalu

ekonomi

OJK Revisi Aturan Rekening Pasif, Jamin Stabilitas Keuangan dan Lindungi Nasabah

OJK revisi aturan rekening pasif untuk stabilitas keuangan dan perlindungan nasabah. Temukan informasi penting tentang kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi perbankan.

3 bulan yang lalu

ekonomi

BI Uji Coba Payment ID Berbasis NIK, Perkuat Transparansi Keuangan dan Pajak

Uji coba Payment ID oleh Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus 2025, perkuat transparansi keuangan dan pajak, serta dukung bantuan sosial non-tunai. Temukan inovasi dan integrasi data terkini!

3 bulan yang lalu

nasional

PPATK Blokir Rekening Dormant, Pemerintah Jamin Keamanan Dana Masyarakat

PPATK blokir rekening dormant untuk cegah penyalahgunaan, jaminan keamanan dana masyarakat sah. Temukan detail pemblokiran 140 ribu rekening dan tindakan pemerintah.

3 bulan yang lalu

ekonomi

PPATK Bekukan Rekening Tak Aktif, Nasabah Bisa Ajukan Keberatan

PPATK bekukan rekening tak aktif. Nasabah bisa ajukan keberatan dengan mengisi formulir yang memerlukan data KTP, nomor rekening, dan alasan jelas.

3 bulan yang lalu

ekonomi

Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara oleh BPK

Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara oleh BPK penting untuk akuntabilitas. Temukan informasi tentang prosedur, regulasi, dan hasil pemeriksaan dalam artikel terkini.

6 bulan yang lalu