PPATK Blokir Rekening Dormant, Pemerintah Jamin Keamanan Dana Masyarakat

Tujuan utama PPATK melakukan pemblokiran rekening dormant adalah sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan rekening. PPATK ingin mencegah rekening-rekening tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan ilegal, seperti:

• Jual beli rekening
• Pencucian uang
• Kejahatan siber

Tindakan ini menunjukkan komitmen PPATK dalam menjaga integritas sistem keuangan dan memerangi kejahatan finansial.

Ya, PPATK menegaskan bahwa saldo atau dana dalam rekening dormant yang diblokir tetap aman. Meskipun rekening diblokir sementara, hak masyarakat atas dana yang disimpan di bank akan tetap dilindungi. Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam), juga menjamin perlindungan dana masyarakat di perbankan.

Pemerintah memberikan atensi serius terhadap masalah pemblokiran rekening dormant ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah menjamin hak masyarakat atas dana yang disimpan di bank akan tetap dilindungi. Pemerintah juga berkomitmen untuk merespons keluhan masyarakat terkait pemblokiran ini.

Untuk melindungi hak masyarakat dan menjaga dana di perbankan, Menkopolkam akan mengambil beberapa langkah:

• Meminta keterangan lebih lanjut dari PPATK mengenai pemblokiran ini.
• Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat ditanggapi dan solusi yang tepat dapat ditemukan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Meskipun teks tidak secara spesifik menjelaskan prosedur yang harus dilakukan, berdasarkan jaminan pemerintah bahwa hak masyarakat akan dilindungi dan keluhan akan direspons, pemilik rekening yang terdampak disarankan untuk:

• Menghubungi bank tempat rekening tersebut terdaftar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai status pemblokiran dan prosedur pembukaan blokir.
• Mengajukan keluhan atau pertanyaan kepada pihak berwenang jika diperlukan, mengingat pemerintah telah menyatakan akan merespons keluhan masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa dana di rekening tersebut dinyatakan aman oleh PPATK dan pemerintah.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, enggan berkomentar mengenai pemblokiran rekening dormant setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ia menyarankan wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada Mensesneg Prasetyo Hadi. Meskipun banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Ivan memilih untuk tidak memberikan pernyataan publik terkait isu pemblokiran rekening dormant pada saat itu, mengindikasikan kemungkinan adanya koordinasi lebih lanjut atau penunjukan juru bicara resmi untuk isu tersebut.