Penghapusan Syarat Diskriminatif di Lowongan Kerja

Penghapusan syarat diskriminatif di lowongan kerja adalah penting. Temukan rangkuman, bahan, video, dan gambar terkait untuk informasi lebih lanjut.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

29 Mei

update

Terakhir diperbarui

3 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

13 artikel

Rangkuman

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengambil langkah signifikan untuk mewujudkan prinsip nondiskriminasi dalam dunia kerja di Indonesia. Melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi melarang berbagai praktik diskriminatif dalam proses rekrutmen tenaga kerja, dengan fokus utama pada penghapusan syarat batas usia.

Dasar Hukum dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif.

Penerbitan Surat Edaran (SE) Menaker
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/V/2025.
- SE ini melarang diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Tujuan Utama Kebijakan
- Mewujudkan prinsip nondiskriminasi dalam rekrutmen kerja.
- Menciptakan dunia kerja yang berkeadilan, inklusif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara.
- Memastikan proses rekrutmen dilakukan secara objektif, adil, dan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi.
Latar Belakang Penerbitan
- Didorong oleh keluhan masyarakat terkait persyaratan diskriminatif dalam lowongan kerja.
- Menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi.
- Memberikan pedoman agar proses rekrutmen dilakukan secara objektif dan adil.

Larangan Spesifik dan Pengecualian

SE Menaker secara rinci menyebutkan berbagai bentuk diskriminasi yang dilarang, terutama terkait persyaratan fisik dan pribadi, namun juga memberikan ruang untuk pengecualian dalam kondisi tertentu.

Jenis Diskriminasi yang Dilarang
- Syarat batas usia.
- Persyaratan penampilan menarik.
- Status pernikahan.
- Persyaratan tinggi badan.
- Persyaratan warna kulit.
- Persyaratan berdasarkan suku.
- Hal lainnya yang dianggap diskriminatif.
Pengecualian Batasan Usia
- Pembatasan usia masih dimungkinkan jika diperlukan karena karakteristik pekerjaan tertentu yang secara khusus memengaruhi kemampuan kerja.
- Pengecualian ini tidak boleh mengurangi kesempatan kerja secara umum.

Implementasi dan Ruang Lingkup

Aturan ini berlaku luas dan mencakup berbagai aspek penting dalam proses rekrutmen.

Cakupan Perusahaan
- Berlaku untuk semua perusahaan, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kesempatan Bagi Penyandang Disabilitas
- Menegaskan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk melamar pekerjaan.
- Rekrutmen penyandang disabilitas harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan kompetensi.
Distribusi dan Sosialisasi
- SE ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia untuk disampaikan kepada Bupati/Wali Kota dan pemangku kepentingan terkait.
- Mendorong dunia usaha untuk menyusun kebijakan rekrutmen yang setara, adil, dan berbasis kompetensi.
- Mengimbau perusahaan untuk menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara jujur dan transparan untuk menghindari praktik penipuan.
- Dinas ketenagakerjaan daerah diharapkan proaktif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi SE Menaker kepada pelaku usaha.

Tindak Lanjut dan Penegakan Aturan

Pemerintah menyiapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap SE ini.

Penyusunan Peraturan Menteri (Permenaker)
- Menaker Yassierli sedang menyiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang akan memuat sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan ini.
Revisi Regulasi
- Kemnaker juga sedang menyiapkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aturan turunannya untuk menghapus praktik diskriminasi usia.
Sanksi dan Pengawasan
- Serikat pekerja (Aspek Indonesia) mendesak pemerintah untuk memberlakukan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan dalam SE mengenai larangan diskriminasi.
- Dinas ketenagakerjaan di tingkat daerah diharapkan mengambil peran proaktif dalam melakukan pengawasan implementasi SE serta menyosialisasikannya secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha.

Respons dan Dampak Kebijakan

Kebijakan penghapusan syarat diskriminatif ini menuai beragam respons dari berbagai pihak.

Pandangan Ekonom dan Pakar
- Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai aturan ini berpotensi menambah beban bagi dunia usaha dan berdampak netral terhadap penciptaan lapangan kerja.
- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, berpendapat regulasi ini dapat membantu menyerap tenaga kerja, terutama bagi pelamar berusia 30-40 tahun yang kehilangan pekerjaan.
Tanggapan dari Kalangan Pengusaha (APINDO)
- Apindo secara umum menyambut baik dan mendukung semangat nondiskriminasi yang diusung dalam SE Menaker terkait rekrutmen tenaga kerja.
- Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, berpendapat bahwa persyaratan kerja seharusnya menjadi domain perusahaan, meskipun mengakui tujuan regulasi untuk menghapus diskriminasi.
- Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa batasan usia seringkali digunakan sebagai salah satu mekanisme penyaringan awal oleh perusahaan dan menekankan bahwa tantangan utama adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih luas serta peningkatan kualitas angkatan kerja.
- Pihak Apindo mengharapkan adanya kejelasan lebih lanjut terkait implementasi teknis kebijakan ini melalui pedoman yang aplikatif bagi dunia usaha.
- APINDO juga menilai bahwa program reskilling dan upskilling bagi tenaga kerja, serta fokus pada penciptaan lapangan kerja, lebih mendesak untuk mengatasi ketidaksesuaian kompetensi dan tantangan penyerapan tenaga kerja.
Pandangan Serikat Pekerja (Aspek Indonesia)
- Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, menyoroti bahwa praktik persyaratan usia dalam rekrutmen seringkali menjadi penghalang signifikan bagi pekerja, terutama mereka yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada usia produktif, untuk mendapatkan kesempatan kerja kembali.

Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam praktik rekrutmen di Indonesia, menciptakan pasar kerja yang lebih adil dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pencari kerja berdasarkan kompetensi mereka.

article

Sumber

[{"title":"Syarat Batas Usia di Lowongan Kerja Dihapus, Ini Aturan Lengkapnya","indexedAt":"2025-05-28T14:12:19.687Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7937906/syarat-batas-usia-di-lowongan-kerja-dihapus-ini-aturan-lengkapnya","summary":"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. SE tersebut bertujuan mewujudkan prinsip nondiskriminasi dalam rekrutmen kerja, dengan salah satu poin utama menghapus persyaratan usia kecuali untuk kepentingan khusus yang mempengaruhi kemampuan kerja. Larangan diskriminasi dan persyaratan usia berlaku juga bagi penyandang disabilitas, serta menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gubernur diminta untuk menyampaikan SE ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2025/05/28/menteri-ketenagakerjaan-menaker-yassierli-1748426335936_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7937906/syarat-batas-usia-di-lowongan-kerja-dihapus-ini-aturan-lengkapnya"},{"title":"Pengusaha Sebut Buka Lapangan Kerja Lebih Mendesak Ketimbang Hapus Batas Usia","indexedAt":"2025-05-28T14:12:19.687Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7937872/pengusaha-sebut-buka-lapangan-kerja-lebih-mendesak-ketimbang-hapus-batas-usia","summary":"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghapus batas usia dalam lowongan pekerjaan yang dinilai diskriminatif, sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menanggapi bahwa batasan usia sering digunakan sebagai alat penyaringan awal, bukan diskriminasi, serta menekankan perlunya fokus pada penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak. Apindo menilai reskilling dan upskilling tenaga kerja lebih mendesak untuk mengatasi kesenjangan kompetensi. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan SE ini berlaku untuk semua perusahaan, didasari oleh keluhan masyarakat terkait persyaratan diskriminatif dalam mencari pekerjaan.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2025/03/12/ketua-umum-apindo-shinta-kamdani-1741785016006_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7937872/pengusaha-sebut-buka-lapangan-kerja-lebih-mendesak-ketimbang-hapus-batas-usia"},{"title":"Menaker Terbitkan Surat Edaran Hapus Syarat Batas Usia KerjaWhatsAppXFacebookLinkedInInstagramYouTubeXTikTokFacebookLinkedIn","indexedAt":"2025-05-28T14:12:19.687Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://tirto.id/menaker-terbitkan-surat-ederan-hapus-syarat-batas-usia-kerja-hcof","summary":"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang melarang diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Diskriminasi yang dilarang meliputi pembatasan usia, persyaratan penampilan, status pernikahan, tinggi badan, suku, dan warna kulit. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa edaran ini bertujuan untuk memastikan rekrutmen dilakukan secara objektif dan adil, berlaku untuk semua perusahaan, termasuk BUMN. Ketentuan pembatasan usia hanya diperbolehkan jika terkait dengan karakteristik pekerjaan tertentu dan tidak mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat umum. Kemnaker juga mengimbau perusahaan untuk menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara jujur dan transparan.\n","bannerUrl":"https://mmc.tirto.id/image/otf/970x0/2025/05/28/konpers-yassierli_ratio-16x9.jpg","articleUrl":"https://tirto.id/menaker-terbitkan-surat-ederan-hapus-syarat-batas-usia-kerja-hcof"},{"title":"Isi Aturan Menaker yang Melarang Syarat Batas Usia di Lowongan Kerja","indexedAt":"2025-05-28T17:13:28.550Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250528202750-92-1234348/isi-aturan-menaker-yang-melarang-syarat-batas-usia-di-lowongan-kerja","summary":"Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi melarang adanya syarat batas usia dalam lowongan kerja melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025. Larangan ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja, kecuali untuk pekerjaan dengan karakteristik khusus yang mempengaruhi kemampuan seseorang atau jika tidak mengurangi kesempatan kerja. Edaran ini berlaku untuk semua penyandang disabilitas dan ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk disampaikan kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan. Yassierli menekankan bahwa pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi dalam rekrutmen, dengan surat edaran ini bertujuan untuk menegaskan komitmen terhadap prinsip non-diskriminasi dan memastikan rekrutmen dilakukan secara objektif dan adil.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2023/10/17/mencari-keberuntungan-di-bursa-kerja-5_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250528202750-92-1234348/isi-aturan-menaker-yang-melarang-syarat-batas-usia-di-lowongan-kerja"},{"title":"Batas Usia Dihapus dari Syarat Loker, Tekan Pengangguran atau Beban Perusahaan?","indexedAt":"2025-05-28T17:13:28.550Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7938194/batas-usia-dihapus-dari-syarat-loker-tekan-pengangguran-atau-beban-perusahaan","summary":"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menghapus batas usia dalam persyaratan lowongan kerja melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025, yang menuai beragam respons. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai aturan ini berpotensi menambah beban bagi dunia usaha dan berdampak netral terhadap penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, berpendapat regulasi ini dapat menyerap tenaga kerja, terutama bagi pelamar berusia 30-40 tahun yang kehilangan pekerjaan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, berpendapat bahwa persyaratan kerja seharusnya menjadi domain perusahaan, meskipun ia mengakui bahwa regulasi ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi kerja.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2022/01/31/ilustrasi-lowongan-kerja_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7938194/batas-usia-dihapus-dari-syarat-loker-tekan-pengangguran-atau-beban-perusahaan"},{"title":"Penampilan Menarik-Tinggi Badan Juga Dihapus dari Syarat Lowongan Kerja","indexedAt":"2025-05-28T17:13:28.550Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7938086/penampilan-menarik-tinggi-badan-juga-dihapus-dari-syarat-lowongan-kerja","summary":"Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang melarang diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Diskriminasi yang dilarang meliputi batasan usia, persyaratan penampilan menarik, status pernikahan, tinggi badan, warna kulit, dan suku. SE ini bertujuan untuk memastikan rekrutmen dilakukan secara objektif dan adil, serta berlaku untuk perusahaan swasta dan BUMN. Yassierli juga sedang menyiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang akan memuat sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2025/05/28/menteri-ketenagakerjaan-menaker-yassierli-1748426335881_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7938086/penampilan-menarik-tinggi-badan-juga-dihapus-dari-syarat-lowongan-kerja"},{"title":"Syarat Batasan Usia-Penampilan Menarik di Lowongan Kerja Dihapus!","indexedAt":"2025-05-28T23:11:13.867Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7938127/syarat-batasan-usia-penampilan-menarik-di-lowongan-kerja-dihapus","summary":"Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang melarang persyaratan diskriminatif dalam rekrutmen kerja, seperti batas usia, penampilan menarik, atau hal lainnya yang dianggap diskriminatif. SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 berlaku untuk perusahaan swasta dan BUMN, dengan tujuan menciptakan dunia kerja yang berkeadilan dan inklusif. Larangan ini didasari oleh keluhan masyarakat terkait persyaratan diskriminatif dalam lowongan kerja. Yassierli juga sedang menyiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang akan memuat sanksi bagi perusahaan yang melanggar, serta pengecualian untuk pembatasan usia dalam kondisi tertentu. Selain itu, ditegaskan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk melamar pekerjaan.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2025/05/28/menteri-ketenagakerjaan-menaker-yassierli-1748426335936_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7938127/syarat-batasan-usia-penampilan-menarik-di-lowongan-kerja-dihapus"},{"title":"Menaker Resmi Hapus Syarat Usia Pencari Kerja","indexedAt":"2025-05-29T02:11:43.913Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250529065301-92-1234400/menaker-resmi-hapus-syarat-usia-pencari-kerja","summary":"Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi menghapus syarat usia bagi pencari kerja melalui Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/V/2025, melarang diskriminasi dalam rekrutmen. Larangan ini dibuat karena masih adanya praktik diskriminasi berdasarkan usia, penampilan, dan status pernikahan. Syarat usia hanya boleh dicantumkan jika ada kepentingan khusus terkait karakteristik pekerjaan tertentu. Edaran ini berlaku juga untuk penyandang disabilitas dan ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia. Kemnaker juga sedang menyiapkan revisi UU Ketenagakerjaan dan aturan turunan untuk menghapus praktik diskriminasi usia.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/27/wacana-penghapusan-batas-umur-pelamar-kerja-1748344848965_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250529065301-92-1234400/menaker-resmi-hapus-syarat-usia-pencari-kerja"},{"title":"Alasan Menaker Terbitkan SE Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen","indexedAt":"2025-05-29T02:11:43.913Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7938322/alasan-menaker-terbitkan-se-larangan-diskriminasi-dalam-proses-rekrutmen","summary":"Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang melarang diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. SE ini bertujuan untuk menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi dan memberikan pedoman agar proses rekrutmen dilakukan secara objektif dan adil. Menaker menekankan bahwa pembatasan usia masih dimungkinkan jika berkaitan dengan karakteristik pekerjaan tertentu dan tidak mengurangi kesempatan kerja secara umum. Yassierli juga menegaskan bahwa rekrutmen penyandang disabilitas harus tanpa diskriminasi, berdasarkan kompetensi. SE ini ditujukan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Bupati/Wali Kota serta pemangku kepentingan terkait, mendorong dunia usaha menyusun kebijakan rekrutmen yang setara.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2025/05/29/menteri-ketenagakerjaan-yassierli-menerbitkan-surat-edaran-se-nomor-m6hk04v2025-tentang-larangan-diskriminasi-dalam-proses-rek-1748482308554.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7938322/alasan-menaker-terbitkan-se-larangan-diskriminasi-dalam-proses-rekrutmen"},{"title":"Menaker Terbitkan Aturan Larangan Diskriminasi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja : Okezone Economy","indexedAt":"2025-05-29T02:11:43.913Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://economy.okezone.com/read/2025/05/29/320/3142916/menaker-terbitkan-aturan-larangan-diskriminasi-proses-rekrutmen-tenaga-kerja","summary":"Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang melarang diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. SE ini bertujuan untuk menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi, dengan memberikan pedoman agar proses rekrutmen dilakukan secara objektif dan adil. Meskipun demikian, pembatasan usia masih dimungkinkan jika diperlukan karena karakteristik pekerjaan tertentu. Menaker menekankan pentingnya dunia kerja yang adil, inklusif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara.\n","bannerUrl":"https://img.okezone.com/content/2025/05/29/320/3142916/menaker-xsW0_large.jpg","articleUrl":"https://economy.okezone.com/read/2025/05/29/320/3142916/menaker-terbitkan-aturan-larangan-diskriminasi-proses-rekrutmen-tenaga-kerja"},{"title":"Pemerintah Dinilai Wujudkan Proses Rekrutmen Tenaga Kerja yang tidak Diskriminatif ","indexedAt":"2025-05-29T17:11:30.068Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/777739/pemerintah-dinilai-wujudkan-proses-rekrutmen-tenaga-kerja-yang-tidak-diskriminatif","summary":"Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, merespons positif Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang larangan diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja, termasuk penghapusan syarat usia. Apindo mendukung semangat nondiskriminasi ini, namun mengingatkan bahwa syarat usia selama ini juga berfungsi sebagai penyaringan awal. Apindo berharap implementasi kebijakan ini jelas dan disertai pedoman teknis yang aplikatif. Selain itu, Apindo menilai tantangan terbesar pemerintah adalah ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan penyerapan pasar kerja, sehingga perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/777739/pemerintah-dinilai-wujudkan-proses-rekrutmen-tenaga-kerja-yang-tidak-diskriminatif"},{"title":"Menaker Teken SE Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Pekerja ","indexedAt":"2025-05-29T05:12:02.752Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/777448/menaker-teken-se-larangan-diskriminasi-dalam-proses-rekrutmen-pekerja","summary":"Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang melarang diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi. SE ini memberikan pedoman agar proses rekrutmen dilakukan secara objektif dan adil, termasuk bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, pembatasan usia masih dimungkinkan jika terkait dengan karakteristik pekerjaan tertentu. Yassierli menekankan pentingnya transparansi dalam penyampaian informasi lowongan kerja untuk menghindari praktik penipuan. SE ini ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk diteruskan kepada bupati/wali kota serta pemangku kepentingan terkait, mendorong dunia usaha menyusun kebijakan rekrutmen yang adil dan berbasis kompetensi.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/777448/menaker-teken-se-larangan-diskriminasi-dalam-proses-rekrutmen-pekerja"},{"title":"Perusahaan Langgar SE Menaker soal Larangan Diskriminasi Rekrutmen Kerja Bisa Disanksi Tegas ","indexedAt":"2025-05-29T11:12:03.198Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/777561/perusahaan-langgar-se-menaker-soal-larangan-diskriminasi-rekrutmen-kerja-bisa-disanksi-tegas","summary":"Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang melarang diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, menekankan bahwa pemerintah harus memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar SE tersebut. Mirah menyoroti masalah persyaratan usia dalam rekrutmen, yang seringkali menghambat pekerja yang terkena PHK pada usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Ia berharap dinas ketenagakerjaan daerah proaktif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi agar pelaku usaha mematuhi SE Menaker tersebut.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/777561/perusahaan-langgar-se-menaker-soal-larangan-diskriminasi-rekrutmen-kerja-bisa-disanksi-tegas"}]

play_circle