Komisi I DPR Rampungkan Uji Kelayakan 24 Calon Dubes RI, Siap Perkuat Diplomasi

Tujuan utama dari pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon duta besar adalah untuk:

• Mendalami pemahaman calon duta besar mengenai politik luar negeri Indonesia.
• Mendalami pemahaman calon duta besar mengenai negara atau organisasi internasional tempat mereka akan bertugas.
• Menilai pengalaman dan strategi diplomasi yang dimiliki oleh para calon.
• Menilai kemampuan calon dalam menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.
• Memastikan kesesuaian calon dengan negara tujuan penempatan mereka.

Dalam uji kelayakan ini, Komisi I DPR RI berfokus pada beberapa kriteria penilaian, antara lain:

• Visi dan Misi: Mendalami visi dan misi yang dimiliki oleh para calon duta besar.
• Rencana, Tahapan, dan Target: Memahami rencana kerja, tahapan yang akan dilalui, serta target yang ingin dicapai oleh calon di negara penempatan.
• Pemahaman Politik Luar Negeri: Menguji pemahaman calon terhadap politik luar negeri Indonesia dan negara tempat mereka akan bertugas.
• Pengalaman dan Strategi Diplomasi: Menilai rekam jejak pengalaman dan strategi diplomasi yang dimiliki calon.
• Keselarasan dengan Visi Presiden: Menilai kemampuan calon dalam menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.
• Kesesuaian dengan Negara Tujuan: Memastikan bahwa calon memiliki kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan negara tujuan penempatan.

Komisi I DPR RI memiliki kewenangan yang signifikan dalam proses pencalonan duta besar. Kewenangan tersebut meliputi:

• Menerima atau Menolak: Komisi I berhak untuk menerima atau menolak nama-nama calon duta besar yang diusulkan oleh pemerintah.
• Rekomendasi Pergeseran: Jika dianggap tidak sesuai dengan negara tujuan yang diusulkan, Komisi I dapat merekomendasikan pergeseran calon duta besar ke negara lain.
• Rekomendasi Penggantian: Komisi I juga dapat merekomendasikan penggantian calon jika dinilai tidak memenuhi kriteria atau tidak sesuai.

Keputusan ini didasarkan pada presentasi yang disampaikan calon, penilaian Komisi, serta rekam jejak calon yang bersangkutan.

Sebanyak 24 calon duta besar telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Mayoritas dari mereka adalah diplomat karier. Beberapa profil yang disebutkan antara lain:

• Seorang purnawirawan TNI, yaitu Letnan Jenderal TNI (Purn) Hotmangaradja, yang disebut sebagai sosok "kelas berat" oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto.
• Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo, yang merupakan mantan tim sukses Prabowo-Gibran.

Sebanyak 24 calon duta besar diuji untuk penempatan di berbagai negara sahabat dan organisasi internasional. Beberapa di antaranya adalah untuk:

• Jerman
• Slovakia
• Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York
• Singapura
• Jepang
• Amerika Serikat
• Oman
• Ekuador
• Bangladesh dan Nepal
• Mesir
• Malaysia (untuk Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo)
• Korea Utara

Setelah seluruh rangkaian uji kepatutan dan kelayakan selesai, langkah selanjutnya adalah:

• Rapat Internal Komisi I DPR: Komisi I DPR akan mengadakan rapat internal untuk merangkum hasil dari seluruh uji kelayakan.
• Pemberian Catatan: Hasil rangkuman tersebut akan disertai dengan catatan dan diberikan kepada pimpinan DPR RI.

Para calon duta besar yang lolos uji kepatutan dan kelayakan diharapkan akan dilantik segera setelah pengesahan oleh Presiden. Pengesahan oleh Presiden sendiri diharapkan dapat terlaksana pada akhir Juli 2025.

Proses pengisian posisi duta besar ini dianggap sangat penting karena pemerintah perlu segera mengisi sembilan posisi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara dan organisasi internasional yang strategis. Pengisian posisi ini krusial untuk mencegah penundaan kerja sama investasi dan memastikan kelancaran diplomasi Indonesia di kancah internasional, mengingat kekosongan diplomatik dapat menghambat berbagai bentuk kerja sama.