Komisi I DPR Rampungkan Uji Kelayakan 24 Calon Dubes RI, Siap Dikirim ke Presiden

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ini adalah:

• Komisi I DPR RI sebagai pelaksana uji.
• 24 calon Duta Besar RI untuk negara sahabat dan Wakil Tetap RI untuk PBB sebagai peserta uji.
• Pimpinan DPR RI yang akan menerima hasil rekomendasi dari Komisi I.
• Presiden Prabowo Subianto yang akan menerima surat dari Pimpinan DPR RI.
• Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang akan bersurat ke negara tujuan untuk mendapatkan persetujuan.

Sebanyak 24 calon Duta Besar RI untuk negara sahabat dan Wakil Tetap RI untuk PBB telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ini.

Tujuan utama dari pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan ini adalah untuk:

• Mendengarkan pemahaman para calon mengenai politik luar negeri Indonesia.
• Mendengarkan pemahaman para calon mengenai negara tempat mereka akan bertugas.
• Memastikan bahwa para calon memiliki pengalaman diplomatik yang mumpuni dan layak mengemban tugas sebagai perwakilan Indonesia.
• Menyelaraskan rancangan program kerja para calon dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Proses uji kelayakan dan kepatutan ini dilakukan dalam sesi tertutup. Sesi dibagi menjadi dua hari:

• Sesi pertama (Sabtu, 5 Juli 2025) meliputi calon dubes untuk Amerika Serikat, Jerman, PBB New York, Singapura, Jepang, Slovakia, Vietnam, Belanda, Uni Emirat Arab (UAE), PBB Jenewa, Qatar, dan Brasil.
• Sesi kedua (Minggu, 6 Juli 2025) menguji calon dubes untuk Abu Dhabi, Aljazair, Azerbaijan, Thailand, Belgia, Suriah, Bangladesh, Mesir, Malaysia, Papua Nugini, Korea Utara, dan Ekuador.

Dalam sesi ini, para calon menyampaikan rancangan program kerja mereka yang selaras dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Latar belakang para calon Duta Besar yang diuji sangat bervariasi dan menunjukkan kualifikasi yang mumpuni. Mereka termasuk:

• Mantan Duta Besar.
• Mantan Menteri Koordinator.
• Direktur Jenderal di Kementerian Luar Negeri.
• Pejabat Kementerian Luar Negeri lainnya.
• Tokoh militer, seperti Mayor Jenderal TNI (Purn.) Gina Yoginda.
• Politisi.

Beberapa nama yang disebutkan antara lain Abdul Kadir Jaelani (Jerman), Redianto Heru Nurcahyo (Slovakia), Umar Hadi (PTRI New York), Hotmangaradja Pandjaitan (Singapura), Nurmala Kartini Sjahrir (Jepang), Indroyono Soesilo (AS), Adam Mulawarman Tugio (Vietnam), Laurentius Amrih Jinangkung (Belanda), Judha Nugraha (Uni Emirat Arab), Sidharto Reza Suryodipuro (PTRI Jenewa), Andhika Chirsnayudhanto (Brasil), Syahda Guruh Langkah Samudera (Qatar), Yusron Bahauddin Ambary (Abu Dhabi), dan Berlian Helmy (Azerbaijan).

Para calon Duta Besar menyampaikan rancangan program kerja yang selaras dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto. Secara umum, program kerja tersebut mencakup:

• Isu perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
• Peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara tempat mereka akan bertugas.

Sebagai contoh, Nurmala Kartini Sjahrir, calon dubes untuk Jepang, membahas hubungan bilateral di berbagai bidang seperti ekonomi, kerja sama kesehatan, energi terbarukan, serta menyoroti program hilirisasi Presiden Prabowo dan sektor tenaga kerja di Jepang. Calon Dubes untuk AS juga ditekankan untuk mengutamakan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan membangun jaringan luas untuk kemajuan ekonomi, politik, ekonomi kreatif, dan budaya Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Budisatrio Djiwandono, menyatakan kepuasannya atas proses ini, menyebut para calon memiliki pengalaman diplomatik yang mumpuni. Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga menilai semua calon dubes yang telah diuji layak mengemban tugas. Ini menunjukkan bahwa Komisi I DPR RI secara umum memberikan penilaian positif terhadap kualifikasi dan kesiapan para calon.

Setelah seluruh proses uji kelayakan selesai, langkah-langkah selanjutnya adalah:

1. Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat internal untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi.
2. Hasil uji kelayakan tersebut ditargetkan akan dikirim ke pimpinan DPR RI pada Minggu, 6 Juli 2025 sore.
3. Selanjutnya, pimpinan DPR RI akan bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto.
4. Presiden, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), akan bersurat ke negara tujuan para Dubes tersebut untuk mendapatkan persetujuan (agrément).