Fadli Zon Tegas Lanjutkan Proyek Penulisan Ulang Sejarah RI di Tengah Kontroversi

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan bahwa proyek ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena beberapa alasan:

• Sudah 26 tahun tidak ada penulisan ulang sejarah nasional.
• Diharapkan buku sejarah baru ini dapat menjadi sarana untuk menemukan kembali jati diri bangsa.
• Penulisan sejarah akan dilakukan dengan perspektif Indonesia-sentris, yang berarti fokus pada sudut pandang dan pengalaman bangsa Indonesia sendiri.

Proyek penulisan ulang sejarah ini memiliki jadwal sebagai berikut:

• Uji publik materi penulisan direncanakan akan dilakukan pada bulan Juli ini.
• Keseluruhan proyek ditargetkan selesai pada Agustus 2025.

Proyek penulisan ulang sejarah ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa kontroversi dan kekhawatiran yang muncul antara lain:

• Adanya polemik di masyarakat terkait substansi dan prosesnya.
• Kekhawatiran bahwa proyek ini akan dijadikan alat penyangkalan negara terhadap kekerasan kemanusiaan di masa lalu.
• Isu kurangnya transparansi dalam proses pengerjaan proyek.
• Anggapan bahwa waktu pengerjaan terlalu singkat untuk proyek sebesar ini.
• Kekhawatiran spesifik mengenai penghapusan atau pemutihan tragedi pemerkosaan massal 1998 dari narasi sejarah.

Beberapa pihak yang secara terbuka menolak atau mengkritik proyek penulisan ulang sejarah ini meliputi:

• Fraksi PKB dan PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang sebelumnya meminta penundaan proyek.
• Anggota Komisi X DPR RI, yang secara khusus meminta proyek ini dihentikan karena kekhawatiran akan penghapusan tragedi 1998.
• Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, yang bahkan melakukan aksi protes langsung di rapat kerja Komisi X DPR.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, dalam aksi protes mereka, mengajukan beberapa tuntutan utama:

• Penghentian pemutihan sejarah, yang berarti mereka menolak upaya untuk menghilangkan atau mengubah fakta-fakta kelam dari sejarah.
• Penuntasan kasus pelanggaran berat HAM, menunjukkan fokus pada keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.
• Penolakan gelar pahlawan untuk Soeharto, yang merupakan bagian dari upaya mereka untuk memastikan akuntabilitas sejarah.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi aksi protes dan kritik dengan sikap santai. Ia menganggap protes tersebut sebagai hal yang biasa dalam menyampaikan aspirasi. Fadli Zon juga menyatakan bahwa ia membuka peluang untuk revisi materi penulisan setelah uji publik dilakukan. Ia meminta publik untuk tidak menghakimi atau memberikan penilaian sebelum melihat hasil akhir dari proyek penulisan ulang sejarah ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran pengawasan dalam proyek ini. Mereka telah membentuk tim supervisi yang anggotanya berasal dari Komisi III dan Komisi X DPR. Tujuan dari tim supervisi ini adalah untuk:

• Memastikan penulisan sejarah dilakukan secara objektif dan ilmiah.
• Memastikan bahwa proses penulisan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
• Berharap narasi sejarah yang dihasilkan dapat memperkuat pemahaman tentang perjalanan bangsa.