Sekolah Rakyat Prabowo Siap Diluncurkan Juli 2025, Digitalisasi dan Cek Kesehatan Gratis

Siswa "Sekolah Rakyat" akan menerima berbagai fasilitas dan dukungan komprehensif karena program ini berkonsep sekolah berasrama (boarding school). Semua kebutuhan siswa, termasuk akomodasi, makanan, dan perlengkapan belajar, akan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, untuk pembangunan tahap II, sekolah-sekolah akan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap seperti lapangan mini soccer dan gedung serbaguna. Pemerintah juga akan meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa "Sekolah Rakyat" mulai Juli 2025, sebagai komitmen untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat.

Program "Sekolah Rakyat" tahap pertama dijadwalkan akan diluncurkan pada 14 Juli 2025. Tahap pertama ini akan mencakup 100 titik lokasi "Sekolah Rakyat". Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penyelesaian 63 "Sekolah Rakyat" (SR) tahap 1A pada 8 Juli 2025, dengan progres pembangunan mencapai 90,72%. Sementara itu, 37 SR tahap 1B ditargetkan selesai pada akhir Juli 2025, sehingga total 100 SR siap untuk diluncurkan. Sebagai rintisan, program ini juga akan memanfaatkan gedung-gedung milik Kementerian Sosial di Jawa dan Sumatera sebelum pembangunan sekolah permanen tersebar merata. Sebuah sekolah percontohan di Magelang dilaporkan sudah 98% siap dan akan mengadakan masa orientasi pada 14 Juli sebelum peluncuran resmi oleh Presiden.

Program "Sekolah Rakyat" telah memasuki tahap kedua dengan target penambahan 100 lokasi lagi, sehingga total lokasi yang direncanakan mencapai setidaknya 200 titik (100 tahap I + 100 tahap II). Lebih dari 40 lokasi untuk tahap kedua ini telah disurvei oleh Kementerian PU dan dinyatakan layak. Pembangunan "Sekolah Rakyat" tahap II direncanakan akan dimulai pada September 2025, dengan proses lelang yang akan dilaksanakan pada Agustus 2025. Sekolah-sekolah pada tahap II ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih lengkap, seperti lapangan mini soccer dan gedung serbaguna.

Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan "Sekolah Rakyat" tahap I dan II mencapai Rp 10 triliun. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Estimasi biaya pembangunan untuk setiap titik sekolah permanen adalah sekitar Rp 200 miliar.

Persiapan tenaga pengajar dan kepala sekolah untuk "Sekolah Rakyat" telah dilakukan secara matang:

• Kepala Sekolah: Retret Kepala Sekolah Rakyat Tahap II, yang diikuti oleh 47 kepala sekolah dari berbagai daerah, telah diselenggarakan dan ditutup oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 5 Juli 2025 di Jakarta.
• Guru: Sebanyak 1.469 guru telah dinyatakan siap mengajar di 100 lokasi "Sekolah Rakyat" pertama. Para guru ini telah melalui proses seleksi dan pembekalan yang ketat untuk memastikan kualitas pengajaran yang optimal.

Sistem pengelolaan "Sekolah Rakyat" akan didigitalisasi melalui kerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Digitalisasi ini mencakup beberapa aspek penting:

• Administrasi Siswa dan Guru: Meliputi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penggunaan kartu pintar, sistem absensi elektronik, dan Learning Management System (LMS).
• Pengelolaan Keuangan: Meliputi penyaluran dana, pembayaran gaji (payroll) guru, dan transaksi dengan mitra secara cashless menggunakan QRIS dan BNIdirect.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa digitalisasi ini bertujuan untuk membuat pengelolaan "Sekolah Rakyat" menjadi lebih modern, efisien, dan transparan.

Ya, pemerintah akan meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa "Sekolah Rakyat" dan santri pesantren. Program ini dijadwalkan akan dimulai pada Juli 2025. Kebijakan ini merupakan komitmen negara untuk memastikan bahwa anak-anak, terutama dari keluarga prasejahtera, dapat tumbuh sehat. Program CKG dipandang sebagai investasi sosial yang penting untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak-anak.

Program "Sekolah Rakyat" melibatkan beberapa kementerian dan mitra utama:

• Penggagas Program: Presiden Prabowo Subianto.
• Kementerian Terlibat:
  • Kementerian Sosial (Kemensos): Berperan dalam digitalisasi tata kelola program, serta penyelenggaraan retret kepala sekolah.
  • Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Bertanggung jawab atas pembangunan fisik "Sekolah Rakyat" dan survei lokasi.
• Mitra Pendukung:
  • PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI): Berkolaborasi dengan Kemensos untuk mempercepat digitalisasi administrasi dan pengelolaan keuangan "Sekolah Rakyat".