Polemik Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, DPR dan Koalisi Sipil Desak Fadli Zon Setop

Proyek penulisan ulang sejarah ini menimbulkan polemik karena beberapa alasan utama:

• Kekhawatiran 'Pemutihan Sejarah': Banyak pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil, khawatir proyek ini akan digunakan untuk merevisi atau 'memutihkan' fakta-fakta sejarah yang kelam, seperti isu pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
• Pernyataan Kontroversial Menteri Kebudayaan: Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 dianggap hanya rumor atau mempertanyakan diksi 'massal' karena kurangnya data akurat dan kesulitan pembuktian hukum. Pernyataan ini melukai banyak pihak, terutama korban dan aktivis perempuan, dan dianggap tidak sensitif.
• Pengunduran Diri Sejarawan: Sejumlah sejarawan dilaporkan telah mengundurkan diri dari tim penulisan, yang mengindikasikan adanya ketidaksepakatan atau masalah internal dalam proses penyusunan.
• Proses yang Terkesan Tertutup: Fraksi PKB menyoroti bahwa proyek ini terkesan digarap secara tertutup, yang menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya transparansi dan partisipasi publik.
• Waktu Pengerjaan yang Singkat: Waktu pengerjaan yang hanya sekitar tujuh bulan (menurut kekhawatiran PKB) dinilai terlalu singkat untuk sebuah proyek penulisan sejarah nasional yang komprehensif dan akurat, sehingga dikhawatirkan hasilnya tidak maksimal atau terburu-buru.

Polemik ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif yang signifikan antara pemerintah dan sebagian masyarakat sipil serta fraksi di DPR mengenai bagaimana sejarah nasional seharusnya ditulis dan disajikan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan pernyataan kontroversial terkait peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998. Ia menyatakan bahwa peristiwa tersebut dianggap hanya rumor. Kemudian, ia mengklarifikasi bahwa perbedaan pendapatnya adalah mengenai diksi 'massal', yang menurutnya perlu didukung data lebih akurat. Fadli Zon juga menyoroti kesulitan pembuktian hukum kasus pemerkosaan massal karena tidak adanya pelaku yang jelas. Meskipun demikian, ia membantah adanya upaya untuk mereduksi kasus tersebut dan menegaskan dirinya mengutuk segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan.

Reaksi dari kedua fraksi di DPR RI sangat tegas:

• Fraksi PDI Perjuangan (PDIP):
• Mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan, untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
• Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati, menyatakan bahwa proyek ini menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak.
• Anggota Komisi X DPR RI dari PDIP, Mercy Chriesty Barends, secara khusus mendesak Fadli Zon untuk meminta maaf terkait pernyataannya yang meragukan adanya pemerkosaan massal pada tahun 1998. Mercy merasa sakit hati dan terganggu, terutama karena sebagian besar korban adalah dari satu etnis tertentu, dan ia membawa dokumen resmi mengenai kasus perkosaan 1998.
• Fraksi PKB:
• Meminta Kementerian Kebudayaan untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah RI.
• Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, menyoroti bahwa proyek ini menuai reaksi keras publik dan dikhawatirkan akan terus menimbulkan perdebatan.
• PKB juga khawatir proyek ini terkesan digarap secara tertutup dan waktu pengerjaan yang hanya tujuh bulan dinilai terlalu singkat.

Sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang dijadwalkan pada pekan ini.

Koalisi masyarakat sipil menunjukkan penolakan keras terhadap proyek penulisan ulang sejarah dan pernyataan Menteri Kebudayaan. Tuntutan mereka meliputi:

• Penolakan Proyek Penulisan Ulang Sejarah: Mereka secara eksplisit menuntut penghentian proyek tersebut.
• Menyerukan 'Hentikan Pemutihan Sejarah': Ini menunjukkan kekhawatiran bahwa proyek ini akan digunakan untuk menghilangkan atau mengubah fakta-fakta kelam dalam sejarah, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.
• Menyerukan 'Dengarkan Suara Korban': Tuntutan ini secara langsung merujuk pada pernyataan Fadli Zon mengenai peristiwa 1998, menekankan pentingnya pengakuan dan keadilan bagi para korban.
• Meminta Fadli Zon Menarik Ucapannya: Koalisi mendesak Menteri Kebudayaan untuk mencabut pernyataannya yang kontroversial.
• Tidak Menggunakan Posisi untuk Merevisi Sejarah: Mereka menuntut agar Fadli Zon tidak memanfaatkan jabatannya untuk mengubah atau memanipulasi narasi sejarah.
• Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto: Tuntutan ini juga muncul dalam aksi mereka, menunjukkan kekhawatiran akan adanya upaya rehabilitasi citra tokoh-tokoh masa lalu yang kontroversial.

Aksi ini dilakukan dengan membentangkan spanduk saat interupsi rapat kerja antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Komisi X DPR.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan beberapa tanggapan terkait polemik dan tuntutan yang muncul:

• Permintaan Maaf: Ia menyampaikan permintaan maaf jika pernyataannya dianggap tidak sensitif, menegaskan dirinya mengutuk segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan.
• Pembelaan Diksi 'Massal': Fadli Zon menekankan bahwa perbedaan pendapat mengenai diksi 'massal' dalam konteks perkosaan 1998 adalah pendapat pribadi dan perlu didukung data lebih akurat. Ia juga menyoroti kesulitan pembuktian hukum kasus pemerkosaan massal karena tidak adanya pelaku yang jelas.
• Bantahan Reduksi Kasus: Ia membantah adanya upaya untuk mereduksi kasus perkosaan 1998.
• Tujuan Proyek: Fadli Zon menyatakan bahwa proyek penulisan ulang sejarah ini bertujuan untuk mendorong persatuan bangsa dan mengingatkan amanat Bung Karno untuk tidak melupakan sejarah, menekankan pentingnya sejarah.
• Tanggapan Aksi Masyarakat Sipil: Ia menanggapi aksi Koalisi Masyarakat Sipil sebagai hal yang biasa dan bentuk aspirasi masyarakat yang wajar.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa penulisan sejarah Indonesia tidak mungkin merangkum seluruh kejadian karena adanya pertimbangan dari sejarawan dalam memilih peristiwa yang masuk dalam kompendium sejarah nasional. Ia mengajak semua pihak untuk bersabar dan mempercayakan penulisan sejarah Indonesia versi termutakhir kepada para sejarawan yang dinilai kompeten dan profesional.

Proyek penulisan sejarah Indonesia versi mutakhir ini ditargetkan selesai sebelum tanggal 17 Agustus 2025. Target waktu ini menjadi salah satu sorotan, terutama dari Fraksi PKB, yang menilai waktu pengerjaan selama kurang lebih tujuh bulan (jika dihitung dari waktu pernyataan) terlalu singkat untuk sebuah proyek sejarah yang komprehensif.

Menurut Kementerian Kebudayaan, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ini memiliki tujuan utama untuk mendorong persatuan bangsa. Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga menekankan pentingnya sejarah dan mengingatkan amanat Bung Karno untuk tidak melupakan sejarah. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat menyajikan narasi sejarah yang relevan dan berkontribusi pada kohesi sosial.