Pemerintah Resmi Pajaki Pedagang Online E-commerce, Ini Aturan Omzetnya

Platform e-commerce akan ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Ini berarti platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada akan bertanggung jawab untuk memotong langsung pajak tersebut dari penghasilan penjual.

Pajak ini akan dikenakan pada pedagang dengan omzet tahunan antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar.

Ya, pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun tetap dikecualikan dari pungutan PPh Pasal 22 ini.

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan pajak ini adalah:

• Menciptakan keadilan antara pedagang online dan offline.
• Mendata transaksi yang belum tercatat secara resmi.
• Menyederhanakan proses perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu juga menegaskan bahwa ini adalah bagian dari upaya pendataan dan perlakuan setara.

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu, ini bukan pajak baru. Kebijakan ini merupakan perubahan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang sudah ada, dengan tujuan untuk pendataan dan perlakuan yang setara bagi semua pelaku usaha. Aturan serupa pernah dibatalkan pada tahun 2018-2020 setelah memicu penolakan, namun kini diusulkan kembali dengan penyesuaian.

Pemerintah memastikan tidak akan ada pemungutan pajak ganda bagi pedagang yang berjualan baik secara online maupun offline. Kebijakan ini dirancang untuk menghindari duplikasi beban pajak bagi pelaku usaha.

Tanggapan terhadap rencana kebijakan ini bervariasi:

• Shopee Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan pemerintah, namun masih menunggu regulasi resmi.
• Menteri Perdagangan Budi Santoso mendukung rencana ini untuk menciptakan keadilan pasar.
• Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mendukung kebijakan ini sebagai penyesuaian terhadap bisnis digital.
• Namun, idEA (Asosiasi E-commerce Indonesia) meminta pemerintah untuk berhati-hati agar kebijakan ini tidak mengganggu pertumbuhan ekosistem digital.

Peraturan ini masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah sedang menyelesaikan detail-detailnya sebelum resmi diberlakukan.