Pemerintah Luncurkan 92 Kopdes Merah Putih Percontohan, Target Serap 2 Juta Pekerja

Hingga saat ini, sebanyak 80.400 Kopdes Merah Putih telah dibentuk di berbagai desa dan kelurahan. Meskipun demikian, target total yang diharapkan untuk program ini adalah 80.000 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa seluruh Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dapat beroperasi penuh pada akhir tahun 2025. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera mengimplementasikan dan mengoptimalkan peran koperasi dalam perekonomian desa.

Kementerian Koperasi akan meluncurkan 92 Kopdes Merah Putih sebagai proyek percontohan di 38 provinsi pada tanggal 19 Juli 2025. Peluncuran ini akan bertepatan dengan peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan berlangsung di Klaten, Jawa Tengah. Ke-92 Kopdes percontohan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan model bagi koperasi desa/kelurahan lainnya di wilayah sekitarnya.

Pembiayaan untuk Kopdes Merah Putih akan berasal dari berbagai sumber untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya. Untuk 92 proyek percontohan, pembiayaan akan didukung oleh:

• Bank-bank Himbara (Bank Milik Negara)
• Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)
• Bank Pembangunan Daerah (BPD)
• Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Selain itu, Kopdes Merah Putih juga memiliki akses untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp3 miliar, di mana pemerintah akan menanggung subsidi bunga sebesar 6%. Untuk memberikan jaminan keamanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan terhadap Kopdes Merah Putih jika mengalami gagal bayar, melalui mekanisme *intercept* dana desa atau Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersinergi erat untuk mendukung program Kopdes Merah Putih, khususnya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengurusnya. Sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU mengenai peningkatan kualitas SDM pengurus Kopdes/Kel Merah Putih.

• Kemnaker akan bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pengurus dan pengelola Kopdes/Kel Merah Putih.
• Kemnaker juga akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi pelatihan ini.

Meskipun sertifikasi tidak diwajibkan, hal ini sangat diharapkan untuk memastikan standar keterampilan yang tinggi dan profesionalisme bagi para pengurus dan pengelola koperasi, sehingga Kopdes dapat beroperasi secara efektif dan efisien.

Potensi konflik dapat muncul antara Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena perbedaan mendasar dalam prinsip bisnis dan potensi perebutan sumber daya desa. Perbedaan utamanya adalah:

• Koperasi: Berorientasi pada anggota. Keuntungan yang dihasilkan cenderung didistribusikan kembali kepada anggota berdasarkan partisipasi mereka dalam koperasi.
• BUMDes: Berfokus pada keuntungan kas desa. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan digunakan untuk pembangunan desa secara umum.

Perbedaan orientasi ini, ditambah dengan potensi perebutan sumber daya desa yang terbatas dan adanya Instruksi Presiden No. 9/2023, dapat memicu konflik kepentingan dan tumpang tindih dalam operasional di tingkat desa.

Untuk memitigasi potensi konflik antara Kopdes Merah Putih dan BUMDes, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:

• Pemetaan potensi desa: Melakukan identifikasi menyeluruh terhadap potensi sumber daya dan peluang ekonomi yang ada di desa. Ini membantu dalam menentukan area kerja masing-masing entitas agar tidak tumpang tindih.
• Aturan yang jelas di tingkat desa: Menetapkan regulasi atau kesepakatan yang tegas dan transparan di tingkat desa mengenai peran, batasan, dan area operasional masing-masing entitas (Kopdes dan BUMDes).
• Pemahaman mendalam mengenai perbedaan bisnis inti: Memastikan semua pihak, baik pengurus Kopdes maupun BUMDes, memiliki pemahaman yang kuat tentang perbedaan prinsip dan tujuan bisnis masing-masing. Hal ini mendorong sinergi dan kolaborasi daripada persaingan yang merugikan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kopdes dan BUMDes dapat beroperasi secara harmonis dan saling mendukung untuk kemajuan ekonomi desa.