NasDem Kecam Putusan MK Pisahkan Pemilu: Curi Kedaulatan Rakyat, DPR Bahas Dampak

Setelah putusan MK, skema pemungutan suara akan berubah menjadi dua tahap:

• Tahap pertama: Pemungutan suara serentak akan dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden (pemilu nasional).
• Tahap kedua: Dalam waktu 2 hingga 2,5 tahun setelah pemilu nasional, akan diselenggarakan pemungutan suara untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah (pemilu daerah).

Perubahan ini secara efektif mengakhiri model pemilu serentak 'lima kotak' yang sebelumnya berlaku.

Pemilu serentak 'lima kotak' merujuk pada sistem pemilu di mana pemilih mencoblos lima jenis surat suara sekaligus dalam satu hari pemungutan suara untuk memilih:

• Presiden dan Wakil Presiden
• Anggota DPR RI
• Anggota DPD RI
• Anggota DPRD Provinsi
• Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Dengan adanya putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, sistem pemilu serentak 'lima kotak' tidak akan lagi berlaku mulai Pemilu 2029, karena pemilu nasional dan daerah akan dipisahkan.

Partai NasDem menanggapi putusan MK ini dengan sangat kritis. Mereka menilai putusan tersebut sebagai bentuk "pencurian kedaulatan rakyat" dan menganggapnya inkonstitusional. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari Moerdijat, secara tegas menyatakan bahwa putusan ini melanggar konstitusi dan berpotensi menimbulkan krisis konstitusional.

Partai NasDem menilai putusan MK inkonstitusional karena beberapa alasan:

• Melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945: Pasal ini menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. NasDem khawatir pemisahan pemilu ini dapat menggeser jadwal Pemilu 2029 untuk daerah hingga 2031, yang dianggap melanggar ketentuan lima tahunan.
• Melampaui Kewenangan MK: NasDem berpendapat bahwa MK telah melampaui kewenangannya dengan membuat norma baru. Menurut mereka, MK seharusnya berperan sebagai "negative legislature" yang hanya menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, bukan menciptakan norma baru yang seharusnya menjadi ranah DPR dan Presiden.
• Potensi Krisis Konstitusional: Adanya tafsir baru yang dibuat MK dikhawatirkan dapat menimbulkan krisis konstitusional dan mengganggu stabilitas hukum pemilu.

NasDem mendesak MK untuk tunduk pada batas kebebasan kekuasaan kehakiman dan tidak mengubah norma dalam UUD.

DPR dan pemerintah telah mengadakan rapat konsultasi tertutup untuk membahas implikasi putusan MK ini. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa rapat tersebut masih dalam tahap "brainstorming" dan menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti Perludem. Meskipun telah membahas dua model pemilu (nasional 2029 dan daerah 2031), DPR belum mengambil sikap resmi dan masih akan melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap putusan MK.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan kekhawatiran DPR bahwa putusan MK ini dinilai melampaui norma. Rifqi menjelaskan bahwa MK seharusnya berperan sebagai "negative legislature", yang berarti hanya memberikan pandangan mengenai konstitusionalitas suatu Undang-Undang, bukan membuat norma baru. Kekhawatiran utamanya adalah jika MK terus membuat norma sendiri, maka demokrasi konstitusional dan negara hukum yang baik akan sulit terwujud di Indonesia.

Potensi implikasi jangka panjang dari putusan MK ini terhadap sistem pemilu di Indonesia meliputi:

• Perubahan Jadwal Pemilu Permanen: Mulai 2029, Indonesia akan memiliki dua siklus pemilu yang terpisah, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah, dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun.
• Implikasi Anggaran dan Logistik: Penyelenggaraan dua pemilu terpisah dalam rentang waktu yang relatif dekat berpotensi memiliki implikasi signifikan terhadap anggaran negara dan kebutuhan logistik penyelenggaraan pemilu.
• Perdebatan Konstitusional Berkelanjutan: Putusan ini telah memicu perdebatan mengenai batas kewenangan MK dalam menafsirkan dan membuat norma hukum, yang mungkin akan terus berlanjut di masa depan.
• Dampak pada Partisipasi Pemilih: Pemisahan pemilu bisa berdampak pada tingkat partisipasi pemilih, baik positif maupun negatif, tergantung pada sosialisasi dan pemahaman masyarakat.
• Perubahan Dinamika Politik: Pemisahan pemilu dapat mengubah strategi kampanye partai politik dan calon, serta dinamika koalisi di tingkat nasional dan daerah.

Meskipun demikian, DPR dan pemerintah masih dalam tahap penelaahan, sehingga implikasi penuhnya masih akan terus dievaluasi.