nasional

DPR Kembali Bersidang, Fokus Isu Krusial Rakyat: Utang Whoosh & BPJS

DPR kembali bersidang bahas utang Whoosh & BPJS. Temukan fokus isu krusial rakyat, analisis mendalam, dan referensi terkait kebijakan publik terbaru.

4 hari yang lalu

nasional

Putusan MK Perintahkan Bentuk Lembaga Baru, DPR Revisi UU ASN

Putusan MK perintahkan lembaga baru, DPR revisi UU ASN. Baca analisis dampaknya, referensi undang-undang, dan metrik penting terkait reformasi birokrasi ini.

22 hari yang lalu

nasional

Dua Legislator PDIP Jatim Mundur: Terseret Korupsi dan Narkoba

Dua legislator PDIP Jatim mundur karena korupsi & narkoba. Simak kronologi lengkap, alasan pengunduran diri, dan dampaknya bagi partai.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

Kepala Otorita IKN Laporkan Progres, Fokus Legislatif & Yudikatif 2026-2028

Kepala Otorita IKN laporkan progres pembangunan, fokus legislatif & yudikatif 2026-2028. Dapatkan metrik, overview, & referensi terbaru.

sekitar 1 bulan yang lalu

ekonomi

MK Batalkan Mekanisme Lama, Anggaran LPS Kini Disetujui DPR

MK batalkan mekanisme lama anggaran LPS, DPR setujui usulan baru. Simak detail perubahan dan dampaknya di sini.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

BGN: Siapapun Bisa Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis, Termasuk Anggota Dewan

Jadilah mitra program makan bergizi gratis BGN! Siapapun bisa, termasuk anggota dewan. Temukan info pendaftaran & manfaat program ini di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Rapat Baleg DPR memanas, Komisi II protes soal revisi UU Pemilu

Rapat Baleg DPR memanas! Komisi II protes revisi UU Pemilu, bahas ambang batas pencalonan & dana kampanye. Simak detailnya di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Pemerintah Setuju RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif DPR, Siap Dibahas!

Pemerintah setuju RUU Perampasan Aset jadi inisiatif DPR. Pelajari metrik, referensi, dan poin penting yang dibahas dalam rancangan undang-undang ini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

DPR Akhirnya Usulkan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025, Respons Desakan Rakyat!

DPR usulkan RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2025. Pahami alasan, urgensi, dan tanggapan publik atas desakan rakyat ini. Baca selengkapnya!

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Pemerintah Setuju RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif DPR, Dibahas Tahun Ini

Pemerintah setuju RUU Perampasan Aset jadi inisiatif DPR. Pelajari dampaknya, kapan dibahas, dan bagaimana prosesnya.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

DPR Siap Revisi Prolegnas, RUU Perampasan Aset Bisa Cepat Disahkan

DPR siap revisi Prolegnas, RUU Perampasan Aset bisa cepat disahkan. Pantau perkembangannya, dampak, dan dampaknya bagi Indonesia.

2 bulan yang lalu

nasional

DPR Pangkas Tunjangan & Hentikan Tunjangan Rumah Anggota, Jawab Tuntutan Rakyat

DPR pangkas tunjangan & hentikan tunjangan rumah anggota, jawab tuntutan rakyat. Ketahui detail pemangkasan dan tanggapan pemerintah terkait.

2 bulan yang lalu

nasional

Baleg DPR Ungkap RUU Perampasan Aset Bisa Diambil Alih dari Pemerintah, Ini Kata Sturman

Baleg DPR bahas RUU Perampasan Aset, potensi diambilalih pemerintah. Pahami pandangan Sturman & dampaknya pada aset negara.

2 bulan yang lalu

nasional

DPR Janji Segera Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat, Evaluasi Tunjangan Dewan

DPR janji bahas 17+8 tuntutan rakyat & evaluasi tunjangan dewan. Ketahui progres, metrik pengawasan, dan referensi terkini di sini.

2 bulan yang lalu

ekonomi

FITRA Kritik Anggaran DPR Rp9,9 T, Kinerja Legislasi Dinilai Minim

FITRA kritik anggaran DPR Rp9,9 T. Nilai kinerja legislasi minim, kurang transparan & akuntabel. Soroti efektivitas parlemen.

3 bulan yang lalu

nasional

Ahmad Doli Kurnia: Pemilu Legislatif dan Presiden Sebaiknya Dipisah

Ahmad Doli Kurnia menyarankan pemisahan Pemilu Legislatif dan Presiden. Temukan analisis mendalam, alasan di balik saran ini, dan implikasi bagi demokrasi.

3 bulan yang lalu

ekonomi

Basuki: Prabowo Targetkan Infrastruktur Legislatif IKN Rampung 3 Tahun

Basuki: Prabowo targetkan infrastruktur legislatif IKN rampung dalam 3 tahun. Temukan langkah strategis, proyek utama, dan dampak pembangunan untuk masyarakat.

3 bulan yang lalu

nasional

KPK Laporkan Kepatuhan LHKPN 91,26% hingga Juli 2025, Legislatif Paling Rendah

KPK laporkan kepatuhan LHKPN mencapai 91,26% hingga Juli 2025. Yudikatif tertinggi 98,47% dan legislatif terendah 83,97%. Tingkatkan transparansi dan integritas!

3 bulan yang lalu

politik

Pembahasan RUU KUHAP Dimulai DPR dan Pemerintah, YLBHI Desak Transparansi DIM

DPR mulai bahas RUU KUHAP dengan pemerintah, namun YLBHI desak transparansi DIM. Dapatkan informasi terkini tentang proses dan partisipasi publik dalam pembahasan ini.

4 bulan yang lalu

politik

DPR RI Percepat Pembahasan RUU KUHAP, Prioritaskan Hak Warga dan Peran LPSK

DPR RI percepat pembahasan RUU KUHAP, prioritaskan hak warga, dan peran LPSK. Temukan usulan restitusi bagi korban dan aksi Komisi III dalam mendengarkan aspirasi publik.

5 bulan yang lalu