Siap-siap! Kemenhub Akan Naikkan Tarif Ojek Online 8-15 Persen

Saat ini, tarif ojek online (ojol) mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022. Keputusan ini membagi tarif ojol berdasarkan tiga zona yang berbeda, yang kemungkinan besar mempengaruhi besaran tarif minimum dan maksimum di setiap wilayah.

Selain rencana kenaikan tarif, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga sedang mengkaji usulan revisi terkait potongan tarif atau komisi yang diambil oleh perusahaan aplikator dari pendapatan pengemudi ojek online. Isu ini menjadi sorotan karena Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyoroti bahwa potongan platform bisa mencapai 70%, jauh di atas batas maksimal 20% yang ditetapkan pemerintah.

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) memiliki tuntutan yang jelas terkait potongan aplikator. Mereka menuntut agar:

• Potongan platform dipangkas menjadi 10% atau bahkan dihapuskan sama sekali.
• Pengemudi ojol mendapatkan pembayaran upah bulanan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

SPAI berpendapat bahwa potongan yang saat ini diterapkan oleh aplikator, yang bisa mencapai 70%, sangat memberatkan pengemudi dan jauh melampaui batas maksimal 20% yang diatur pemerintah.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait tarif ojek online. Kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem bisnis ojol secara keseluruhan. Ekosistem ini sangat luas, melibatkan:

• Lebih dari 1 juta pengemudi ojol.
• Sekitar 25 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada layanan ojol.

Keputusan yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan banyak pihak yang terlibat dalam ekosistem ini.

Aturan baru yang akan diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini dirancang untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem ojek online. Pihak-pihak tersebut meliputi:

• Pengemudi ojek online, untuk memastikan kesejahteraan dan pendapatan yang layak.
• Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang banyak memanfaatkan layanan ojol untuk operasional bisnis mereka.
• Perusahaan aplikator, untuk menjaga keberlanjutan model bisnis mereka.

Pemerintah berencana untuk membuat terobosan hukum yang inovatif sebagai pedoman agar semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik.

Hingga saat ini, perusahaan aplikator besar seperti Gojek dan Grab belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menaikkan tarif ojek online dan merevisi potongan komisi. Kemenhub sendiri berencana untuk memanggil perwakilan perusahaan aplikator untuk membahas rencana ini lebih lanjut.

Aturan mengenai kenaikan tarif ojek online (ojol) ini sedang dalam tahap kajian akhir di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Meskipun belum ada tanggal pasti, Kemenhub menyatakan bahwa aturan ini akan segera diterbitkan.