Defisit APBN 2025 Capai Rp204,2 Triliun, Pemerintah Siapkan Saldo Anggaran dan Buka Blokir

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pelebaran defisit ini disebabkan oleh belanja negara yang lebih besar dibandingkan penerimaan negara. Penerimaan negara pada semester I 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir, sementara belanja negara tetap tumbuh.

Rendahnya penerimaan negara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

• Kontraksi signifikan pada penerimaan pajak di awal tahun.
• Penurunan harga Indonesian Crude Price (ICP).
• Pengalihan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
• Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah.

Defisit APBN 2025 diproyeksikan akan mencapai 2,78% dari PDB atau sekitar Rp662 triliun hingga akhir tahun.

Untuk menutupi defisit, pemerintah berencana menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun. Penggunaan SAL ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada penerbitan surat utang.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian. SAL dari APBN 2024 tercatat sebesar Rp457,5 triliun, meskipun ada laporan lain yang menyebut Rp459,5 triliun.

Pemerintah melakukan pembukaan blokir anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan presiden sesuai mekanisme fleksibilitas dalam UU APBN 2024. Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran sebesar Rp134,9 triliun hingga 24 Juni 2025, meningkat dari Rp129 triliun pada pertengahan Juni. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hingga semester I 2025, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencapai Rp5,03 triliun atau 7,1% dari total alokasi Rp71 triliun. Rendahnya serapan ini disebabkan oleh penyesuaian dengan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih minim, yaitu baru 1.863 SPPG di 38 provinsi dengan 5,59 juta penerima manfaat dari target 17,9 juta orang.

Badan Gizi Nasional (BGN) meyakini serapan anggaran akan meningkat seiring bertambahnya SPPG dan penerima. Mereka memperkirakan akan ada 20 juta penerima di 8.000 SPPG pada Agustus 2025, yang diperkirakan akan menyerap Rp8 triliun. BGN juga memperkirakan penyerapan mencapai Rp121 triliun hingga akhir 2025 dan berencana mengajukan tambahan anggaran Rp50 triliun untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat.