nasional

BSKDN Kemendagri: Standar Pelayanan Diperkuat, Layanan Publik Makin Responsif

BSKDN Kemendagri perkuat standar pelayanan publik. Tingkatkan responsivitas, efisiensi, dan akuntabilitas layanan (Metrik, Overview, Referensi).

7 hari yang lalu

nasional

Gubernur DKI: Fotografi di Ruang Publik Boleh, Tapi Dilarang Memaksa Beli

Gubernur DKI Izinkan Fotografi Ruang Publik, Larang Paksa Beli. Pahami aturan baru & hak Anda sebagai warga Jakarta. Baca selengkapnya di sini.

9 hari yang lalu

ekonomi

Saham PGJO: Tender Offer Rp122/Saham, Jauh di Bawah Harga Pasar

Saham PGJO: Tender Offer Rp122/saham jauh di bawah harga pasar. Ketahui metrik, overview, dan referensi penawaran tender saham PGJO.

15 hari yang lalu

nasional

Anggaran Reses DPR Meroket Rp 702 Juta, Publik: Kemewahan di Tengah Rakyat Sulit?

Anggaran Reses DPR naik Rp 702 Juta, soroti kemewahan di tengah kesulitan rakyat. Baca selengkapnya & [kritik publik].

23 hari yang lalu

nasional

Tunjangan Reses DPR Melesat Rp 702 Juta: Publik Tak Sadar Kenaikan Fantastis

Tunjangan Reses DPR naik Rp702 juta. Pelajari fakta kenaikan fantastis ini, rincian anggaran, dan dampaknya bagi publik. Cek selengkapnya di sini!

26 hari yang lalu

nasional

DPR Kritik Pencabutan ID Pers Istana, Ingatkan Pentingnya Keterbukaan Pejabat Publik

DPR kritik pencabutan ID Pers Istana, minta keterbukaan pejabat publik. Pelajari alasan, dampaknya, dan pentingnya akses media di Istana.

sekitar 1 bulan yang lalu

nasional

DPR, Pemerintah Respons Desakan Publik Tuntaskan 17+8: Investigasi, Tunjangan DPR Disetop

DPR & Pemerintah respons desakan publik tuntaskan 17+8. Investigasi, tunjangan DPR disetop, tuntaskan isu penting. Simak metrik & referensi lengkap.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

Tunjangan DPRD Bandung Capai Puluhan Juta, Publik Geger

Tunjangan DPRD Bandung puluhan juta bikin heboh. Cek rincian lengkap, besarannya, dan tanggapan publik terkait fasilitas anggota dewan.

sekitar 2 bulan yang lalu

hiburan

Pandji Pragiwaksono Kecam Menkeu Purbaya: Pernyataan '17+8 Tuntutan Rakyat' Picu Amarah Publik!

Pandji Pragiwaksono kecam Menkeu Purbaya soal '17+8 tuntutan rakyat', amarah publik tersulut. Simak metrik & referensi lengkapnya di sini.

sekitar 2 bulan yang lalu

nasional

DPRD DKI Sepakat Pangkas Tunjangan Rumah Rp70 Juta, Publik Menanti

DPRD DKI sepakat pangkas tunjangan rumah Rp70 juta. Publik menanti realisasi dan dampaknya. Cari tahu selengkapnya di sini.

2 bulan yang lalu

nasional

DPR Hentikan Tunjangan Perumahan Anggota, Respons Keras Desakan Publik

DPR hentikan tunjangan perumahan anggota DPR RI (dewan perwakilan rakyat) menyusul desakan publik. Cari tahu alasan dan responsnya di sini.

2 bulan yang lalu

nasional

DPR Setop Tunjangan Perumahan Rp50 Juta/Bulan, Imbas Tekanan Publik

DPR hentikan tunjangan perumahan Rp50 juta/bulan imbas tekanan publik. Ketahui detail, alasan, dan dampaknya bagi anggota dewan.

2 bulan yang lalu

nasional

DPR RI Akhirnya Hapus Tunjangan Rumah & Pangkas Fasilitas, Respons Tuntutan Publik!

DPR RI hapus tunjangan rumah & pangkas fasilitas, respons tuntutan publik! Cek aturan baru, besaran penyesuaian, dan dampaknya di sini.

2 bulan yang lalu

hiburan

Pasha Ungu & Ferry Irwandi Ungkap 'Kuping Tipis' DPR Picu Amarah Publik

Pasha Ungu & Ferry Irwandi ungkap 'kuping tipis' DPR picu amarah publik. Simak metrik dan referensi lengkap terkait isu sensitif ini.

2 bulan yang lalu

hiburan

Utut Adianto Akui Keresahan Publik Soal Tunjangan DPR Rp50 Juta

Utut Adianto akui keresahan publik soal tunjangan DPR Rp50 juta. Simak rincian tunjangan & tanggapan anggota dewan lainnya.

2 bulan yang lalu

ekonomi

Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta Per Bulan, Publik Bandingkan Tapera

Tunjangan rumah DPR Rp 50 juta/bulan dibanding Tapera. Bandingkan fasilitas, perhitungan, & kelayakan tunjangan anggota dewan.

3 bulan yang lalu

nasional

Habiburokhman: RUU KUHAP Gagal Rampung Akibat Penolakan Publik

Habiburokhman menyatakan RUU KUHAP gagal rampung karena penolakan publik. Temukan analisis, dampak sosial, dan referensi terkini mengenai isu ini.

3 bulan yang lalu

olahraga

Erick Thohir Tegas: Lagu Kebangsaan Domain Publik, Bukan Komersil LMKN

Erick Thohir tegaskan bahwa lagu kebangsaan adalah domain publik, bukan untuk kepentingan komersil. Temukan informasi lengkap dan referensi terkait di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

Banten Bentuk Desk Khusus, Perangi Korupsi dan Perbaiki Layanan Publik

Banten Bentuk Desk Khusus untuk perangi korupsi dan perbaiki layanan publik. Temukan informasi tentang program, strategi, dan dampaknya di sini.

3 bulan yang lalu

nasional

DPR Bentuk Tim Supervisi, Kawal Uji Publik Sejarah Nasional Mulai 20 Juli

DPR Bentuk Tim Supervisi untuk Uji Publik Sejarah Nasional mulai 20 Juli. Komisi X & III awasi penulisan sejarah, fokus pada transparansi dan inklusivitas.

4 bulan yang lalu