DPR Bentuk Tim Supervisi, Kawal Uji Publik Sejarah Nasional Mulai 20 Juli

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

12 Jul 2025

account_circle

Penulis

Nanda Ambisius

newspaper

🏛️ Keterlibatan dan Pengawasan DPR

Komisi X DPR RI akan terlibat langsung dalam uji publik draf penulisan sejarah nasional yang dijadwalkan mulai 20 Juli 2025.
Komisi X mendukung pembentukan tim supervisi bersama Komisi III DPR RI untuk mengawasi proses penulisan sejarah.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan tim supervisi akan bekerja profesional untuk meredam polemik dan mencegah penyusupan kepentingan.
DPR saat ini masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan DPR terkait penunjukan tim pengawas.

📝 Prinsip dan Integritas Sejarah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya transparansi, inklusivitas, objektivitas, dan netralitas dalam penulisan sejarah.
Penulisan sejarah harus memastikan narasi tidak bias wilayah dan mencakup sejarah dari luar Jawa.
Ditegaskan bahwa penulisan sejarah tidak boleh disusupi kepentingan politik atau penguasa.
Komisi X menolak istilah "penulisan ulang sejarah" dan mengusulkan "pemutakhiran sejarah" sebagai gantinya.

🗓️ Jadwal dan Perbedaan Istilah

Uji publik draf penulisan sejarah nasional oleh pemerintah dijadwalkan akan dimulai pada 20 Juli 2025.
Komisi X DPR RI secara tegas menolak istilah "penulisan ulang sejarah" dan mengusulkan "pemutakhiran sejarah" sebagai gantinya.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan bahwa rencana penulisan ulang sejarah akan tetap berlanjut, meskipun ada penolakan istilah dari Komisi X.

Apa yang dimaksud dengan uji publik draf penulisan sejarah nasional?

keyboard_arrow_down

Uji publik draf penulisan sejarah nasional adalah sebuah proses yang dijadwalkan oleh pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam meninjau dan memberikan masukan terhadap draf penulisan sejarah nasional. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa narasi sejarah yang dihasilkan bersifat komprehensif dan akurat.

Kapan uji publik draf penulisan sejarah nasional ini akan dilaksanakan?

keyboard_arrow_down

Uji publik draf penulisan sejarah nasional ini dijadwalkan akan dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli 2025.

Siapa saja pihak yang terlibat dari DPR RI dalam proses ini?

keyboard_arrow_down

Pihak yang terlibat dari DPR RI dalam proses ini adalah Komisi X DPR RI dan Komisi III DPR RI. Komisi X akan terlibat langsung, sementara Komisi III akan bergabung dalam tim supervisi bersama.

Apa peran Komisi X dan Komisi III DPR RI dalam uji publik ini?

keyboard_arrow_down

Komisi X DPR RI akan terlibat langsung dalam uji publik draf penulisan sejarah nasional. Selain itu, Komisi X juga mendukung pembentukan tim supervisi bersama dengan Komisi III DPR RI. Peran tim supervisi ini adalah untuk mengawasi seluruh proses penulisan sejarah, memastikan transparansi, objektivitas, dan mencegah penyusupan kepentingan.

Mengapa transparansi dan objektivitas penting dalam penulisan sejarah nasional?

keyboard_arrow_down

Transparansi, objektivitas, inklusivitas, dan netralitas sangat penting dalam penulisan sejarah nasional karena beberapa alasan utama:

Mencegah Bias Wilayah: Memastikan bahwa narasi sejarah tidak hanya berfokus pada satu wilayah (misalnya Jawa) tetapi mencakup sejarah dari seluruh daerah di Indonesia.
Menghindari Kepentingan Politik: Penulisan sejarah tidak boleh disusupi oleh kepentingan politik atau penguasa, sehingga narasi yang dihasilkan murni berdasarkan fakta dan kebenaran.
Meredam Polemik: Dengan proses yang transparan dan objektif, diharapkan dapat meredam potensi polemik atau perdebatan di masyarakat terkait isi sejarah.
Menciptakan Sejarah yang Akurat: Memastikan bahwa sejarah yang ditulis adalah cerminan yang jujur dan akurat dari masa lalu bangsa.

Apa tujuan pembentukan tim supervisi bersama oleh DPR RI?

keyboard_arrow_down

Tujuan utama pembentukan tim supervisi bersama oleh DPR RI adalah untuk:

Mengawasi Proses: Memastikan seluruh tahapan penulisan sejarah berjalan sesuai prinsip transparansi, inklusivitas, objektivitas, dan netralitas.
Meredam Polemik: Bekerja secara profesional untuk mencegah dan meredam potensi polemik yang mungkin timbul dari proses penulisan sejarah.
Mencegah Penyusupan Kepentingan: Memastikan bahwa penulisan sejarah tidak disusupi oleh kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu, sehingga narasi yang dihasilkan tetap murni dan tidak bias.

Apakah ada perbedaan pandangan mengenai istilah "penulisan ulang sejarah"?

keyboard_arrow_down

Ya, terdapat perbedaan pandangan mengenai istilah tersebut. Komisi X DPR RI menolak istilah "penulisan ulang sejarah" dan mengusulkan penggunaan istilah "pemutakhiran sejarah". Namun, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan bahwa rencana "penulisan ulang sejarah" akan tetap berlanjut. Perbedaan ini menunjukkan adanya diskusi mengenai cakupan dan intensitas perubahan yang akan dilakukan terhadap narasi sejarah nasional.

Bagaimana status terkini terkait pembentukan tim supervisi?

keyboard_arrow_down

Saat ini, DPR RI masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan DPR terkait penunjukan tim supervisi bersama Komisi X dan Komisi III. Pembentukan tim ini merupakan langkah penting sebelum proses uji publik draf penulisan sejarah nasional dimulai.

[{"title":"Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah","indexedAt":"2025-07-12T09:00:46.650Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/12/15491931/komisi-x-pastikan-awasi-uji-publik-penulisan-ulang-sejarah","summary":"Komisi X DPR RI akan terlibat langsung dalam uji publik draf penulisan sejarah nasional yang dijadwalkan pemerintah mulai 20 Juli 2025. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya keterlibatan parlemen untuk memastikan transparansi dan inklusivitas proses tersebut. Uji publik menjadi forum bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan pendapat terhadap narasi sejarah yang disusun.\n\nLalu Hadrian juga mengingatkan agar narasi sejarah diperiksa agar tidak bias wilayah dan memastikan sejarah dari luar Jawa juga tercakup. Komisi X menolak istilah \"penulisan ulang sejarah\" karena mengesankan adanya penghilangan bagian-bagian sejarah, dan mengusulkan istilah \"pemutakhiran sejarah\" yang lebih tepat, yaitu menyesuaikan narasi sejarah dengan perkembangan zaman dan fakta baru. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan bahwa rencana penulisan ulang sejarah akan tetap berlanjut meski ada penolakan.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/uUgAVi5LESlJnaavAudtcUrsDlg=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/07/12/687220739aa50.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/12/15491931/komisi-x-pastikan-awasi-uji-publik-penulisan-ulang-sejarah"},{"title":"Komisi X Dukung Pembentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah","indexedAt":"2025-07-12T09:00:46.650Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.kompas.com/read/2025/07/12/15180281/komisi-x-dukung-pembentuk-tim-supervisi-penulisan-ulang-sejarah","summary":"Komisi X DPR RI mendukung pembentukan tim supervisi untuk mengawasi penulisan ulang sejarah nasional oleh Kementerian Kebudayaan. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya objektivitas dan netralitas dalam penulisan sejarah, bebas dari kepentingan politik. Komisi X siap menjalankan mandat pengawasan untuk mencegah distorsi fakta. Pembentukan tim supervisi ini merupakan tindak lanjut dari usulan pimpinan DPR, melibatkan Komisi III dan Komisi X. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan tim ini akan bekerja profesional untuk mengawasi proses penulisan ulang sejarah, meredam polemik di masyarakat, dan memastikan tidak ada kepentingan yang menyusupi penulisan sejarah.\n","bannerUrl":"https://asset.kompas.com/crops/cyLtjQt8nRbccUMmaILskN-6F1k=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2025/04/22/68078eac412e8.jpg","articleUrl":"https://nasional.kompas.com/read/2025/07/12/15180281/komisi-x-dukung-pembentuk-tim-supervisi-penulisan-ulang-sejarah"},{"title":"DPR Kawal Penulisan Ulang Sejarah RI Tak Disusupi Kepentingan Penguasa","indexedAt":"2025-07-12T13:00:35.336Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250712162248-32-1249940/dpr-kawal-penulisan-ulang-sejarah-ri-tak-disusupi-kepentingan-penguasa","summary":"Komisi X DPR mendukung rencana pemerintah untuk melakukan uji publik terhadap proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan yang akan dimulai pada 20 Juli. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyatakan pihaknya akan terlibat dalam uji publik melalui tim supervisi bersama Komisi III. Menurut Lalu, penulisan ulang sejarah tidak boleh disusupi kepentingan apapun, termasuk penguasa. DPR akan menugaskan tim supervisi yang terdiri dari Komisi III dan Komisi X DPR RI untuk memastikan hasil penulisan benar-benar objektif dan inklusif. Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pimpinan DPR terkait surat penunjukan dan anggota tim supervisi sejarah.","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/08/22/sidang-paripurna-dpr-bahas-ruu-pilkada-ditunda-4_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250712162248-32-1249940/dpr-kawal-penulisan-ulang-sejarah-ri-tak-disusupi-kepentingan-penguasa"}]