news.republika.co.id
DPR RI memutuskan untuk tidak lagi memberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan kepada para anggotanya. Keputusan ini berlaku efektif mulai 31 Agustus 2025, menyusul adanya aksi besar-besaran masyarakat dan tuntutan '17+8' yang menyoroti fasilitas anggota parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan kesepakatan ini setelah rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi partai politik.
Masih Seputar nasional
Unnes Sebut Korban Demo 'Pejuang Demokrasi', Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Aspirasi
Fantastis! Investasi Ekonomi Kreatif Indonesia Tembus Rp90,1 T, Lampaui Target 2025
Kemensos Janji Bantu Korban Demo Ricuh, Warung Rusak Didata untuk Bantuan!
Ayah Korban Pembakaran DPRD Makassar di ICU Curhat ke Mensos Saifullah Yusuf
IPC Bongkar Strategi DPR Redam Amarah Publik: Tunjangan Naik, Transparansi Nol!
Menko Polkam Budi Gunawan Jamin Tuntutan Rakyat 17+8 Didengar Pemerintah
KPK Sita Mercy Ridwan Kamil Belum Lunas, Aset BJ Habibie Terancam Dilelang
Mensos Gus Ipul Beri Santunan Rp15 Juta untuk Korban Meninggal Demo Makassar, Korban Luka Rp5 Juta
DPR RI Pangkas Tunjangan Listrik-Telepon Anggota, Penuhi Tuntutan Rakyat
Polda Metro Jaya Desak Demonstran Waspada Penyusup Pemicu Rusuh
YLKI Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Beras: Stok Melimpah Tapi Harga Melambung Tinggi!
