Proses Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Pelajari proses penulisan ulang sejarah Indonesia secara mendetail. Temukan rangkuman penting, bahan referensi, dan panduan efektif untuk memahami sejarah.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

28 Mei

update

Terakhir diperbarui

4 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

8 artikel

Rangkuman

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kebudayaan, tengah menjalankan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk menyajikan narasi sejarah nasional yang lebih komprehensif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Berikut adalah rangkuman dari berbagai aspek terkait proyek ini berdasarkan pemberitaan terkini.

Tujuan dan Urgensi Penulisan Ulang Sejarah

Proyek penulisan ulang sejarah nasional ini memiliki beberapa tujuan dan urgensi mendasar berdasarkan penjelasan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dan kebutuhan yang dirasakan:

- Menciptakan perspektif yang lebih netral dan inklusif dalam narasi sejarah.
- Menghapus bias kolonialisme yang mungkin masih ada dalam penulisan sejarah sebelumnya.
- Menjawab tantangan globalisasi dan memastikan sejarah nasional tetap relevan.
- Membentuk identitas nasional yang kuat bagi bangsa Indonesia.
- Menegaskan otonomi sejarah Indonesia dalam penulisannya.
- Meningkatkan relevansi sejarah bagi generasi muda agar lebih memahami perjalanan bangsanya.
- Memperbarui penulisan sejarah yang belum mengalami pembaruan signifikan selama 25 tahun terakhir.
- Menjadikan hasil penulisan sebagai bahan pembelajaran bagi siswa di berbagai jenjang sekolah.
- Mendorong agar mata pelajaran sejarah kembali diwajibkan di sekolah agar pelajar lebih mengenal tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia.

Perubahan Istilah "Orde Lama" dan Respons Publik

Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam proyek ini adalah rencana perubahan penggunaan istilah historis:

- Pemerintah berencana mengganti atau tidak menggunakan istilah "Orde Lama" dalam penulisan ulang sejarah.
- Alasan yang dikemukakan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, adalah bahwa pemerintahan sebelum Orde Baru tidak pernah menyebut dirinya sebagai Orde Lama, dan penghilangan istilah ini bertujuan menciptakan suasana yang lebih inklusif dan netral.
- Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan respons terhadap rencana ini. Beliau meminta agar istilah "Orde Lama" tidak dihilangkan, menekankan bahwa sejarah tetaplah sejarah.
- Puan Maharani juga mengingatkan agar proyek penulisan ulang sejarah dilakukan secara transparan, hati-hati, dikaji dengan baik, tidak terburu-buru, serta tidak menyakiti pihak manapun atau menghilangkan fakta sejarah, sekalipun itu pahit, mengutip pesan Bung Karno untuk tidak melupakan sejarah.

Proses, Pelaksana, dan Anggaran Proyek

Berikut adalah detail mengenai pelaksanaan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia:

- Proyek ini bukan bertujuan menghasilkan sejarah resmi, melainkan sejarah nasional yang disusun oleh para ahli.
- Sebanyak 113 sejarawan dari berbagai universitas dan institusi terlibat dalam penyusunan.
- Proses ini juga melibatkan 20 editor jilid dan 3 editor umum.
- Proyek penulisan ulang sejarah dimulai sejak Januari 2025.
- Hasilnya akan dituangkan dalam 10 jilid buku, dengan beberapa contoh judul seperti Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi, Orde Baru, dan Era Reformasi.
- Penyelesaian keseluruhan jilid direncanakan pada Agustus 2025.
- Uji publik terhadap buku-buku hasil penulisan ulang ini direncanakan akan dilaksanakan pada Juni atau Juli 2025.
- Anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini dilaporkan sebesar Rp9 miliar.

Aspek Inklusivitas dan Representasi

Penulisan ulang sejarah ini diharapkan membawa perspektif yang lebih luas dan representatif:

- Penulisan sejarah baru ini diharapkan lebih komprehensif, inklusif, dan mencerminkan keberagaman kontribusi berbagai elemen bangsa.
- Fokus tidak hanya pada peristiwa besar dan tokoh utama, tetapi juga memasukkan dimensi sosial, budaya, dan peran kelompok yang selama ini kurang terwakili.
- Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira, menekankan pentingnya pendekatan gender mainstreaming dalam penulisan sejarah baru untuk memastikan peran perempuan dalam sejarah tidak terabaikan.

Wacana Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dan Respons

Di samping isu penulisan ulang sejarah, muncul juga wacana terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional yang menuai berbagai respons:

- Ketua DPR RI, Puan Maharani, memilih untuk tidak mencampuri wacana pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
- Penelaahan usulan diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bersama Presiden.
- Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan berwenang memberikan pertimbangan terkait pemberian gelar tersebut.
- Kementerian Sosial dikabarkan memasukkan nama Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional tahun 2025.
- Usulan ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
- Masinton Pasaribu (PDIP) termasuk yang menolak, menilai Soeharto belum layak dan mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan.

article

Sumber

[{"title":"Pemerintah Ganti Istilah Orde Lama di Penulisan Ulang Sejarah RI","indexedAt":"2025-05-26T17:01:38.439Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526173703-32-1233402/pemerintah-ganti-istilah-orde-lama-di-penulisan-ulang-sejarah-ri","summary":"Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menjelaskan bahwa pemerintah mengganti istilah \"Orde Lama\" dalam penulisan ulang sejarah Indonesia untuk menciptakan perspektif yang lebih netral dan inklusif. Fadli menjelaskan bahwa pemerintahan sebelum Orde Baru tidak pernah menyebut dirinya sebagai Orde Lama. Penulisan ulang sejarah ini mencakup 10 jilid buku dengan judul seperti \"Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi,\" \"Orde Baru,\" dan \"Era Reformasi.\" Uji publik buku-buku ini direncanakan pada Juni atau Juli 2025, dengan harapan masyarakat menunggu penyelesaian penulisan sebelum memperdebatkannya. Proses penulisan saat ini sedang berlangsung, dengan beberapa jilid sudah selesai dan lainnya masih dalam proses.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/26/raker-komisi-x-dpr-dengan-menteri-kebudayaan-1748249002791_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526173703-32-1233402/pemerintah-ganti-istilah-orde-lama-di-penulisan-ulang-sejarah-ri"},{"title":"Legislator Nilam Sari: Revisi Sejarah Sering Lupakan Peranan Aktor-aktor Perempuan","indexedAt":"2025-05-26T17:01:38.439Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1572333/12/legislator-nilam-sari-revisi-sejarah-sering-lupakan-peranan-aktor-aktor-perempuan-1748264720","summary":"JAKARTA - Komisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan membahas rencana strategis penulisan sejarah Indonesia yang lebih komprehensif, inklusif, dan mencerminkan keberagaman kontribusi bangsa. Penulisan sejarah baru ini diharapkan tidak hanya menyoroti peristiwa besar dan tokoh utama, tetapi juga memasukkan dimensi sosial, budaya, dan peran kelompok yang kurang terwakili, termasuk perempuan. Anggota Komisi X DPR, Nilam Sari Lawira, mendukung inisiatif Kementerian Kebudayaan dan menekankan pentingnya pendekatan gender mainstreaming dalam penulisan sejarah baru.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/05/26/12/1572333/legislator-nilam-sari-revisi-sejarah-sering-lupakan-peranan-aktoraktor-perempuan-olg.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1572333/12/legislator-nilam-sari-revisi-sejarah-sering-lupakan-peranan-aktor-aktor-perempuan-1748264720"},{"title":"Fadli Zon Sebut Penulisan Ulang Sejarah RI Telan Anggaran Rp 9 M","indexedAt":"2025-05-26T23:02:07.055Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526200029-32-1233445/fadli-zon-sebut-penulisan-ulang-sejarah-ri-telan-anggaran-rp-9-m","summary":"Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, menyebut bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dimulai sejak Januari 2025 telah menghabiskan anggaran sebesar Rp9 miliar. Hasil penulisan ulang sejarah ini akan digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi siswa di berbagai jenjang sekolah. Fadli juga berencana untuk berkoordinasi agar mata pelajaran sejarah kembali diwajibkan di sekolah, dengan harapan agar para pelajar dapat lebih mengenal tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Proyek ini mencakup 10 jilid buku sejarah yang direncanakan selesai pada Agustus 2025 dan akan diuji publik pada Juni 2025.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/08/fadli-zon-1746718437292_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526200029-32-1233445/fadli-zon-sebut-penulisan-ulang-sejarah-ri-telan-anggaran-rp-9-m"},{"title":"Fadli Zon Beberkan Urgensi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia","indexedAt":"2025-05-26T11:01:41.736Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526145224-32-1233311/fadli-zon-beberkan-urgensi-penulisan-ulang-sejarah-indonesia","summary":"Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, menjelaskan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilakukan pemerintah tidak akan menjadi sejarah resmi, melainkan sejarah nasional yang disusun oleh 113 sejarawan dari berbagai universitas dan institusi. Ia menyebutkan enam alasan mengapa penulisan ulang sejarah ini penting, termasuk menghapus bias kolonialisme, menjawab tantangan globalisasi, membentuk identitas nasional, menegaskan otonomi sejarah, relevansi bagi generasi muda, dan memperbarui penulisan sejarah yang belum diperbarui selama 25 tahun. Proyek ini juga melibatkan 20 editor jilid dan 3 editor umum.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/08/fadli-zon-1746718437292_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250526145224-32-1233311/fadli-zon-beberkan-urgensi-penulisan-ulang-sejarah-indonesia"},{"title":"Puan minta istilah Orde Lama tak dihilangkan dalam sejarah versi baru - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-27T08:01:16.641Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4861381/puan-minta-istilah-orde-lama-tak-dihilangkan-dalam-sejarah-versi-baru","summary":"Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar istilah Orde Lama tidak dihilangkan dalam penulisan sejarah versi baru yang tengah disusun oleh Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan. Puan menekankan bahwa sejarah tetaplah sejarah dan penyusunannya harus dilakukan dengan hati-hati serta berdasarkan masukan dari seluruh pihak. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa penyusunan sejarah versi baru dilakukan oleh para sejarawan, termasuk soal peniadaan istilah Orde Lama, dengan alasan pemerintahan saat itu tidak pernah menyebut atau memperkenalkan eranya sebagai Orde Lama untuk menciptakan suasana yang lebih inklusif dan netral.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/27/IMG_20250527_141413_1.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4861381/puan-minta-istilah-orde-lama-tak-dihilangkan-dalam-sejarah-versi-baru"},{"title":"Proyek Penulisan Ulang Sejarah Tak Gunakan Istilah Orde Lama, Ini Respons Puan","indexedAt":"2025-05-27T08:01:16.641Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1572587/12/proyek-penulisan-ulang-sejarah-tak-gunakan-istilah-orde-lama-ini-respons-puan-1748325933","summary":"Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti proyek penulisan ulang sejarah yang tidak menggunakan istilah \"Orde Lama\". Ia mengingatkan agar proyek tersebut tidak menyakiti pihak mana pun dan tidak menghilangkan bagian sejarah Indonesia. Puan meminta agar proyek ini dikaji dengan baik, dilakukan secara hati-hati, transparan, dan tidak terburu-buru. Ia juga menekankan pentingnya untuk tidak melupakan sejarah, dengan mengingatkan bahwa sejarah harus disampaikan secara transparan meskipun pahit. Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa konsep penulisan ulang sejarah ini disusun oleh para sejarawan.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/05/27/12/1572587/proyek-penulisan-ulang-sejarah-tak-gunakan-istilah-orde-lama-ini-respons-puan-enj.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1572587/12/proyek-penulisan-ulang-sejarah-tak-gunakan-istilah-orde-lama-ini-respons-puan-1748325933"},{"title":"Puan Tolak Rencana Hapus Istilah Orde Lama di Penulisan Ulang Sejarah","indexedAt":"2025-05-27T20:01:47.509Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250527172054-32-1233825/puan-tolak-rencana-hapus-istilah-orde-lama-di-penulisan-ulang-sejarah","summary":"Puan Maharani, Ketua DPR RI dari PDIP, menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menghapus istilah \"Orde Lama\" dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Meskipun tidak menyatakan sikap tegas, Puan menekankan pentingnya proyek tersebut dilakukan secara transparan dan hati-hati agar tidak ada pihak yang merasa tersakiti atau fakta sejarah dihilangkan. Ia mengingatkan agar sejarah tetap menjadi sejarah dan harus dikaji dengan baik. Puan juga meminta agar penulisan ulang sejarah tidak menghapus fakta apapun, bahkan yang pahit sekalipun, dengan mengutip pesan Bung Karno untuk tidak melupakan sejarah.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/10/01/ketua-dpp-pdip-puan-maharani_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250527172054-32-1233825/puan-tolak-rencana-hapus-istilah-orde-lama-di-penulisan-ulang-sejarah"},{"title":"Puan Tak Mau Campuri Wacana Soeharto Pahlawan: Urusan Dewan Kehormatan","indexedAt":"2025-05-28T05:02:11.970Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250528084351-32-1233971/puan-tak-mau-campuri-wacana-soeharto-pahlawan-urusan-dewan-kehormatan","summary":"Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa ia tidak ingin mencampuri wacana pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk menelaah usulan tersebut bersama Presiden. Dewan inilah yang memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan terkait pemberian gelar, termasuk usulan dari Kementerian Sosial yang memasukkan nama Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional tahun 2025. Usulan ini mendapat pro dan kontra, dengan salah satu pihak yang menolak adalah Masinton Pasaribu dari PDIP, yang menilai Soeharto belum layak dan lebih mengusulkan Marsinah sebagai pahlawan.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/10/02/pengambilan-sumpah-jabatan-pimpinan-dpr-2024-2029-3_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250528084351-32-1233971/puan-tak-mau-campuri-wacana-soeharto-pahlawan-urusan-dewan-kehormatan"}]

play_circle