Wacana Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

[{"title":"Jabatan Ketum dan Sekjen Partai Politik Perlu Dibatasi Satu Periode","indexedAt":"2025-06-01T11:04:01.819Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1574651/12/jabatan-ketum-dan-sekjen-partai-politik-perlu-dibatasi-satu-periode-1748765181","summary":"JAKARTA - Negara perlu membatasi masa jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik hanya satu periode (5 tahun) untuk mencegah \"kepemilikan\" partai oleh satu orang atau keluarga. Hal ini disampaikan oleh Sri Harjono dalam bedah buku \"Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara\" di UGM Yogyakarta. Menurutnya, sistem kepartaian di Indonesia telah menjauh dari prinsip demokrasi, di mana partai politik cenderung menjadi aset pribadi bagi ketua umum untuk mendapatkan kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akibatnya, loyalitas kepada ketua umum menjadi kunci untuk mendapatkan jabatan, yang pada gilirannya memastikan kelangsungan kekuasaan ketua umum tersebut.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/06/01/12/1574651/jabatan-ketum-dan-sekjen-partai-politik-perlu-dibatasi-satu-periode-oyg.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1574651/12/jabatan-ketum-dan-sekjen-partai-politik-perlu-dibatasi-satu-periode-1748765181"}]