Sidang Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura

Temukan informasi terkini tentang Sidang Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura. Kami menyajikan rangkuman, bahan rangkuman, serta video dan gambar terkait.

article

Berita

leaderboard

Trending

2 Juni

update

Terakhir diperbarui

1 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

15 artikel

Berita

Paulus Tannos, buronan kasus korupsi e-KTP yang telah ditangkap di Singapura, terus menjadi fokus upaya ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berkoordinasi intensif untuk memulangkannya. Meskipun Tannos melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan penangguhan penahanan (yang hingga kini belum disetujui pengadilan Singapura) dan menolak kembali secara sukarela, KPK menyatakan siap menerimanya jika ia menyerahkan diri. Proses hukum di Singapura terus berjalan, dengan sidang ekstradisi dijadwalkan pada akhir Juni 2025, sementara berbagai pihak termasuk DPR RI dan pakar hukum menyoroti pentingnya langkah tegas dan diplomasi dalam kasus ini.

Status dan Latar Belakang Paulus Tannos

Berikut adalah poin-poin penting mengenai status dan latar belakang kasus Paulus Tannos:

Buronan Kasus Korupsi E-KTP
- Tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
- Diduga merugikan keuangan negara hingga USD140 juta.
- Juga merupakan tersangka bersama dengan mantan anggota DPR Miryam S Haryani dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.
Penangkapan di Singapura
- Ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025.
- Penangkapan dilakukan berdasarkan permintaan penangkapan sementara dari Polri.
Status Hukum dan Kewarganegaraan
- Dijerat dengan pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi.
- Diketahui memiliki kewarganegaraan ganda.

Proses Ekstradisi dari Singapura

Langkah-langkah penting dalam upaya ekstradisi Paulus Tannos oleh Pemerintah Indonesia:

1
Pengajuan Permohonan Ekstradisi
Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan permohonan ekstradisi Paulus Tannos pada 20 Februari 2025.
2
Penyerahan Dokumen Tambahan
Informasi dan dokumen tambahan terkait kasus, termasuk seluruh berkas permintaan yang diperlukan untuk pemulangan, telah diserahkan kepada pihak Singapura pada 23 April 2025.
3
Jadwal Sidang Ekstradisi
Sidang pendahuluan atau sidang terkait proses ekstradisi Paulus Tannos dijadwalkan akan digelar di Pengadilan Singapura pada akhir Juni 2025.
4
Koordinasi Antar Lembaga
KPK terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri RI untuk memfasilitasi pemulangan Tannos dan memastikan proses ekstradisi berjalan lancar.

Upaya Hukum Paulus Tannos dan Respons Indonesia

Paulus Tannos melakukan perlawanan hukum, dan Pemerintah Indonesia mengambil langkah responsif:

Perlawanan Hukum Tannos
- Paulus Tannos mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Pemerintah Singapura.
- Ia juga menyatakan tidak bersedia untuk kembali ke Indonesia secara sukarela dan saat ini tengah berperkara dengan pemerintah Indonesia di pengadilan Singapura terkait upaya ekstradisinya.
Status Permohonan Penangguhan
Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Paulus Tannos di Singapura hingga saat ini belum disetujui oleh pengadilan setempat.
Langkah Pemerintah Indonesia
- Kementerian Hukum dan HAM RI bersama KPK dan Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dan berupaya agar Singapura tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Tannos.
- Pihak Attorney-General's Chambers (AGC) Singapura, atas permintaan Pemerintah Indonesia, secara aktif menentang permohonan penangguhan tersebut.
- KPK menyatakan siap menerima Paulus Tannos jika ia memutuskan untuk menyerahkan diri secara sukarela, guna mempercepat proses hukum.
Dorongan dari Legislatif
- Komisi XIII DPR RI mendesak pemerintah Indonesia untuk menggencarkan upaya diplomasi yang lebih tegas dan intensif dengan Singapura.
- Anggota Komisi XIII DPR RI juga menyerukan agar pemerintah, khususnya Kemenkumham, mengawal proses ekstradisi secara agresif dan strategis, termasuk memaksimalkan perjanjian ekstradisi, mempertimbangkan pembekuan paspor, dan memperbarui daftar cegah tangkal.

Pandangan Pakar dan Signifikansi Kasus

Pendapat ahli hukum mengenai kasus ini dan pentingnya kesaksian Paulus Tannos:

Perlunya Bukti Kuat dan Negosiasi
- Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan Pemerintah Indonesia harus menyiapkan dokumen dan bukti terbaik.
- Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, memperkirakan proses ekstradisi akan lama dan bergantung pada negosiasi Indonesia serta prinsip double criminality.
Risiko Jika Penangguhan Dikabulkan
Pakar hukum menyoroti tiga risiko utama jika penangguhan penahanan Tannos dikabulkan: risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan menghindari jeratan hukum.
Opsi Hukum Alternatif
Jika ekstradisi gagal, Indonesia disarankan mempertimbangkan gugatan perdata atau persidangan in absentia. Pengusutan kasus korupsi e-KTP juga dapat terus berjalan.
Ujian Perjanjian Ekstradisi dan Wibawa Negara
- Kasus ini menjadi ujian efektivitas perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, dengan saran evaluasi perjanjian tersebut.
- Anggota Komisi XIII DPR RI menegaskan negara tidak boleh kalah dari buronan, dan pemulangan Tannos adalah soal wibawa negara.
- Beberapa anggota DPR mempertanyakan ketergantungan pada penyerahan diri sukarela Tannos dan menyoroti potensi kelemahan implementasi perjanjian ekstradisi.
Pentingnya Kesaksian Tannos
Kesaksian Paulus Tannos dinilai penting untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP, termasuk nama-nama yang pernah disebut sebelumnya.

Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan proses hukum terhadap Paulus Tannos dapat berjalan sebagaimana mestinya demi penegakan hukum kasus korupsi e-KTP.

article

Sumber

[{"title":"Pengadilan Singapura Gelar Sidang Terkait Ekstradisi Paulus Tannos 23 Juni","indexedAt":"2025-06-01T23:04:00.011Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7943602/pengadilan-singapura-gelar-sidang-terkait-ekstradisi-paulus-tannos-23-juni","summary":"Pengadilan Singapura akan menggelar sidang terkait ekstradisi Paulus Tannos pada 23 Juni 2025. Kementerian Hukum RI menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan ekstradisi sejak 20 Februari 2025 dan menyerahkan informasi tambahan pada 23 April. Paulus Tannos, buronan kasus e-KTP yang ditangkap di Singapura pada Januari 2025, juga mengajukan penangguhan penahanan. Pihak AGC Singapura berupaya menentang permohonan tersebut atas permintaan pemerintah Indonesia.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7943602/pengadilan-singapura-gelar-sidang-terkait-ekstradisi-paulus-tannos-23-juni"},{"title":"Paulus Tannos Kembali Melawan Penahanan di Singapura, Kini Minta Penangguhan ","indexedAt":"2025-06-02T02:03:58.689Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778615/paulus-tannos-kembali-melawan-penahanan-di-singapura-kini-minta-penangguhan","summary":"Paulus Tannos, buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, kembali melawan penahanan di Singapura dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Pemerintah Indonesia mengetahui upaya ini dan sedang berupaya agar Singapura tidak melepaskan Tannos. Tannos ditangkap di Singapura pada 17 Januari 2025 dan memiliki kewarganegaraan ganda. Ia merupakan tersangka dalam kasus korupsi e-KTP bersama Miryam S Haryani, dan dijerat dengan pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/02/1748825955_de6aac2b93a87df3fc9f.jpg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778615/paulus-tannos-kembali-melawan-penahanan-di-singapura-kini-minta-penangguhan"},{"title":"Paulus Tannos Ajukan Penangguhan Penahanan, Ogah Balik ke RI Sukarela","indexedAt":"2025-06-02T02:03:58.689Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7943662/paulus-tannos-ajukan-penangguhan-penahanan-ogah-balik-ke-ri-sukarela","summary":"Paulus Tannos, buronan kasus korupsi e-KTP, mengajukan penangguhan penahanan dan menolak untuk kembali ke Indonesia secara sukarela. Pemerintah Indonesia telah meminta ekstradisi sejak 20 Februari 2025 dan menyerahkan dokumen tambahan. Sidang pendahuluan terkait ekstradisi dijadwalkan pada akhir Juni 2025 di Singapura, di mana Tannos ditahan.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7943662/paulus-tannos-ajukan-penangguhan-penahanan-ogah-balik-ke-ri-sukarela"},{"title":"Sidang Perdana Proses Ekstradisi Paulus Tannos Digelar 23 Juni di Singapura ","indexedAt":"2025-06-02T05:04:13.838Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778633/sidang-perdana-proses-ekstradisi-paulus-tannos-digelar-23-juni-di-singapura","summary":"Kementerian Hukum dan HAM RI mengumumkan sidang pendahuluan ekstradisi Paulus Tannos, tersangka kasus korupsi e-KTP, akan digelar di Pengadilan Singapura pada 23-25 Juni 2025. Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan ekstradisi dan melengkapi dokumen, dengan Paulus Tannos masih ditahan dan mengajukan penangguhan penahanan. Proses hukum tetap berjalan meski Tannos belum bersedia menyerahkan diri, dan pemerintah berupaya melawan permohonan penangguhan tersebut. Tannos ditangkap di Singapura pada Januari 2025 setelah permintaan penangkapan sementara dari Polri.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/02/1748832426_b5c5fd70fe3a794e257e.png","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778633/sidang-perdana-proses-ekstradisi-paulus-tannos-digelar-23-juni-di-singapura"},{"title":"Pengamat Pemerintah Harus Siapkan Bukti Terbaik untuk Lawan Paulus Tannos di Pengadilan Singapura ","indexedAt":"2025-06-02T08:03:40.308Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778712/pengamat-pemerintah-harus-siapkan-bukti-terbaik-untuk-lawan-paulus-tannos-di-pengadilan-singapura","summary":"Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyatakan pemerintah Indonesia harus menyiapkan dokumen dan bukti kuat untuk melawan buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, di persidangan Singapura pada 23-25 Mei mendatang. Fickar menekankan pentingnya membuktikan kesalahan Tannos di Indonesia agar Singapura dapat mengekstradisinya, mengingat Tannos adalah WNI yang melakukan kejahatan di Indonesia. Ia juga meminta Singapura bekerja sama dan menghormati hukum Indonesia dengan mengekstradisi Tannos, yang diduga merugikan negara hingga USD140 juta. Fickar juga menilai kesaksian Tannos penting untuk mengungkap pihak penerima aliran dana korupsi, termasuk nama-nama seperti Puan Maharani, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/02/1748849955_939c65432fcc51d23e29.jpeg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778712/pengamat-pemerintah-harus-siapkan-bukti-terbaik-untuk-lawan-paulus-tannos-di-pengadilan-singapura"},{"title":"KPK Akan Koordinasi dengan Kemenkum Usai Tannos Ajukan Penangguhan Penahanan ","indexedAt":"2025-06-02T08:03:40.308Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778707/kpk-akan-koordinasi-dengan-kemenkum-usai-tannos-ajukan-penangguhan-penahanan","summary":"KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) setelah buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, mengajukan penangguhan penahanan kepada Pemerintah Singapura. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa KPK menginginkan proses penanganan kasus korupsi berjalan efektif, termasuk kasus Paulus Tannos. KPK mengapresiasi langkah Kemenkumham yang berkolaborasi dengan Pemerintah Singapura dan akan berkoordinasi lebih lanjut. Sidang ekstradisi Paulus Tannos di Singapura dijadwalkan pada Juni 2025.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/02/1748849318_de590fa93536859b26d2.jpg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778707/kpk-akan-koordinasi-dengan-kemenkum-usai-tannos-ajukan-penangguhan-penahanan"},{"title":"Pemerintah Diminta Gencarkan Diplomasi ke Singapura soal Pentingnya Tannos Balik ke Indonesia ","indexedAt":"2025-06-02T11:03:29.056Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778749/pemerintah-diminta-gencarkan-diplomasi-ke-singapura-soal-pentingnya-tannos-balik-ke-indonesia","summary":"Pemerintah diminta untuk meningkatkan diplomasi dengan Singapura terkait pentingnya pemulangan buronan Paulus Tannos ke Indonesia, tersangka dalam kasus korupsi pengadaan KTP-el. Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menekankan perlunya diplomasi yang lebih tegas mengingat penolakan Tannos untuk kembali, serta kerusakan yang telah ia sebabkan di Indonesia. Willy juga menyebutkan bahwa kerja sama yang baik antara kedua negara di berbagai bidang, termasuk perjanjian ekstradisi, dapat menjadi dasar kuat dalam upaya diplomasi ini.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/02/1748854771_385ab448e6880a19ac5c.jpg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778749/pemerintah-diminta-gencarkan-diplomasi-ke-singapura-soal-pentingnya-tannos-balik-ke-indonesia"},{"title":"Negara tidak Boleh Kalah dari Buronan Paulus Tannos ","indexedAt":"2025-06-02T11:03:29.056Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778728/negara-tidak-boleh-kalah-dari-buronan-paulus-tannos","summary":"Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menegaskan bahwa negara tidak boleh menyerah pada buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, yang menolak kembali ke Indonesia dengan mengajukan penangguhan penahanan di Singapura. Mafirion menilai tindakan Tannos sebagai pelecehan terhadap kedaulatan hukum negara dan meminta pemerintah, khususnya Kementerian Hukum, untuk mengawal proses ekstradisi secara agresif dan strategis, serta berkoordinasi erat dengan otoritas Singapura. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, membekukan paspor Tannos, dan memperbarui daftar cegah tangkal. Menurutnya, penyelesaian kasus Tannos adalah soal wibawa negara dan keberhasilan membawa pulang Tannos akan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memberantas korupsi.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/02/1748852071_d2ab1f95bb4b6de695f4.jpg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778728/negara-tidak-boleh-kalah-dari-buronan-paulus-tannos"},{"title":"Jalan Terjal Ekstradisi Paulus Tannos, Ini Saran Pakar ","indexedAt":"2025-06-02T14:03:29.679Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778811/jalan-terjal-ekstradisi-paulus-tannos-ini-saran-pakar","summary":"Zaenur Rohman, seorang peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi UGM, memperkirakan proses ekstradisi buronan kasus korupsi KTP-el, Paulus Tannos, akan memakan waktu lama. Keberhasilan ekstradisi bergantung pada kekuatan negosiasi Indonesia untuk meyakinkan otoritas Singapura bahwa kasus ini juga dianggap kriminal di sana, sesuai prinsip \"double criminality\". Jika ekstradisi gagal, pemerintah dapat mengajukan gugatan perdata atau melakukan persidangan in absentia. Proses ini juga menjadi uji coba efektivitas perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Meskipun demikian, pengusutan kasus korupsi KTP-el tetap dapat dilakukan tanpa bergantung pada proses pidana Paulus Tannos.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/02/1748869171_2105ec45d89d95250220.png","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778811/jalan-terjal-ekstradisi-paulus-tannos-ini-saran-pakar"},{"title":"Ketua KPK: Pengajuan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Disetujui","indexedAt":"2025-06-02T14:03:29.679Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7945225/ketua-kpk-pengajuan-penangguhan-penahanan-paulus-tannos-belum-disetujui","summary":"Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Paulus Tannos, buronan kasus e-KTP yang telah ditangkap, belum disetujui oleh pengadilan Singapura. Proses ekstradisi Tannos masih berjalan, dan KPK terus memantau persidangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Paulus Tannos sendiri menolak untuk diekstradisi secara sukarela dan mengajukan penangguhan penahanan, yang masih dalam proses pertimbangan.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7945225/ketua-kpk-pengajuan-penangguhan-penahanan-paulus-tannos-belum-disetujui"},{"title":"Paulus Tannos Sidang Akhir Juni, KPK Maksimalkan Koordinasi dengan Kemenlu dan Kemenkum ","indexedAt":"2025-06-03T02:04:03.802Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778918/paulus-tannos-sidang-akhir-juni-kpk-maksimalkan-koordinasi-dengan-kemenlu-dan-kemenkum","summary":"Paulus Tannos, buronan kasus korupsi e-KTP, akan menjalani sidang ekstradisi pada akhir Juni 2025. KPK terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri untuk memfasilitasi pemulangannya dari Singapura. Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan permintaan berkas untuk pemulangan Tannos, yang ditangkap di Singapura pada Januari 2025. Tannos merupakan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, bersama dengan eks anggota DPR Miryam S Haryani.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/03/1748912708_5a347cef43ab8ee03efa.png","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778918/paulus-tannos-sidang-akhir-juni-kpk-maksimalkan-koordinasi-dengan-kemenlu-dan-kemenkum"},{"title":"Proses Ekstradisi, KPK Menerima jika Paulus Tannos Mau Serahkan Diri ","indexedAt":"2025-06-03T02:04:03.802Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778912/proses-ekstradisi-kpk-menerima-jika-paulus-tannos-mau-serahkan-diri","summary":"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menerima Paulus Tannos, buronan kasus korupsi pengadaan KTP-E, jika ia bersedia menyerahkan diri. KPK menghormati langkah hukum yang ditempuh Tannos terkait penangkapan dan ekstradisinya di Singapura, namun membuka kemungkinan percepatan proses hukum jika Tannos menyerahkan diri. KPK berharap proses ekstradisi berjalan lancar melalui koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri RI yang terus berkomunikasi dengan otoritas Singapura. Sebelumnya, Tannos menolak pulang secara sukarela dan telah menjalani sidang komitmen di Singapura serta mengajukan penangguhan penahanan.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/03/1748912128_7a8d5b416fc0f20b5014.png","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/778912/proses-ekstradisi-kpk-menerima-jika-paulus-tannos-mau-serahkan-diri"},{"title":"Pakar Ungkap 3 Risiko Bila Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Dikabulkan","indexedAt":"2025-06-03T02:04:03.802Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7945599/pakar-ungkap-3-risiko-bila-penangguhan-penahanan-paulus-tannos-dikabulkan","summary":"Pakar mengungkap ada tiga risiko jika penangguhan penahanan Paulus Tannos dikabulkan, yaitu risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan menghindari jeratan hukum. Pemerintah Indonesia hanya bisa menunggu keputusan otoritas Singapura terkait penangguhan penahanan dan permohonan ekstradisi. Selain itu, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura bisa dievaluasi efektivitasnya.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7945599/pakar-ungkap-3-risiko-bila-penangguhan-penahanan-paulus-tannos-dikabulkan"},{"title":"KPK Putar Otak gara-gara Tannos Mengelak","indexedAt":"2025-06-03T02:04:03.802Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7945540/kpk-putar-otak-gara-gara-tannos-mengelak","summary":"KPK sedang berupaya keras mengatasi penolakan Paulus Tannos untuk kembali ke Indonesia secara sukarela. Tannos, buron kasus korupsi e-KTP yang ditangkap di Singapura, mengajukan penangguhan penahanan, yang saat ini sedang diupayakan penolakannya oleh pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Singapura. KPK berkoordinasi dengan Kemenkum untuk menghadapi upaya Tannos dan berharap kasus korupsi e-KTP ini dapat segera diselesaikan. Sidang pendahuluan terkait ekstradisi Tannos dijadwalkan pada akhir Juni 2025.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7945540/kpk-putar-otak-gara-gara-tannos-mengelak"},{"title":"Komisi XIII DPR Heran RI Harus Tunggu Paulus Tannos Sukarela Serahkan Diri","indexedAt":"2025-06-03T08:03:32.621Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7946273/komisi-xiii-dpr-heran-ri-harus-tunggu-paulus-tannos-sukarela-serahkan-diri","summary":"Komisi XIII DPR RI, yang diwakili oleh Andreas Hugo Pareira, mempertanyakan mengapa Indonesia harus menunggu Paulus Tannos, buronan kasus korupsi e-KTP, untuk menyerahkan diri secara sukarela. Andreas menyoroti kelemahan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, mengingat Tannos mengajukan penangguhan penahanan dan berpotensi melarikan diri ke negara lain. Ia juga menyoroti bahwa Tannos kini sedang berperkara dengan pemerintah Indonesia di pengadilan Singapura. Sebelumnya, Kemenkum mengungkapkan Tannos menolak diekstradisi dan mengajukan penangguhan penahanan.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7946273/komisi-xiii-dpr-heran-ri-harus-tunggu-paulus-tannos-sukarela-serahkan-diri"}]

play_circle