Jelang KUHP-KUHAP 2026: Bagaimana Pemerintah Menjamin Kesiapan Aparat Hukum?

Menjelang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP baru pada 2 Januari 2026, pemerintah kebut penyusunan enam peraturan pelaksana 12. Untuk memastikan implementasi yang seragam, Polri dan Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 16 Desember 2025 34. Langkah ini bertujuan menyamakan persepsi dan sinergi antar aparat penegak hukum, sekaligus menjawab keraguan publik mengenai kesiapan mereka.

Latar Belakang: Transisi Menuju Hukum Pidana Nasional

Indonesia berada di ambang transisi hukum pidana yang signifikan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, bersama dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijadwalkan mulai berlaku serentak pada 2 Januari 2026 2.

Pemberlakuan ini menandai era baru dalam sistem peradilan pidana nasional. Untuk memastikan transisi berjalan mulus, pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) kini berpacu dengan waktu menyiapkan landasan teknis dan menyatukan pemahaman di lapangan.

Sinkronisasi di Hulu: Enam Peraturan Pelaksana Disiapkan

Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sedang merampungkan enam peraturan pelaksana sebagai mandat dari KUHP dan KUHAP baru 12. Peraturan ini krusial karena berfungsi sebagai jembatan antara undang-undang induk (hukum materil) dengan praktik penegakan hukum (hukum operasional).

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan bahwa keenam peraturan tersebut ditargetkan selesai sebelum 2 Januari 2026 1. Ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan publik dan memastikan APH memiliki pedoman yang jelas.

Sinergi di Hilir: MoU Polri dan Kejaksaan Agung

Untuk memastikan kesatuan komando dan interpretasi di tingkat implementasi, Polri dan Kejaksaan Agung mengambil langkah strategis dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 16 Desember 2025 34. Penandatanganan ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin 3.

Tujuan utamanya adalah menyamakan persepsi agar tidak terjadi perbedaan tafsir saat aturan baru diterapkan di lapangan 4. Sinergi ini dianggap fundamental untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

"Penerapan KUHP dan KUHAP baru ini akan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat... kami berharap dapat berjalan selaras, satu frekuensi, dan satu pikiran," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 3.

Lingkup Kerja Sama Strategis

MoU antara dua institusi penegak hukum utama ini mencakup enam area kerja sama yang fundamental 34:

Analisis: Menjawab Keraguan dan Tantangan Implementasi

Langkah proaktif penandatanganan MoU antara Polri dan Kejaksaan merupakan upaya mitigasi risiko klasik dalam penegakan hukum: friksi antara penyidik dan penuntut umum. Dengan menyatukan persepsi sejak awal, potensi bolak-balik berkas perkara atau perbedaan penerapan pasal dapat diminimalisir 34.

Kehadiran pimpinan Komisi III DPR RI dalam acara ini juga mengirimkan sinyal kuat adanya dukungan dan pengawasan politik terhadap proses transisi hukum ini 4.

Selain MoU di tingkat pimpinan, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis antara Kabareskrim dan Jampidum menunjukkan bahwa sinergi ini diterjemahkan hingga ke level operasional penanganan perkara 4. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan visi pimpinan dapat dieksekusi dengan baik oleh para penyidik dan jaksa di lapangan.