Defisit APBN di Bawah 3%: Apa Strategi Kunci Menteri Keuangan Purbaya?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong pertumbuhan ekonomi Kuartal IV 2025 melalui serangkaian insentif pemerintah 2. Di sisi lain, ia mengatasi masalah struktural seperti kebocoran penerimaan dengan teknologi pita cukai canggih 15 dan lambatnya penyerapan anggaran yang dikritik Presiden Prabowo 3. Purbaya menjamin defisit APBN 2025 akan tetap di bawah 3% PDB meskipun ada potensi kekurangan penerimaan negara 4.

Tensi Ekonomi Akhir Tahun: Antara Stimulus dan Efisiensi

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan ganda di penghujung tahun 2025: mendorong pertumbuhan ekonomi sambil mengatasi inefisiensi internal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berada di garda depan, meluncurkan serangkaian kebijakan yang mencerminkan optimisme sekaligus realisme terhadap kondisi fiskal negara.

Di satu sisi, pemerintah secara aktif menyalurkan stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian 2. Di sisi lain, masalah klasik seperti kebocoran penerimaan negara dan lambatnya penyerapan anggaran menjadi sorotan tajam, bahkan dari internal pemerintahan sendiri 35.

Mendorong Daya Beli di Kuartal IV

Menteri Keuangan Purbaya optimistis bahwa daya dorong ekonomi pada kuartal IV 2025 akan meningkat signifikan, terutama didorong oleh belanja pemerintah menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2.

Sejumlah instrumen kebijakan telah disiapkan untuk mencapai target ini:

• Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS): Penyaluran BLTS Sejahtera senilai total Rp31 triliun, dengan realisasi sudah melampaui Rp29 triliun 2.
• Subsidi Transportasi: Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi transportasi kereta api, jalan tol, kapal laut, dan pesawat untuk mendukung mobilitas masyarakat 2.
• Insentif Lainnya: Berbagai insentif pemerintah lainnya juga digulirkan untuk menopang konsumsi masyarakat.

Tantangan Ganda: Penerimaan Rendah dan Anggaran Lambat

Di balik optimisme pertumbuhan, pemerintah menghadapi dua isu krusial: realisasi penerimaan negara yang di bawah target (shortfall) dan penyerapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang lambat.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengkritik lambatnya pergerakan K/L dalam merealisasikan anggaran mereka 3.

"Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan itu tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, ya harus segera diubah!" - Presiden Prabowo Subianto 3

Kritik ini didukung oleh data dari Kementerian Keuangan, di mana Purbaya mengonfirmasi adanya pengembalian anggaran yang tidak terserap oleh K/L. Angka ini terus meningkat, dari Rp3,5 triliun menjadi sekitar Rp4,5 triliun 3.

Situasi ini diperparah oleh kritik dari Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, yang menilai sistem pajak dan bea cukai masih "bobrok" 5. Purbaya mengakui adanya potensi kebocoran yang perlu ditangani 5.

Solusi Digital untuk Atasi Kebocoran Cukai

Sebagai respons atas kritik dan untuk menutup celah kebocoran, Purbaya mengumumkan rencana modernisasi pita cukai rokok menggunakan teknologi canggih 15.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya otomatisasi di sektor Bea dan Cukai untuk meningkatkan pengawasan dan penerimaan negara.

Keunggulan Teknologi Pita Cukai Baru

1. Sistem Coding Canggih: Menggunakan teknologi yang lebih maju dari yang ada saat ini 1.
2. Terhubung Langsung: Terintegrasi dengan sistem keuangan Bea Cukai secara real-time 1.
3. Monitoring Mudah: Rokok dapat dipantau langsung melalui ponsel atau alat khusus 1.
4. Efisiensi Pengawasan: Mempermudah identifikasi asal-usul rokok dan menekan potensi manipulasi 15.

Menjaga Defisit APBN Tetap Aman

Meskipun dihadapkan pada proyeksi penerimaan negara yang tidak mencapai target, Menteri Keuangan Purbaya menjamin defisit APBN 2025 akan tetap berada di bawah ambang batas 3% dari PDB 4.

Jaminan ini didasarkan pada beberapa strategi utama, salah satunya adalah pemanfaatan anggaran K/L yang tidak terserap. Dana yang dikembalikan oleh kementerian menjadi "bantalan" fiskal untuk mengendalikan pelebaran defisit 4.

Dengan strategi ini, pemerintah berupaya menjaga disiplin fiskal dan kepercayaan pasar di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.