Ijazah Jokowi: Apa Saja Bukti dan Klaim yang Saling Bertentangan?

Debat keaslian ijazah Presiden Jokowi terus memanas. Di satu sisi, Jokowi Mania (Joman) dan IPW mengklaim ijazah asli berdasarkan analisis digital stempel dan hasil lab forensik Polri. Di sisi lain, Roy Suryo tetap yakin 99,9% ijazah itu palsu meski Polda Metro Jaya telah menunjukkan fisik ijazah yang disita, sambil menuding adanya kebohongan publik dari pihak lain.

Latar Belakang Konflik

Kontroversi mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru yang lebih tajam. Meskipun pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan menunjukkan bukti fisik, perdebatan publik tidak mereda. Kasus ini kini menjadi arena pertarungan klaim antara bukti forensik dan tuduhan inkonsistensi prosedural.

Klaim Pembuktian Digital dan Forensik

Sejumlah pihak telah maju untuk memverifikasi keaslian ijazah Jokowi menggunakan metode teknis dan hukum. Upaya ini bertujuan memberikan bukti konkret di tengah simpang siur informasi.

Analisis Digital oleh Joman

Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Andi Azwan, bersama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), melakukan pemeriksaan digital. Mereka menggunakan program analisis gambar seperti Fatal et al 2002 dan Mantiuk 2006 untuk memvalidasi stempel pada foto ijazah Jokowi 1.

Hasilnya, program tersebut mendeteksi warna merah pada stempel yang sebelumnya tidak terlihat, yang diinterpretasikan sebagai tanda keaslian dokumen 1.

Kekuatan Hasil Lab Forensik

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menekankan bahwa hasil laboratorium forensik (labfor) Polri yang menyatakan ijazah Jokowi identik dengan data pembanding harus dianggap benar secara hukum 2.

:::info Kekuatan Hukum Bukti Forensik Menurut Sugeng, kebenaran hasil labfor hanya bisa digugurkan melalui pembuktian sebaliknya dalam sebuah proses pengadilan. Di luar itu, hasil labfor memiliki bobot hukum yang kuat dalam proses penyidikan 2. :::

Perlawanan dan Skeptisme Roy Suryo

Meskipun bukti telah disajikan, pakar telematika Roy Suryo, yang menjadi tersangka dalam kasus ini, tetap pada pendiriannya. Sikap skeptisnya didasarkan pada klaim adanya kejanggalan dan kebohongan.

Polda Metro Jaya telah memperlihatkan ijazah asli Jokowi kepada Roy Suryo dalam gelar perkara khusus pada 15 Desember 2025 35. Namun, ia tetap tidak percaya.

"Saya masih 99,9 persen yakin ijazah tersebut palsu," ujar Roy Suryo dalam sebuah program televisi 3.

Berikut adalah perbandingan klaim dari kedua belah pihak:

Drama di Balik Gelar Perkara

Gelar perkara khusus yang diadakan Polda Metro Jaya diwarnai sejumlah insiden yang menambah panas tensi. Peristiwa ini justru menjadi amunisi baru bagi pihak yang meragukan keaslian ijazah.

Pengusiran Ketua Joman

Roy Suryo mengungkap bahwa Ketua Umum Joman, Andi Azwan, diusir dari ruang gelar perkara pada sesi pagi. Menurutnya, Andi Azwan tidak berhak hadir karena bukan pihak yang diundang secara resmi oleh kepolisian 34.

Tuduhan Kebohongan Publik

Roy Suryo juga menuding adanya kebohongan yang dilakukan oleh mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi. Budi Arie sebelumnya mengaku telah melihat ijazah asli Jokowi pada Oktober 2025 6.

:::warning Klaim Inkonsistensi Roy Suryo menyatakan klaim Budi Arie tidak mungkin benar. Alasannya, penyidik Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa ijazah tersebut telah disita sejak 23 Juli 2025 dan masih dalam segel plastik saat ditunjukkan dalam gelar perkara 56. :::

Hal ini menimbulkan pertanyaan: ijazah mana yang dilihat oleh Budi Arie jika yang asli sudah berada di tangan polisi?

Kesimpulan Analisis

Kasus ijazah Jokowi telah berevolusi dari sekadar isu pembuktian dokumen menjadi perang narasi yang kompleks. Di satu sisi, terdapat bukti teknis dari analisis digital dan forensik yang menguatkan keasliannya. Di sisi lain, muncul klaim kuat mengenai inkonsistensi prosedural dan dugaan kebohongan publik yang dilontarkan oleh Roy Suryo.

Pada akhirnya, publik dihadapkan pada dua pilihan: memercayai validitas bukti ilmiah yang disajikan lembaga resmi, atau mempertimbangkan kemungkinan adanya kejanggalan prosedural yang dapat meruntuhkan kredibilitas klaim keaslian tersebut.