Bencana Sumatera: Mengapa Terjadi dan Siapa Target Penegakan Hukum?

Bencana ekologis di Sumatera, yang menelan lebih dari 1.000 jiwa dan kerugian Rp 68 triliun, dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi 2. Pemerintah merespons dengan dua langkah besar: penegakan hukum terhadap 31 perusahaan yang teridentifikasi sebagai penyebab 1 dan pengerahan sumber daya nasional masif untuk pemulihan, termasuk bantuan finansial, pembangunan hunian, dan perbaikan infrastruktur 816. Di tengah upaya ini, pemerintah menegaskan mampu menangani krisis tanpa menetapkan status bencana nasional 16.

Krisis Kemanusiaan dan Kerusakan Masif

Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memicu krisis kemanusiaan berskala besar. Data menunjukkan dampak yang mengerikan, dengan lebih dari 1.000 korban jiwa, 250 orang masih hilang, dan kerugian materiil mencapai Rp 68 triliun 2.

Skala bencana ini bahkan memaksa Pemerintah Aceh untuk mengibarkan bendera putih, sebuah simbol ketidakmampuan menanggulangi dampak seorang diri 2. Kerusakan tidak hanya merata di pemukiman, tetapi juga melumpuhkan sektor-sektor vital.

Akar Masalah: Bencana Buatan Manusia

Pemicu utama bencana ekologis ini bukanlah cuaca ekstrem semata, melainkan kerusakan lingkungan yang sistematis akibat ulah manusia. Mantan Kepala BMKG, Dwikora Karnawati, menegaskan bahwa faktor cuaca tidak akan menyebabkan kerusakan separah ini tanpa adanya kerusakan lingkungan yang masif 2.

"Fakta kuat menunjukkan adanya deforestasi secara ugal-ugalan, terutama untuk pembukaan perkebunan sawit dan/atau pertambangan." 2

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi titik kritis yang memicu banjir bandang dan longsor. Kondisi ini membuka ruang bagi masyarakat sebagai korban untuk menuntut ganti rugi melalui berbagai instrumen hukum.

Respons Pemerintah: Operasi Ganda Penyelamatan & Penegakan Hukum

Pemerintah merespons krisis ini dengan strategi ganda: mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk penyelamatan dan pemulihan, sambil memulai proses penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi penyebab.

Pengerahan Kekuatan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mampu menangani bencana tanpa menetapkan status bencana nasional 16. Seluruh sumber daya negara dikerahkan secara masif untuk mempercepat pemulihan.

• Personel: 50.000 prajurit TNI dan anggota Polri 8.
• Logistik Udara: 50 helikopter dan beberapa pesawat angkut 8.
• Alat Berat: 1.000 unit truk, ekskavator, dan tangki air 8.
• Infrastruktur Darurat: Pembangunan 50 jembatan Bailey (7 telah rampung) 816.
• Bantuan Finansial: Rp 268 miliar dana operasional taktis untuk 3 provinsi dan 52 kab/kota 813.
• Perumahan: Pembangunan 2.000 unit hunian sementara dan tetap dimulai 8.

Menjerat Korporasi Perusak Lingkungan

Di sisi penegakan hukum, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah bergerak cepat mengidentifikasi para terduga pelaku perusakan lingkungan.

Total 31 perusahaan telah dipetakan sebagai pihak yang diduga menjadi penyebab utama bencana ekologis ini 1.

Langkah-langkah tegas lainnya yang diambil pemerintah antara lain:

1. Pencabutan Izin: Mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas lebih dari 1 juta hektar 21.
2. Penguatan Pengawasan: Melipatgandakan jumlah polisi hutan di seluruh Indonesia untuk mengatasi illegal logging 21.
3. Penindakan Aparat: Presiden memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas oknum aparat yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penambangan dan penyelundupan 20.

Tantangan Pemulihan Sektoral di Lapangan

Meskipun sumber daya masif telah dikerahkan, proses pemulihan di berbagai sektor menghadapi tantangan berat di lapangan.

Energi: Listrik, BBM, dan LPG

Pemulihan pasokan listrik terhambat oleh kerusakan infrastruktur parah seperti tiang roboh dan akses jalan yang terputus 1012. Selain itu, listrik tidak bisa dialirkan ke desa yang masih terendam banjir karena alasan keselamatan 12.

Distribusi BBM dan LPG juga terkendala, terutama di Sumatera Utara (LPG) dan Aceh. Di tiga kabupaten Aceh yang terisolasi, pasokan energi harus didistribusikan melalui udara menggunakan helikopter dan Hercules 410.

Kesehatan: Membangun Kembali Layanan Vital

Sebanyak 41 rumah sakit yang terdampak kini telah beroperasi kembali secara bertahap, dimulai dari layanan IGD dan ruang operasi 14. Namun, dari sekitar 500 puskesmas yang terdampak, masih ada sekitar 50 unit yang belum beroperasi, bahkan sebagian hanyut tak bersisa 14.

Pendidikan: Menyelamatkan Generasi Terdampak

Dampak pada sektor pendidikan sangat signifikan, mempengaruhi ratusan ribu siswa dan guru 17. Kemendikdasmen merespons dengan:

• Tunjangan Khusus: Bantuan Rp 2 juta untuk 16.500 guru terdampak 18.
• Kurikulum Darurat: Penyederhanaan kurikulum yang fokus pada literasi dasar, kesehatan, dukungan psikososial, dan mitigasi bencana selama masa tanggap darurat 18.

Ekonomi: Relaksasi bagi Debitur KUR

Pemerintah mengusulkan kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran angsuran bagi 158.848 debitur KUR yang terdampak 6. Relaksasi tambahan mencakup perpanjangan tenor, masa tenggang pembayaran, dan suku bunga 0% pada tahun 2026 6.

Proyeksi ke Depan dan Peran Lintas Sektor

Tantangan belum berakhir. BMKG telah memperingatkan potensi cuaca ekstrem lanjutan karena Indonesia akan memasuki puncak musim hujan pada Januari-Februari 2026, yang diperkuat oleh kehadiran tiga siklon dan bibit siklon 22.

Di tengah upaya pemerintah, peran masyarakat sipil dan lembaga internasional menjadi krusial. Program "KAI Logistik Peduli" berhasil menggalang 3.000 kg bantuan dari masyarakat 5. Sementara itu, Pemerintah Aceh secara resmi telah meminta bantuan dari lembaga PBB seperti UNDP dan UNICEF untuk penanganan pascabencana 15.

Ke depan, bencana ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pemulihan, tetapi juga melakukan reformasi fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum lingkungan secara lebih tegas dan tanpa kompromi.