UMP 2026: Apa Pemicu Konflik Pemerintah dan Serikat Buruh?

Pemerintah bersiap mengumumkan kenaikan UMP 2026 yang diklaim akan menggembirakan pekerja, dengan RPP Pengupahan sudah di meja Presiden 35. Namun, serikat buruh menolak keras regulasi tersebut karena dinilai cacat prosedur, disusun tanpa partisipasi bermakna, dan merugikan pekerja terkait substansi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 16. Perbedaan pandangan tajam ini memicu ancaman aksi demonstrasi besar-besaran 2.

Latar Belakang: Dua Narasi Jelang UMP 2026

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 diwarnai oleh dua narasi yang saling bertentangan. Di satu sisi, pemerintah, melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menjanjikan kebijakan ini akan menjadi "kabar gembira" dan bahkan sebuah "kejutan" bagi para pekerja 35.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh dengan tegas menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang menjadi landasannya 6. Mereka menilai proses penyusunannya cacat dan substansinya merugikan, serta mengancam akan menggelar aksi protes skala besar 2.

Akar Penolakan Serikat Buruh: Prosedur dan Substansi

Penolakan serikat buruh tidak muncul tanpa alasan. Mereka menyoroti dua masalah fundamental dalam penyusunan RPP Pengupahan: proses yang tidak partisipatif dan isi yang dianggap merugikan.

Cacat Prosedural

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, serikat buruh tidak pernah dilibatkan secara bermakna 17. Diskusi mengenai RPP yang sangat strategis ini dilaporkan hanya terjadi satu kali pada 3 November 2025, dengan durasi sekitar dua jam dan tanpa pembahasan mendalam pasal per pasal 27.

"Tidak masuk akal dan tidak berpihak kepada buruh bahwa aturan strategis mengenai upah minimum nasional dibahas hanya dalam satu hari, dua jam, dan tanpa pembahasan pasal demi pasal 1."

Kondisi ini membuat dasar hukum untuk UMP 2026 dinilai cacat secara prosedural dan berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari 2.

Substansi Merugikan

Dari sisi substansi, definisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam RPP baru dinilai menyimpang dari ketentuan yang ada 17. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024 secara eksplisit menyatakan KHL harus menjadi salah satu pertimbangan utama, di samping inflasi dan pertumbuhan ekonomi 27.

Klaim Pemerintah: Komitmen Kesejahteraan dan Pelibatan Daerah

Pemerintah menyajikan narasi yang berbeda. Menaker Yassierli menegaskan bahwa RPP yang telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto ini merupakan wujud komitmen kuat terhadap kesejahteraan buruh 38.

Pemerintah menyoroti beberapa poin kunci dalam regulasi baru ini:

1. Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah: Peran dewan di daerah akan diaktifkan untuk memberikan rekomendasi kepada kepala daerah 5.
2. Fleksibilitas Daerah: Adanya rentang (range) memungkinkan penentuan upah yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi lokal 58.
3. Amanat Konstitusi: Regulasi ini disebut sebagai komitmen menjalankan putusan MK 58.
4. Bukti Komitmen: Pemerintah mencontohkan kebijakan sebelumnya seperti kenaikan upah 6,5% dan diskon iuran JKK/JKP sebagai bukti keberpihakan 38.

Potensi Eskalasi Konflik

Perbedaan tajam antara klaim pemerintah dan tuntutan buruh menciptakan potensi eskalasi konflik sosial. Said Iqbal memprediksi pemerintah akan menetapkan kenaikan di kisaran 4% hingga 6% 4, angka yang jauh di bawah tuntutan buruh.

Serikat buruh secara tegas menolak kenaikan di angka 4% dan telah menyiapkan ancaman aksi massa jika kenaikan UMP 2026 ditetapkan di bawah 8,5% 26.

Jika pengumuman UMP 2026 tidak memenuhi ekspektasi, puluhan ribu buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten berencana menggelar aksi di Istana Negara pada Jumat, 19 Desember 2025 6.