Program Makan Bergizi Gratis: Apa Saja Realita Krusial di Balik Angka dan Klaim?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Presiden Prabowo menunjukkan capaian signifikan dengan serapan anggaran Rp58 triliun 5 dan operasional 17.555 dapur umum yang menyajikan menu ambisius seperti lele utuh 1. Namun, program ini dibayangi oleh tantangan serius, termasuk tragedi kecelakaan mobil pengantar yang melukai 22 orang 46, masalah rantai pasok pangan strategis seperti susu 8, dan desakan dari kalangan usaha untuk membentuk Undang-Undang khusus guna menjamin kepastian hukum jangka panjang 2. Kunjungan Bappenas ke daerah juga mengonfirmasi adanya kendala di lapangan 3.

Laporan Capaian Impresif: Anggaran dan Skala Operasi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menunjukkan skala implementasi yang masif dalam laporan terbaru yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Hingga Desember 2025, program ini berhasil menyerap anggaran sebesar Rp58 triliun, atau 81% dari total pagu Rp121 triliun 5.

Keberhasilan ini didukung oleh jaringan operasional yang luas, mencakup puluhan ribu dapur umum dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Data ini menunjukkan kemampuan eksekusi program yang cepat di tingkat nasional.

Sebaran SPPG terbanyak berada di Jawa Barat (3.996 unit), namun Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan persentase pemenuhan kebutuhan tertinggi, yakni 87% 57.

Menu Ambisius: Satu Anak, Satu Lele Utuh

Salah satu sorotan utama dari laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, adalah detail menu yang disediakan. Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa setiap anak akan menerima satu ekor lele utuh, hanya dengan kepala yang dibuang 1.

Standar ini menunjukkan ambisi program untuk memberikan gizi berkualitas. Namun, ini juga membawa tantangan logistik yang sangat besar bagi setiap dapur umum (SPPG).

Prabowo membandingkan porsi ini dengan pengalamannya saat menjadi tentara, di mana lauk seringkali dipotong kecil-kecil, dan menyatakan kekagumannya atas standar gizi yang diterapkan saat ini 1.

Tragedi di Balik Layanan: Insiden Kecelakaan di Cilincing

Di tengah laporan capaian positif, sebuah insiden tragis menimpa program MBG. Sebuah mobil pengantar makanan mengalami kecelakaan di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, dan menabrak sejumlah siswa serta guru pada 11 Desember 2025 4.

Insiden ini menyoroti risiko operasional di lapangan, terutama terkait faktor sumber daya manusia dan kesiapan armada.

Kepala BGN telah melaporkan insiden ini secara langsung kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampaknya 6.

Tantangan Struktural: Dari Payung Hukum Hingga Rantai Pasok

Selain insiden kecelakaan, program MBG menghadapi sejumlah tantangan fundamental yang memerlukan perhatian serius untuk keberlanjutan jangka panjang.

Mendesaknya Kebutuhan Undang-Undang

Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) mendesak pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang (UU) khusus MBG 2. Saat ini, program hanya berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres), yang dianggap kurang kuat.

"UU MBG akan memberikan kepastian hukum, legitimasi yang lebih kuat, serta tata kelola yang lebih akuntabel dibandingkan hanya mengandalkan Perpres." — Alven Stony, Ketua Umum Gapembi 2

Payung hukum setingkat UU dinilai krusial untuk menjamin kualitas implementasi, akuntabilitas anggaran, dan keberlanjutan program secara nasional 2.

Temuan Bappenas di Lapangan

Kunjungan kerja Bappenas dan BGN ke tiga daerah (Wonosobo, Belitung, Kotawaringin Barat) mengonfirmasi adanya tantangan nyata di tingkat implementasi 3.

Beberapa temuan utama meliputi:

• Koordinasi: Perlunya penguatan koordinasi lintas dinas di daerah.
• Pasokan Pangan: Kesulitan memenuhi pasokan bahan strategis seperti sayur, telur, dan terutama susu.
• Data & Pengawasan: Kebutuhan integrasi data penerima manfaat dan pengawasan dapur yang lebih ketat.
• Harga: Tantangan kenaikan harga pangan di beberapa daerah seperti Belitung 3.

Defisit Pasokan Pangan Strategis

Pemerintah mengakui adanya defisit pasokan untuk komoditas penting, terutama susu. Saat ini, sekitar 80% kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor, sebuah kondisi yang tidak berkelanjutan untuk program skala besar seperti MBG 8.

Sebagai solusi, pemerintah berencana untuk:

1. Menambah Populasi Sapi Perah: Melalui skema pabrik pengolahan susu yang terintegrasi dengan peternakan 8.
2. Membangun Sentra Produksi: Untuk telur dan daging ayam, khususnya di luar Pulau Jawa, guna mengatasi keterbatasan pasokan regional 8.

Analisis Dampak dan Prospek ke Depan

Program Makan Bergizi Gratis berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, program ini menunjukkan potensi luar biasa sebagai penggerak ekonomi lokal, penyerap tenaga kerja, dan instrumen vital untuk menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas SDM 23.

Di sisi lain, berbagai tantangan krusial—mulai dari kecelakaan kerja, kelemahan rantai pasok, hingga ketiadaan payung hukum yang kokoh—menjadi alarm serius. Tanpa tata kelola yang lebih baik, pengawasan yang ketat, dan solusi struktural untuk pasokan pangan, efektivitas dan keberlanjutan program ini akan terus dipertaruhkan.