Perpol Baru Izinkan Polisi Jabat Sipil: Apa Implikasinya?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Polri (Perpol) 10/2025 yang mengizinkan polisi aktif menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga. Kebijakan ini memicu polemik karena dianggap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menjabat di pos sipil tanpa pensiun atau mengundurkan diri. Pihak Polri dan Komisi III DPR RI membantah pertentangan tersebut, namun pengamat mendesak MK memberikan klarifikasi untuk menghindari multitafsir.

Latar Belakang Polemik Perpol 10/2025

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 pada 9 Desember 2025 4. Peraturan ini menjadi sorotan tajam karena membuka kembali peluang bagi anggota Polri aktif untuk mengisi jabatan di luar struktur organisasi Polri, khususnya di 17 kementerian dan lembaga negara 1.

Kebijakan ini terbit kurang dari sebulan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 pada 13 November 2025 12. Putusan MK tersebut secara tegas melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun 4.

Perbandingan Aturan: Perpol vs Putusan MK

Perbedaan mendasar antara Perpol baru dan putusan MK menjadi sumber utama perdebatan publik. Di satu sisi, Polri melihat Perpol sebagai penegasan, sementara di sisi lain publik melihatnya sebagai pembangkangan.

Argumen Pro-Perpol: Klarifikasi dan Konstitusionalitas

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Perpol 10/2025 justru diterbitkan untuk menghormati dan memperjelas putusan MK 1. Menurutnya, Perpol ini dibuat setelah berkonsultasi dengan kementerian terkait dan para pemangku kepentingan 2.

"(Perpol) ini memperjelas klausul yang dihapus dalam putusan MK, seperti penugasan oleh Kapolri dan frasa terkait tugas-tugas kepolisian, serta memperjelas batasan-batasannya." - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 1

Dukungan juga datang dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menilai Perpol ini konstitusional 3. Ia berargumen bahwa putusan MK hanya menghapus frasa multitafsir, bukan melarang total penugasan polisi selama tugas tersebut memiliki sangkut paut dengan fungsi kepolisian seperti melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat 3.

Suara Kontra: Potensi Multitafsir dan Desakan Klarifikasi

Di sisi lain, sejumlah pihak mengkritik keras kebijakan ini. Pengamat Komunikasi Politik, Hendri Satrio, mendesak MK untuk segera memberikan penjelasan guna menghindari kebingungan di masyarakat 4.

Kritik juga datang dari Kompolnas dan Mahfud MD, yang menilai level Perpol tidak cukup kuat untuk mengatur penugasan sepenting ini 2. Kekhawatiran utama adalah potensi kembalinya dwifungsi aparat keamanan yang dapat mengganggu profesionalisme dan netralitas Polri.

Proyeksi ke Depan: Menuju Regulasi yang Lebih Tinggi

Menyadari polemik yang terjadi, Kapolri menyatakan bahwa aturan ini tidak akan berhenti di level Perpol. Ada rencana untuk mengangkatnya menjadi regulasi yang lebih tinggi.

• Peraturan Pemerintah (PP): Aturan ini akan ditingkatkan menjadi PP untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat 1.
• Revisi UU Polri: Ada kemungkinan besar substansi dari Perpol ini akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian di masa mendatang 12.

Langkah ini menunjukkan bahwa Polri berupaya melegitimasi kebijakan penugasan anggotanya di ranah sipil secara lebih permanen. Namun, langkah ini juga dipastikan akan terus menjadi subjek pengawasan publik dan perdebatan hukum.